3 Dampak Pindahnya Ibu Kota ke IKN di Kaltim Bagi Jakarta, Perputaran Uang Ikut Bergeser

TRIBUNKALTIM.CO - Jakarta menjadi daerah yang paling terdampak imbas dari pindahnya Ibu Kota ke IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).

Sejumlah dampak akan menimpa Jakarta setelah daerah tersebut tak lagi menyandang sebagai Ibu Kota Negara.

Dampak-dampak tersebut tidak akan berpengaruh bagi Jakarta dalam jangka waktu pendek, namun bakal sangat terasa dalam puluhan tahun mendatang.

Terdapat setidaknya tiga dampak yang akan menimpa Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke IKN di Kaltim.

Baca juga: Seleksi CASN Dibuka Juni atau Juli 2024, Pemerintah Buka 71.643 Formasi CPNS dan PPPK Penempatan IKN

Baca juga: Dampak Hebat Perekonomian IKN Nusantara, Perpuataran Uang di Jakarta akan Pindah ke Kalimantan Timur

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan akan ada perubahan yang terjadi di Jakarta usai tak menyandang status Ibu Kota.

Pengaruh yang mungkin akan terasa dari sisi konsumsi pada pegawai pemerintah yang pindah ke IKN.

Selain itu, Tauhid menyebut anggaran belanja pemerintah pusat juga akan berkurang di Jakarta.

“Yang akan signifikan ke depan secara berangsur-angsur adalah perputaran uang dari anggaran pemerintah pusat yang beredar di wilayah Jakarta itu lama kelamaan akan bergeser ke IKN," ucapnya belum lama ini.

"Misalnya penyelenggaraan meeting (rapat) dan lain-lain, yang tadinya di Jakarta bertahap akan dilakukan di Kalimantan Timur (Kaltim)," imbuhnya.

"Ibu Kota baru otomatis mengubah potensi ekonomi, terutama sektor akomodasi hotel dan restoran jadi berkurang walaupun tidak drastis,” lanjut Tauhid.

Proses pemindahan ibu kota negara dan akan terasa pengaruhnya yang cukup besar butuh puluhan tahun lagi.

“Kalau kita lihat pengalaman negara lain yang melakukan pemindahan pasti dampaknya akan ke ekonomi,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran Aparatur Sipil Negara (ASN), ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur otomatis belanja ASN dan konsumsi rumah tangga mereka di Jakarta akan berkurang.

Ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa di Jakarta turun dan membuat perekonomian Jakarta juga akan turun.

Baca juga: Proyek IKN Nusantara di Kaltim dapat Dana Hibah dari Amerika sebesar 2,49 Juta Dolar AS, Untuk Apa?

Selain itu, efek kedua adalah belanja penyelenggara pemerintahan.

Karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan biasanya ada banyak kegiatan-kegiatan yang digelar oleh instansi-instansi pemerintahan.

Sehingga sektor jasa pertemuan, kemudian penyelenggaraan seminar-seminar, dan beragam kegiatan yang tidak hanya melibatkan ASN pusat, tetapi juga melibatkan ASN seluruh Indonesia.

Ketika pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan Timur, memang wilayah tersebut akan berkembang, tetapi efek terhadap sektor jasa, hotel, katering makanan, produksi dan sebagainya di Jakarta sebagai wilayah eks-ibu kota yang dipengaruhi oleh belanja anggaran pemerintah akan terdampak.

"Ini yang menurut saya memiliki efek tidak hanya terhadap Jakarta, namun juga berdampak pula terhadap daerah-daerah yang menyumbang produk barang dan jasa dari wilayah-wilayah sekitarnya, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah," kata Tauhid Ahmad.

Dampak yang ketiga yakni terhadap sektor bisnis.

Sektor ini juga bakal terdampak akibat pemindahan ibu kota karena banyak sektor-sektor bisnis yang berhubungan dengan pemerintahan sebagai mitra kerja.

Tidak hanya sektor penyedia jasa, tetapi sektor penyedia infrastruktur, penyewaan ruang perkantoran, dan sebagainya.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur otomatis akan berdampak terhadap lingkungan bisnis, di mana mau tidak mau sektor-sektor bisnis yang ada di Jakarta pada akhirnya akan ikut pindah ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Migrasi Penduduk ke Kukar Masih Normal Meski Kaltim Jadi IKN

Jakarta Tenggelam?

Walhi menilai pemindahan IKN tidak akan berdampak signifikan pada penurunan masalah lingkungan hidup di Jakarta.

“Pemindahan ibu kota sama sekali tidak berkaitan dengan agenda pemulihan lingkungan hidup di Jakarta. Selama ambisi pembangunan tidak diturunkan, Jakarta akan sulit pulih. Jadi, berhenti menggunakan alasan perbaikan lingkungan hidup di Jakarta untuk memuluskan rencana pemindahan ibu kota,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Suci Fitria Tanjung dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Minggu (14/8/2022).

Sebab, pasca-pemindahan tersebut, Jakarta masih diwacanakan menjadi pusat bisnis dan jasa global di mana kebutuhan terhadap ruang akan terus tinggi dan wacana pemulihan lingkungan hidup di Jakarta menjadi semakin sulit dibayangkan.

Walhi menilai akar masalah yang mengancam Jakarta tenggelam justru berada di pemerintah yang gagal dalam merencanakan tata ruang, menyediakan layanan pipa air bersih, dan melakukan penegakan aturan terkait ekstraksi air tanah dalam equifier untuk sektor komersial dan industri.

Selain itu, Walhi menambahkan bahwa kegagalan pemerintah juga tecermin dari minimnya kawasan imbuhan air tanah karena 64-92 persen merupakan tutupan lahan kedap dan terbangun (Data DLH DKI Jakarta).

