Wacana 40 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Yusril: Bukan Bagi-bagi Jabatan, Tergantung Kebutuhan

“Karena satu detik saja sesudah mengucapkan sumpah sebagai Presiden di sidang MPR, kewenangan Prabowo sebagai Presiden sudah 100 persen. Dia berwenang melakukan apa saja yang menjadi kewenangan seorang Presiden," terangnya.

Mengutip pemberitaan Kompas.id, Senin (6/5/2024), jajaran elite Partai Gerindra sudah memberikan dukungan terhadap wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo kelak.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Pemborosan

Rencana Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menambah jumlah anggota kabinet dari 34 kursi menjadi 40 kursi, dinilai sangat tidak beralasan.

Meski penyebabnya adalah karena Indonesia negara besar dan memiliki tantangan yang cukup banyak, namun alasan itu dianggap terlalu dipaksakan.

Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Fauzi alias Ray Rangkuti.

Menurut Ray Rangkuti, alasan tersebut sama sekali tidak mendapat basis rujukan yang kuat.

“Oleh karena itu, rencana tersebut sangat patut ditolak dengan alasan yang jauh lebih kuat,” ujar Ray dari keterangannya pada Kamis (9/5/2024).

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia selama ini memang cukup berat, sehingga alasan tersebut sulit diterima dengan baik.

Meski demikian, di era Prabowo-Gibran mereka justru akan menambah jumlah anggota kabinet, yang tentunya akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)z

“Akan sangat mengkhawatirkan jika karena alasan tantangan berat, maka jumlah ditambah. Besok lusa, alasan yang sama bisa dipakai untuk tujuan menambah jumlah kabinet maka sulit membayangkan kapan solusi seperti akan berakhir,” jelasnya.

Ray berkata, alasan karena negara Indonesia besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, juga tidak dapat dibenarkan.

Saat era Jokowi dua periode, jumlah penduduk Indonesia juga besar, tapi tak pernah ada solusi akan menambah jumlah kursi kabinet.