Ibu Kota Negara
Bos MRT Tolak Ajakan Bangun Rute di IKN Nusantara di Kaltim: Masih Fokus di Jakarta
Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menolak ajak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membangun rute di IKN Nusantara di Kaltim.
Kantor Presiden dengan nilai kontrak pekerjaan Rp 1,56 triliun, ini merupakan tempat Kepala Negara Republik Indonesia dan Ibu Negara bekerja.
Bentuk bangunannya yang tidak bisa dibilang sederhana ini, merepresentasikan keagungan dan kewibawaan.
Kemegahan yang ditampilkan pada bangunan Kantor Presiden ini tecermin pada penataan interior, khususnya lobby utama yang berfungsi sebagai ruangan pertama saat kaki menginjakkan gedung ini.
Desain bangunan dibuat bertingkat untuk menyesuaikan topografi yang ada.
Sedangkan perkembangan terbaru Istana Negara yang merupakan tempat Presiden Republik Indonesia menerima tamu-tamu kenegaraan, sudah mencapai progres 67 persen.
Saat ini tengah memasuki tahap arsitektural, penataan interior, mekanilak, elektrikal, plumbing (MEP), penataan lanskap, penataan jalan, termasuk Multi Utility Tunnel (MUT), dan jembatan.
Bentuknya merefleksikan Burung Garuda yang dirancang dengan tampilan monumental dan simetris yang dominan, diimplementasikan pada wajah depan Istana dengan pilar-pilar tinggi sejumlah 34 pilar.
Konsep keseimbangan bukan hanya pada tampilan bangunan namun juga secara keseluruhan kawasan.
Dua infrastruktur dasar ini, secara visual merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.
Karena Istana Negara, secara bentuk merupakan refleksi dari Burung Garuda yang notabene merupakan "ruh" dari Kantor Presiden yang berada di area dengan elevasi lebih tinggi.
Beralih Lapangan Upacara yang dilapisi rumput Zoysia Matrella berstandar FIFA, siap digunakan dengan kondisi 90 persen menuju tuntas.
Baca juga: Transformasi Ekonomi Kaltim Usai Adanya IKN Nusantara, Membuka Peluang Balikpapan dan jadi Tantangan
"Rumput-rumput ini sudah kita siapkan semua. Demikian halnya dengan bendera, akan segera dipasang. Jadi semuanya, untuk prasarana pelaksanaan upcara 17 Agustusan, insya Allah selesai pada bulan Juni 2024," imbuh Basuki, seperti dilansir Kompas.com.
Lapangan Upacara dirancang dengan kapasitas tampung sekitar 8.000 orang.
Oleh karena itu, penyelenggara upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI yakni Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Sekretariat Presiden harus mempertimbangkan kesiapan pelaksanaannya.
Kantor Kemenko
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.