Dengan kata lain, kata Suci, beberapa wilayah di Jakarta kehilangan kemampuan menyerap air sehingga mengganggu ketersediaan air tanah.

“Wilayah dengan tutupan lahan kedap air paling tinggi adalah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, yang mana, kedua daerah tersebut juga merupakan wilayah yang paling tinggi angka penurunan muka tanahnya,” kata Suci.

Sebagaimana diketahui, prediksi Jakarta tenggelam 10 tahun lagi menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini.

Isu ini kembali mencuat setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyinggung bahaya pemanasan global ketika berpidato di Kantor Direktur Intelijen Nasional, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Update Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Ada Wajah Baru, Sedia Jalur Sepeda dan Pejalan Kaki

Dalam pidatonya tersebut, Biden menyebutkan bahwa dampak pemanasan global bisa mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan air laut sehingga Jakarta tenggelam dalam 10 tahun ke depan.

"Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena akan tenggelam?" kata Biden seperti dalam pemberitaan Kompas.com (30/7/2021).

Lantas, benarkah Jakarta akan tenggelam dalam waktu 10 tahun lagi?

Dua profesor Indonesia menjelaskannya dalam webinar Lecture Series Majelis Profesor Riset (MPR) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rabu (6/10/2021).

Profesor Riset bidang Geoteknologi-Hidrogeologi, Prof Dr Robert Delinom, dan Profesor Riset bidang Meteorologi pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Prof Dr Eddy Hermawan, sama-sama sepakat bahwa pernyataan Jakarta akan tenggelam dalam waktu 10 tahun itu kurang tepat.

Menurut Robert, dalam waktu relatif dekat jika tidak segera dilakukan mitigasi, memang betul beberapa wilayah di Jakarta akan tenggelam, tetapi bukan berarti seluruh wilayah DKI Jakarta akan tenggelam seperti Atlantis.

"Jakarta dan pantura bisa jadi tenggelam, tapi tidak pada kurun waktu yang segera," kata Robert.

"Tenggelam, bayangan kita seperti Atlantis itu, tidak. Tapi Jakarta terendam, iya," tambahnya.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukannya di Semarang dan Jakarta, kawasan yang memiliki batuan lempung di dasar tanahnya memang cenderung lebih mudah mengalami penurunan.

Dari topografinya, kawasan Jakarta pesisir sekitar jalur pantura memang memiliki batuan lempung ini, sehingga amblesan atau penurunan permukaan tanahnya lebih cepat terjadi dibandingkan wilayah lain di Ibu Kota.

Baca juga: Ada Kuota Khusus untuk Putra Putri Kaltim, Inilah 71.643 Formasi CPNS/PPPK 2024 Penempatan di IKN

Dalam pemaparannya, Robert juga menjelaskan, jikapun dibuat skenario Jakarta tenggelam, kawasan yang paling berisiko adalah Pantai Indah Kapuk, Marunda, Sunda Kelapa, dan sekitar wilayah ini.

"Ada potensi tenggelam, tapi hanya beberapa bagian, tidak seluruh Jakarta," jelas dia.

Ia menambahkan, penurunan permukaan tanah atau amblesan tanah yang terjadi itu pun tidak akan terus-menerus terjadi sampai ratusan atau ribuan tahun nanti.

Jika amblesan terjadi hanya karena batuan lempung, penurunan permukaan tanah akan berhenti pada masanya sendiri, kecuali jika penurunan permukaan tanah itu terjadi akibat faktor-faktor lainnya.

"Jadi sebenarnya kita tidak mengabaikan, tetapi yang paling penting dari tenggelamnya Jakarta itu adalah amblesan tanah (land subsidence atau penurunan tanah)," kata dia.

"Jakarta yang berbahaya adalah daerah zona merah yang laju penurunannya tanahnya cukup tinggi," imbuhnya.

Senada dengan Robert, Eddy berkata bahwa jika basis analisis utama yang dipakai hanya menggunakan parameter naiknya laju permukaan air lat (Sea Level Rise/SLR) atau laju kenaikan rob yang memang relatif kecil setiap tahun (~3mm/tahun, global) maka peluang atau terjadinya Jakarta terancam tenggelam relatif kecil.

Tinggi muka laut juga kerap kali disebut sebagai salah satu faktor yang mengancam tenggelamnya Jakarta dan pantura.

Namun, Eddy berkata bahwa bahaya utama yang terjadi di kawasan pantura, khususnya Jakarta dan kawasan sekitarnya adalah penurunan muka tanah (land subsidence).

"Sayangnya, kita belum mampu memprediksi, membuat skenario, membuat proyeksi laju penurunan subsidence hingga tahun 2050," kata dia.

Baca juga: Kehadiran Hotel Tranz Mav Samarinda Siap Berkolaborasi Menunjang IKN Nusantara di Kaltim

Padahal, informasi ini sangat dibutuhkan untuk melihat secara spasial kawasan mana saja di sepanjang pantura yang memiliki potensi kerusakan lingkungan yang sangat serius.

Peran daya satelit resolusi tinggi seperti Mozaik Bebas Awan (MBA) harus dilakukan untuk monitoring.

"Bilamana kedua fenomena ini bergabung menjadi satu, tentu saja ini ini akan memberikan dampak lebih serius, (tapi) pada siapa? Pada wilayah zona rawan Jakarta," ujarnya.

Namun, jika penyebabnya hanya tinggi muka laut atau penurunan permukaan tanah (amblesan tanah), dampaknya tidak akan seserius jika keduanya terjadi. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara, Ekonomi Jakarta Tergerus, Ahmad Tauhid: Ada Tiga Dampaknya