Menuju Pertengahan 2024, Capaian Pajak DJP Kaltim-Kaltara Sentuh 26,37 Persen dari Target APBN

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur (Kaltim) - Kalimantan Utara (Kaltara) melaporkan realisasi penerimaan pajak di dua wilayah tersebut hingga Mei 2024 ini telah mencapai 26,37 persen.

Jumlah tersebut dikatakan melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok untuk wilayah DJP Kaltim-Kaltara.
 
Meskipun terjadi penurunan sebesar 24,39 persen dibandingkan periode tahun lalu.

"Namun upaya peningkatan penerimaan pajak terus dilakukan," kata Kepala Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara Heru Narwanta melalui siaran persnya yang diterima oleh TribunKaltim.co pada Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Viral Pajak THR 2024 Lebih Besar, Bikin Penerimaan THR Lebih Kecil, Penjelasan Penghitungan PPh 221

Pencapaian tersebut dibeberkan dalam rapat koordinasi gabungan secara daring untuk membahas perkembangan APBN di wilayah Kaltim dan Kaltara dalam upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang di lakukan di Balikpapan, Senin 20 Mei 2024. 
 
"Target penerimaan pajak tahun ini adalah Rp 45,98 triliun. Hingga pertengahan Mei, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp12,12 triliun," ujar Heru Narwanta.
 
Dia menjelaskan, penerimaan itu didukung oleh berbagai jenis pajak yakni:

- Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas;

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya.
 
"PPh Non Migas menjadi kontributor terbesar dengan penerimaan Rp7,52 triliun, atau 25,76 persen dari target. Meski memang mengalami penurunan sebesar 36,73 persen dari tahun sebelumnya," ujarnya lagi.
 
Kemudian lanjutnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dengan peningkatan sebesar 743,4 persen dibandingkan 2023 yang tercatat penerimaan sebesar Rp793,3 miliar, atau 23,47 persen dari target.

Penerimaan dari PPN dan PPnBM tercatat Rp 3,73 triliun atau 23,98 persen dari target, dengan penurunan 6,48 persen. 

Sementara jenis pajak lainnya menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 36,72 persen, dengan penerimaan sebesar Rp 65,80 miliar.
 
Heri menegaskan seluruh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan berkomitmen untuk bekerja bersama dalam koordinasi 'Kemenkeu Satu' guna memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

"Pertemuan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung kerja sama antar unit untuk mencapai tujuan bersama," lanjut Heru.

Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak
 
Menurut Kepala Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara Heru Narwanta, pertemuan ALCo Regional ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga sebagai wadah untuk saling memberikan dukungan dan masukan terhadap strategi yang diterapkan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Dengan kerja sama yang solid antarunit, diharapkan target penerimaan pajak dapat tercapai, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional," katanya lagi.

Baca juga: Langkah-langkah Pemadanan NIK Jadi NPWP, Wajib Pajak Segera Urus Paling Lambat 31 Desember

Lebih lanjut, sinergi antarunit vertikal Kementerian Keuangan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa Indonesia dapat terus bergerak maju dengan penerimaan pajak yang optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan regional.

Rapat Asset Liability Committee (ALCo) tingkat regional tersebut dihadiri oleh para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan, menyoroti pentingnya sinergi dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

(*)