Pilkada Balikpapan 2024 Peluang Rahmad Mas'ud vs Kotak Kosong Lagi, Sederet Masalah Kota tak Selesai

TRIBUNKALTIM.CO - Gelaran Pilkada Balikpapan 2024 akan segera digelar namun hingga saat ini belum muncul nama lain sebagai bakal calon Walikota kecuali Rahmad Mas'ud.

Nama Rahmad Mas'ud yang secara tegas diusung Golkar sebagai calon tunggal diperkirakan bakal kembali melawan kotak kosong setelah komunikasi PKS dengan Nasdem tak berujung pada koalisi.

Pengamat perkotaan menilai jika Rahmad Mas'ud yang berstatus petahana kembali melawan kotak kosong di Pilkada Balikpapan 2024, maka sederet masalah kota tak akan kunjung selesai.

Pengamat menilai koalisi gemuk yang mengusung Rahmad Mas'ud dan Tohari (almarhum) di Pilkada Balikpapan 2019 gagal menjawab tantangan masalah yang dihadapi Balikpapan.

Baca juga: Update Pilkada Balikpapan 2024, Terkuak Berapa Mahar untuk Restu Partai, Sonhaji: Rp 200 Juta-Rp 1 M

Baca juga: Pengamat Sebut Warga Banyak Trauma Politik Akibat Kotak Kosong di Pilkada Balikpapan 2019 Lalu

Baca juga: Pilkada Balikpapan 2024 Masih Adem Ayem, Pengamat Politik Nilai Biaya Politik Terlalu Mahal

Dalam podcast TribunKaltim, edisi Rabu (12/6/2024), Pengamat kebijakan publik kota Balikpapan, Hery Sunaryo menyoroti banyak masyarakat yang mengalami traumatik politik akibat fenomena kotak kosong (kokos) yang terjadi pada periode sebelumnya.

Podcast yang mengambil tema Menghitung Poros Pilkada Balikpapan 2024, tersebut juga menghadirkan Ketua Harian DPD Partai Golkar Balikpapan, Andi Arif Agung dan Ketua DPD PKS kota Balikpapan, H. Sonhaji.

Hery menilai, dalam pemilu 2019 lalu, hampir semua partai berkoalisi mendukung pasangan Rahmad Mas'ud dan almarhum Tohari Aziz, kecuali Partai Nasdem yang hanya memiliki tiga kursi di DPRD. 

Akan tetapi, meski keluar dari koalisi gemuk, Nasdem kata dia juga tidak mampu banyak bersuara. 

"Ternyata dengan adanya koalisi gemuk satu periode ini, bayangkan hampir semua partai berkoalisi gemuk dengan mendorong Pak Rahmad Mas'ud dan almarhum Tohari, kecuali Nasdem tiga kursi.

Nasdem pun keluar dari koalisi gemuk tidak mampu banyak bersuara di periode ini, proses pembangunan juga rupanya tidak berjalan dengan mulus walaupun koalisi gemuk ini sudah terjadi," ungka Hery Sunaryo.

Hery Sunaryo juga menjabarkan beberapa hal yang masih menjadi persoalan serius di masyarakat Balikpapan saat ini.

Mulai dari krisis air bersih yang masih melanda Balikpapan, kemacetan di mana-mana hingga harga-harga kebutuhan pokok dan lainnya masih menjadi persoalan.

"Masyarakat terus meneriaki masalah air, mulai dari kualitas hingga ketersediaannya yang berantakan, padahal secara aspek politik tidak ada hambatan karena koalisi besar ini.

Namun, masalah tersebut tidak terselesaikan sampai hari ini," jelas Hery.

Baca juga: Rapat Paripurna ke 10, Fraksi DPRD Soroti Masalah Air Baku dan Banjir di Balikpapan Kaltim

Selain itu, masalah kemacetan arus lalulintas yang sudah mengepung kota Balikpapan saat ini juga belum teratasi dengan baik.

"Tidak ada infrastruktur transportasi lokal yang aman, nyaman, murah, dan mudah dijangkau untuk mengurai kemacetan," tambah Hery.

Isu inflasi juga menjadi sorotan, di mana inflasi di Balikpapan lebih tinggi dibanding pemerintah pusat, mencapai 4 persen lebih.

"Beras, cabai, tomat, minyak, semuanya mahal. Perumda memang menjual beras, tapi tidak menurunkan harga," ujar Hery.

Permasalahan lain seperti antrian di SPBU, kelangkaan gas 3 kilogram, hingga kesulitan anak-anak masuk sekolah saat penerimaan siswa baru masih terjadi.

Hery menilai koalisi gemuk ini tidak mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan di Balikpapan.

"Saya awalnya berprasangka baik pada 2019 bahwa kokos ini akan menghilangkan hambatan politik dalam pembangunan.

Namun, satu periode ini menunjukkan bahwa koalisi gemuk tidak memberikan dampak positif.

Alih fungsi lahan dan masalah utama pembangunan lainnya tetap menjadi isu utama dalam politik elektoral," jelas Hery.

Selain itu, Hery juga mengkritik RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kota Balikpapan yang menurutnya gagal. 

"Gagalnya RPJMD disebabkan oleh mesranya hubungan antara anggota DPRD, legislatif, dan eksekutif dalam koalisi gemuk ini. Semua partai besar, termasuk PKS dan Golkar, ikut menikmati koalisi ini," tambahnya.

Ia menegaskan, trauma politik ini harus dianalisa secara baik sehingga pembangunan kota Balikpapan ke arah yang lebih baik dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Baca juga: KPU Butuh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada Balikpapan 2024, Simak Persyaratannya

"Ketika Balikpapan kembali melawan kotak kosong, tidak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat.

Hambatan politik mungkin sudah tidak ada karena semua partai berkoalisi, namun masalah pembangunan malah bertambah.

Kita butuh perencanaan pembangunan yang lebih kritis dan menjaga politik elektoral Pilkada ke depan dengan lebih baik," kata Hery.

Pembelaan Golkar

Sementara itu, politisi Partai Golkar yang tergabung dalam "koalisi gemuk" yang juga anggota DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan bahwa melakukan dalam upaya membangun kota yang lebih baik, berbagai tantangan harus dihadapi secara bersamaan. 

Salah satu masalah krusial yang terus menjadi perhatian di kota Balikpapan saat ini adalah ketersediaan air baku.

Menurut Andi Arif Agung, persoalan air baku bukanlah masalah yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang memerlukan perencanaan matang sejak awal.

"Saat kita berbicara tentang air baku, kita berbicara tentang perencanaan jangka panjang. Kita harus memiliki sumber air baku yang jelas.

Selama ini, kita hanya mengandalkan Waduk Manggar, dan itu tidak cukup."

Menurutnya, persoalan air baku bukanlah hal baru bagi Balikpapan. Dari zaman kepemimpinan Pak Imdad hingga Pak Rizal yang menjabat dua periode, kota ini masih bergulat dengan masalah yang sama. 

"Kita tidak punya sungai atau sumur air baku yang memadai," tambah Andi.

Andi juga menekankan bahwa pembangunan kota tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu periode kepemimpinan.

"Pembangunan kota adalah proses berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak.

Tidak adil jika kita menumpahkan semua tanggung jawab kepada satu periode kepemimpinan walikota," jelasnya.

Baca juga: Penantang Baru di Pilkada Balikpapan 2024, Muhammad Sabani: Saya Tak Muluk-muluk, 5 Tahun Selesai

PKS Singgung Biaya Politik

Koalisi antara Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Balikpapan yang sebelumnya sempat diungkapkan di publik kini berubah menjadi sekadar komunikasi.

Faktor utama yang mempengaruhi perubahan ini disinyalir lantaran beberapa hal termasuk diantaranya adalah faktor besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan.

Ketua DPD PKS Kota Balikpapan, H. Sonhaji, menjelaskan posisi PKS dalam Pilkada Balikpapan 2024, di mana PKS kata dia memiliki keinginan besar untuk menciptakan demokrasi politik yang bermartabat serta tidak ada lagi kotak kosong (kokos) seperti pada Pilkada 2019 lalu.

“PKS kita sesungguhnya tahu diri apakah kita bisa dalam Pilkada ini sebagai leader atau sebagai partner atau sebagai suporter saja.

Dengan perolehan kursi yang ada, dari 6 kursi menjadi 3 kursi, posisi paling strategis bagi kita adalah sebagai partner karena otomatis tidak bisa menjadi pengusung sendiri,” kata Sonhaji saat menjadi narasumber dalam program podcast Tribun Kaltim pada Rabu sore (12/6).

Sonhaji juga menekankan pentingnya membuka ruang bagi komunikasi dengan partai-partai lain setelah menyadari posisi strategis PKS sebagai partner.

Salah satu pertimbangan utama adalah daya dukung partai dalam Pilkada. 

“Tentunya, pertimbangan utamanya adalah bagaimana kemungkinan menang.

Karena setiap partai yang maju pasti ingin menang. Jangan sampai hanya semangat maju tapi tidak menghitung potensi menangnya,” tambah Sonhaji.

PKS Balikpapan juga membuka pendaftaran kepada semua kandidat yang ingin berpartner, termasuk Rahmad Mas'ud, Ketua DPD Partai Golkar Balikpapan dan calon incumben. 

Dia menyebutkan, ada 16 kandidat yang mendaftar di PKS dan terdiri dari berbagai latar belakang seperti politikus, ketua partai, pengusaha, akademisi, dan tokoh ormas.

Mekanisme komunikasi dan penjaringan kandidat di PKS kata dia sudah berjalan. Sonhaji menyebutkan bahwa proses ini melibatkan tahapan di DPW dan DPP PKS.

Hingga saat ini, Golkar menjadi partai yang memiliki daya dukung dan penugasan yang jelas. 

“Partai yang punya daya dukung dan sudah memiliki penugasan adalah Golkar. Yang lainnya masih dalam proses di DPP masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, Sonhaji juga menyinggung soal koalisi dengan Nasdem yang sempat dibicarakan di publik beberapa waktu lalu untuk menghindari kotak kosong di Pilkada Balikpapan. 

“Kita berikhtiar dan secara etik menghindari kembalinya kotak kosong. Komunikasi dengan Nasdem memang sudah dilakukan sejak awal karena kursi Nasdem dan PKS jika digabungkan cukup memenuhi persyaratan,” katanya.

Komunikasi PKS dan Nasdem Belum Tentu Mengikat

Meskipun komunikasi antara PKS dan Nasdem telah berjalan, Sonhaji menegaskan bahwa koalisi tersebut belum mengikat secara resmi.

“Ini masih komunikasi politik di tahap awal dan belum tentu terjadi ketika pencalonan. Kita masih membuka ruang seluas-luasnya dengan partai-partai lain, meskipun komunikasi lebih intens dengan Nasdem pada awalnya,” terangnya.

Selain Nasdem, PKS juga menerima pendaftaran dari partai lain seperti Gerindra dan PPP.

PKS terus membuka ruang untuk Pilkada yang lebih bermartabat di kota Balikpapan, mengajak semua partai untuk bersama-sama menciptakan Pilkada yang dinamis dan bermanfaat bagi masyarakat. 

"PKS Balikpapan tetap membuka diri untuk berpartner dengan berbagai partai lain, dengan harapan dapat menciptakan Pilkada yang lebih bermartabat dan menghindari kotak kosong.

Proses komunikasi dan penjaringan kandidat terus berjalan, menunggu hasil akhir dari DPP masing-masing partai,"ungkapnya.

Baca juga: 10 Bakal Calon yang Mengambil Formulir untuk Pilkada Balikpapan 2024 di Partai Gerindra

(TribunKaltim.co/Zainul Marsyafi)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim