Alasan Ganjar Pranowo Ogah Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Sikap PDIP di Tangan Megawati

TRIBUNKALTIM.CO - Ganjar Pranowo memastikan dirinya tidak akan bergabung dalam pemerintahan apalagi menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar Pranowo menegaskan akan menjadi oposisi bagi pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo-Gibran.

Jika Ganjar Pranowo telah menetapkan sikapnya, namun tidak dengan PDI Perjuangan (PDIP).

PDIP memastikan akan mengambil sikap pada Rakernas mendatang.

Baca juga: Sosok Terkuat Pengganti Ganjar Pranowo Versi Hasil Survei Pilkada Jateng 2024 LKPI dan ARCHI Terbaru

Baca juga: Wawancara Khusus: Rencana Ganjar Pranowo Usai Pilpres 2024, Punya Banyak Kegiatan

Kendati demikian, PDIP juga terlihat akan mengambil langkah yang sama dengan Ganjar Pranowo.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melempar sinyal bahwa PDIP akan mengambil jalan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasto mengatakan, pernyataan Ganjar Pranowo yang mengaku tidak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan sikap PDIP.

"Ya tentu saja (cerminan sikap PDIP), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi," kata Hasto di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Menurut Hasto, Ganjar juga menegaskan bahwa pemilu tidak mengubah seluruh komitmennya karena mengabdi bagi bangsa dan negara tidak berarti harus berada dalam pemerintahan.

"Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat meritokrasi agar tetap berjalan, terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan Pilkada serentak," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, meski berada di luar pemerintahan, PDIP maupun Ganjar tetap mengabdi kepada bangsa dan negara, apalagi banyak tantangan ke depan yang membutuhkan gotong royong seluruh komponen.

"Seperti masalah pangan, investasi, yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Kemudian persoalan terkait dengan dampak global warming, dampak pertarungan geopolitik global. Semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa," ungkapnya.

Baca juga: Apa Itu Amicus Curiae? Surat Megawati yang Dikirim ke MK, Ganjar Pranowo Beber Makna Pesan Bos PDIP

Diberitakan sebelumnya, Ganjar menegaskan bahwa ia tidak akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pesaingnya pada Pilpres 2024 lalu.

Ia mengatakan, keputusan itu bukan berarti tidak cinta kepada pemerintahan mendatang, tapi itu cara terbaik untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar.

Ganjar juga mengatakan, keputusan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran diambil untuk menghargai moralitas politik.

"Dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen," ujarnya.

"Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” katanya lagi.

Pernyataan Ganjar terkait mekanisme kontrol secara tidak langsung juga mengisyaratkan sikap PDIP terhadap pemerintahan mendatang.

Sementara itu, PDIP belum mengambil keputusan resmi mengenai sikap politiknya ke depan, apakah menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

Baca juga: Ganjar Pranowo Ceritakan Semua Informasi Kecurangan Pilpres yang Didapatnya, Singgung Soal Gibran

Hasto menekankan, sejauh ini PDIP masih mengkaji beragam pertimbangan sebelum memutuskan bergabung atau tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo kelak.

Ia menyebutkan, bisa saja PDIP mengumumkan sikap setelah Prabowo dilantik menjadi presiden.

"Toh nanti akan tiba waktunya untuk berbicara setelah pemerintahan ini terbentuk, apakah mau masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, akan dikaji lebih mendalam," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

Hasto mengatakan, sikap politik tersebut bisa saja diputuskan pada kongres PDIP yang rencananya digelar pada April 2025 mendatang.

Hal ini berkaca dari sejarah di mana PDIP mengumumkan sikapnya menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui forum kongres.

Namun, Hasto juga tidak menutup kemungkinan bahwa rapat kerja nasional (rakernas) PDIP pada Mei 2024 mendatang dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik.

"Kalau secara empiris, 2004-2009 diputuskan di kongres, apakah sekarang mau diputuskan di dalam rakernas atau di dalam kongres, nanti kita bisa lihat dinamika politik yang ada," ujar dia.

Hasto mengingatkan bahwa keputusan PDIP berada di dalam atau di luar pemerintahan merupakan kebijakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Diisukan Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata TKN

"Rakernas partai ke depan akan merumuskan sikap-sikap politik dalam menghadapi seluruh dinamika politik nasional maupun global, dan juga langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (27/4/2024).

Hasto menyebutkan, target kemenangan pada Pilkada 2024 juga akan dibahas dalam rakernas mendatang berdasarkan pemetaan politik di masing-masing daerah.

Ia mengatakan, PDIP juga terbuka untuk bekerja sama dengan partai-partai politik yang tidak berkoalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

"Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada," ujar Hasto.

Sebelumnya, Hasto memberikan sinyal bahwa PDIP akan mengumumkan sikapnya, oposisi atau koalisi, setelah Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

Hasto menekankan, sejauh ini PDIP masih mengkaji beragam pertimbangan sebelum memutuskan bergabung atau tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo kelak.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat bahwa arah kebijakan politik PDIP adalah berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pasalnya, PDIP mendukung langkah calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang memilih tetap konsisten untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Menengok Kemeriahan Open House Lebaran Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo

“Jadi, kalau Ganjar ingin di luar pemerintahan, PDIP juga men-support itu, kelihatannya arah kebijakan partai lebih condong ke oposisi. Kira-kira ke sana arahnya,” kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (7/5/2024).

Ujang mengatakan, PDIP memang arahnya sejak awal lebih berat menjadi oposisi.

Sebab, mereka bisa dianggap tidak konsisten oleh para pendukung dan kadernya jika memutuskan berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Karena di situ (pemerintahan Prabowo) ada Jokowi dan Gibran, yang sama-sama kita tahu Jokowi dan Gibran tidak mendukung PDIP, tidak mendukung Ganjar-Mahfud,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan, berada di dalam atau luar pemerintahan sama terhormatnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P"