Imbas Kritik Mahalnya Biaya UKT, Prabowo Didesak Mundur dari Jabatannya sebagai Menteri Pertahanan

TRIBUNKALTIM.CO - Imbas kritik mahalnya biaya UKT, Prabowo Subianto didesak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi di Tanah Air juga mendulang perhatian calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto pun mengkritik mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi di Tanah Air.

Namun kritikan Prabowo membuat dilema, karena ia saat ini masih berada di pemerintahan.

Baca juga: Gerindra Sebut Nasdem Sama dengan Partai Pengusung Prabowo Lainnya, Berhak Dapat Jatah Menteri

Menteri Pertahanan RI ini juga menyebut, kenaikan UKT di beberapa kampus bukanlah suatu hal yang wajar.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ahmad Fauzi mengatakan, Prabowo harus mundur dari Kabinet Indonesia Maju, besutan Presiden Jokowi.

Kritik yang dilontarkannya itu justru membuat publik bingung, apakah berbicara sebagai kapasitas Menhan atau Capres terpilih.

“Di sini lah menariknya, makin menguatkan kita untuk mendesak Prabowo segera berhenti dari jabatan Kemenhan. Kritik terbukanya terhadap masalah UKT ini jelas memperlihatkan bahwa sikapnya sebagai Menhan maupun Capres terpilih mulai tumpang tindih,” kata pria yang akrab disapa Ray ini pada Sabtu (25/5/2024).

Ray juga menyoroti banyak aktivitas politik Prabowo yang sudah tidak mengenal hari kerja Menhan atau tidak.

lihat foto

Jabatannya sebagai Menhan juga dianggap tidak optimal ketika terpilih menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024 nanti.

“Sekalipun begitu, masalah ini tidak akan membesar, akan selesai secara perlahan. Tapi, lepas dari soal membesar atau tidak, nampaknya perbedaan pandangan dan sikap seperti ini potensial akan terulang,” jelasnya.

Ray juga mempertanyakan, kapasitas Prabowo yang mengkritik pemerintahan Jokowi saat ini, entah menjadi Menhan atau Capres terpilih.

Namun jika menilik lebih jauh, kata dia, sikap dan pandangan Prabowo itu dilihat dari kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Presiden terpilih.

“Tak jelas benar pernyataan dan sikap Prabowo ini dalam kapasitas apa. Apakah sebagai Ketua Partai atau sebagai Presiden terpilih. Trentu sudah jelas di pernyataan tersebut, bukan dalam kapasitas beliau sebagai Menhan, karena tidak ada hubungan antara jbatannya dengan dunia kampus,” ungkap dia.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN, Keluarga Prabowo: Kalau Belum Mampu, Jangan Dulu

Kata dia, pernyataan Prabowo itu merupakan sinyal untuk mengoreksi kebijakan kenaikan UKT ketika memimpin Indonesia di masa mendatang.