Dinsos Minta Warga Berau Tidak Bergantung pada Bantuan Sosial

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, ingin masyarakat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tidak ketergantungan dengan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah.

Jika memang sudah tidak layak menerima bantuan agar melapor dengan kesadaran diri. 

Masyarakat umum lainnya pun bahkan bisa melaporkan jika memang ada bantuan yang tidak tepat sasaran agar dicabut atau digantikan dengan masyarakat yang lebih membutuhkan. Melalui online di cek bantuan sosial. 

Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinsos Berau menghimpun banyak kumpulan data.

Baca juga: Penemuan Mayat di Pulau Derawan Berau Kaltim, Terungkap Nelayan Asal Kalimantan Utara 

Tentunya masing-masing lurah dan kepala kampung bisa mendaftarkan warganya dalam data tersebut. Baik yang miskin maupun yang hampir miskin. 

Dijelaskannya, Kabupaten Berau saat ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 5,54 persen atau 13.260 jiwa.

Menurun 0,11 persen dari tahun 2022 yaitu 5,56 persen atau 13.310 jiwa. Angka kemiskinan tersebut merupakan angka absolut dari statistik, karena berdasarkan sampel BPS.

Jumlah tersebut tidak selalu menjadi patokan terhadap penerima bantuan sosial (Bansos) baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten.

Baca juga: Biaya Pengganti Pengelolaan Darah di PMI Berau Kaltim Rp490 Ribu

Karena penerima bantuan sosial dicatat berdasarkan by name by address. Sehingga, yang mendapat bantuan bisa saja statusnya hanya miskin, hampir miskin, atau tetap miskin.

Dicontohkannya, saat pandemi Covid-19 menyerang, masyarakat yang rentan miskin juga mendapat bantuan. Karena dikhawatirkan mereka akan jatuh miskin jika tidak dibantu. 

Itu juga tergantung dengan kesiapan anggaran yang ada. Seperti bantuan program keluarga harapan (PKH) jumlahnya hanya sedikit dari total masyarakat miskin di Berau.

"Sedangkan, untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) jumlah yang diberikan lebih besar dari jumlah orang miskin di Berau," terangnya. 

Baca juga: Ada 9 Nama Calon Bupati Berau, Partai Nasdem Resmi Tutup Pendaftaran 

Selain itu, ada juga bantuan Pemkab Berau dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang mengcover lebih besar lagi.

Untuk membantu pembiayaan orang-orang yang hampir miskin. Jadi, angka kemiskinan di Berau tidak mesti digambarkan sama dengan penerima bantuan. 

"Kalau bantuannya banyak tentu saja bisa mengcover lebih luas lagi," ucapnya. 

Iswahyudi menambahkan, ada juga beberapa data penerima bantuan yang langsung dari kampung atau kelurahan ke kementerian, tidak melalui Dinsos Berau terlebih dahulu. 

Dinsos hanya membantu memfasilitasi bantuan tersebut melalui program program yang ada.

Pun melakukan pembinaan kepada kampung dan kelurahan agar data yang masuk benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.

Baca juga: Kadis Sosial Betau tak Setuju Bantuan Sosial Jelang Pemilu Dihentikan, Iswahyudin: tak Elok

Sehingga, jika ada program pusat, provinsi atau kabupaten data tersebut bisa diusulkan. 

"Kami juga membantu mengawasi dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima," ungkapnya. 

Semua program yang ada dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan. Asalkan semua stakeholder terkait saling bergandengan tangan. Utama jelas sasarannya harus benar.

"Sasaran ini kadang menjadi masalah di lapangan, melihat tetangganya dapat bantuan, semua juga ingin dibantu," tutupnya.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya