Alasan Stasiun Peralihan Antara Sampah Batal Dibangun di Penajam Paser Utara Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Stasiun Peralihan Antara sampah batal dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur. 

Dinas Lingkungan Hidup Penajam Paser Utara sebelumnya merencanakan Stasiun Peralihan Antara sampah dibangun di Benuo Taka, julukan Penajam Paser Utara.

Namun, hal itu batal terealisasi lantaran beberapa kali mendapat penolakan dari masyarakat setempat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Penajam Paser Utara, Safwana mengatakan bahwa, perencanaan itu telah ada sejak tahun 2023. 

Baca juga: Dinas Lingkungan Hidup Penajam Paser Utara Maksimalkan Pengelolan Limbah Lewat Bank Sampah

Penganggaran juga sudah dilakukan, dan dinyatakan sudah siap untuk dibangun.

“Sudah diusulkan, penganggaran juga disiapkan, tapi tidak jadi dibangun,” ungkapnya pada Minggu (12/5/2024) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Urugensi Stasiun Peralihan Antara Sampah

Kata Safwana, awalnya berencana dibangun di Desa Sesulu Kecamatan Waru, namun dipindahkan ke Kelurahan Waru, karena masyarakat menolak.

Tetapi kondisi yang sama juga terjadi di Kelurahan Waru, sehingga dipastikan rencana itu telah batal.

“Kalau itu mau dibangun harus ada persetujuan dari masyarakat,” sambungnya.

Baca juga: Perlu Perencanaan Matang dalam Pengelolaan Sampah, DPRD Samarinda Minta DLH Libatkan Semua Pihak

Urgensi pembangunan Stasiun Peralihan Antara, kata dia, untuk mengurangi ritasi pengangkutan sampah serta volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung.

Syarat Lokasi Stasiun Peralihan Antara Penajam Paser Utara

Lokasi Stasiun Peralihan Antara juga harus berada dekat dengan pemukiman, karena ada proses pemilahan sampah nantinya.

Sampah-sampah bernilai ekonomis akan disimpan dalam Stasiun Peralihan Antara untuk kemudian diolah atau dikirim ke pengolah sampah. 

Lalu yang tidak bernilai ekonomis, akan dilanjutkan dibuang ke TPA Buluminung.

Baca juga: Volume Sampah TPA Bujangga Berau Meningkat Pasca Lebaran Hingga 10 Persen

“Persetujuan masyarakat harus ada karena kalau itu harus dekat dengan pemukiman, kan itu ada pemilahan dulu,” pungkasnya.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.