Prabowo Tambah Jumlah Menteri Jadi 40? 7 Posisi Ini Diprediksi Tak Bisa Diisi dari Kalangan Parpol

TRIBUNKALTIM.CO - Pos Menteri di Kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming jadi perbincangan publik.

Terbaru, Prabowo-Gibran diprediksi akan menambah jumlah nomenklatur Menteri untuk mengakomodir koalisi gemuk mereka.

Meski demikian, ada sekitar 7 pos Menteri yang berpeluang besar diisi kalangan non-parpol alias profesional.

Prabowo-Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju yang berisi partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrar, serta beberapa partai non-parlemen di antaranya PBB, Partai Gelora, dan Partai Gelora.

Setelah pasangan ini ditetapkan sebagai pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sejumlah partai merapat.

Baca juga: Kabar Hotman Paris hingga Grace Natalie Jadi Wakil Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Gerindra

Partai Nasdem dan PKB memberikan sinyal tegas akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

Nasdem dan PKB adalah partai pengusung pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pun demikian dengan PPP. Partai yang terancam gagal menuju Senayan ini juga memberi sinyal bakal bergabung dengan Prabowo.

Padahal PPP adalah partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersama PDIP dan dua partai non parlemen, Perindo dan Hanura.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda berpandangan, nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa bertambah besar dibanding era Presiden Jokowi.

Hal ini tentunya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.

“Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” kata Hanta.

“Jadi ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” kata dia.

Hanta juga menyebut, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Menurutnya, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.