Bacagub Mahyudin Bicara Aspek Pemerataan Keadilan di Kaltim Mulai Akses Mobilitas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Bakal Calon (Bacalon) Gubernur yang juga Wakil Ketua DPD RI Mahyudin berbicara tentang aspek pemerataan keadilan di Provinsi Kalimantan Timur.

Ia yang memutuskan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024 mendatang punya pendapat tersendiri terkait asas pemerataan infrastruktur yang berkeadilan.

Menurut Mahyudin, masih banyak lokasi yang belum memiliki aliran listrik, blank spot (tanpa internet), hukum yang tajam ke bawah dan akses mobilitas antar Kabupaten/Kota yang perlu dibenahi.

“Banyak daerah yang belum memiliki aliran listrik harus diselesaikan, elektrifikasi kita harus 100 persen minimal kan 99 persen, sekarang mungkin sudah di angka 58 persen,” kata Mahyudin, Selasa (4/6/2024).

Selain elektrifikasi, wilayah blank spot juga mesti terselesaikan.

Baca juga: Awal Juni DPP PKB Uji Kepatutan dan Kelayakan untuk Isran Noor, Mahyudin dan Rudy Masud

Baca juga: Beberapa Figur Telah Bertemu, Mahyudin Ogah Spill Nama Pendampingnya pada Pilkada Kaltim 2024

Teknologi Star Link atau layanan internet berbasis satelit yang dimiliki oleh Elon Musk bisa menjadi alternatif program internet masuk desa.

Mahyudin menyampaikan, internet sangat bisa diharapkan untuk bisa masuk ke daerah-daerah 3T terlebih dengan adanya terknologi kekinian.

Namun demikian, perlu dikaji terlebih dahulu, seperti misalnya melalui lembaga pemberdayaan masyarakat setempat, lalu dianggarkan sesuai kebutuhan.

“Jadi misal di kantor desa di pasang wifi Star Link. Ke depan mungkin harganya juga akan murah, ada mimpi lah untuk solusi pemerataan internet mengurangi blank spot,” tegasnya.

Persoalan di Kaltim juga terlihat pada akses mobilitas terutama untuk para petani.

Dampaknya, banyak petani yang memiliki produksi tanaman pangan tinggi, tapi tidak dapat diangkut ke perkotaan untuk dijual.

Hal ini juga akan menjadi fokus Mahyudin, jika terpilih. Tentu aksesibilitas antara Kabupaten/Kota di Kaltim juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan petaninya.

“Mobilitas dan moda transportasinya juga harus diselesaikan, karena dulu zaman orde baru saat program transmigrasi tidak terencana dengan baik, dimana orang dikirim ke wilayah 3T tanpa ada akses ke pasar atau tanpa ada transportasi jalan,” ungkapnya.

Memajukan Kaltim, Mahyudin akan bekerjasama dengan berbagai pihak.

Termasuk penegakan hukum, pemerintah tidak boleh tebang pilih terhadap masyarakatnya dan tidak boleh tajam kebawa tumpul ke atas.

Misalnya, dalam aspek hukum perkebunan sawit, terkendala dan hanya boleh ditanam ke kawasan yang peruntukannya tepat serta tidak boleh merambah hutan.

Pelaku yang merambah hutan harus diberi pembinaan dan penegakan hukum, agar hutan lindung tetap pada fungsinya

Baca juga: Bertemu Aburizal Bakrie, Bakal Calon Gubernur Kaltim Mahyudin Sebut Tak Bahas soal Golkar

Agar dampak buruk ke masyarakat dalam jangka panjang ke depan bisa dicegah.

“Hukum itu tidak boleh tebang pilih, dalam arti tajam ke bawah tumpul keatas. Kalau kami dipilih maka kami juga tidak boleh tebang pilih,” tandasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim