Update Pilkada Balikpapan 2024, Terkuak Berapa Mahar untuk Restu Partai, Sonhaji: Rp 200 Juta-Rp 1 M

Meski demikian, Golkar tidak membuka penjaringan untuk calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah.

"Kemarin dari arus bawah sempat menyampaikan kepada DPD Golkar Balikpapan untuk membuka bakal pencalonan atau penjaringan wakil kepala daerah. Namun, setelah menerima surat dari DPP yang menyatakan tidak perlu untuk daerah yang sudah mendapat penugasan langsung, akhirnya kami batalkan rencana penjaringan tersebut," tambah Andi.

Buka Peluang Koalisi

Meskipun Golkar memiliki 16 kursi di DPRD, Andi menegaskan, mereka tidak merasa paling dominan secara politik di Balikpapan.

"Kami tidak jumawa dengan 16 kursi. Kami menyadari di kota ini memiliki banyak kekuatan politik lainnya yang juga perlu diajak berdiskusi dan dirangkul. Kami membuka peluang
koalisi dengan partai lain, termasuk PKS," ungkap Andi.

Dalam rangka membangun sinergi, Andi bersama Bendahara Partai Golkar telah mengadakan silaturahmi dengan partai-partai politik yang membuka penjaringan.

"Kami sangat terbuka untuk koalisi dengan partai lain. Pak Rahmad juga orangnya sangat terbuka. Tidak berarti karena kita memiliki 16 kursi, kita tidak mau bersinergi dengan partai lain," jelasnya.

Dengan segala persiapan dan strategi yang matang, tambahnya, Partai Golkar Balikpapan siap menyongsong Pilkada 2024 dengan optimisme dan semangat kebersamaan, baik dengan internal partai maupun partai-partai lain di Balikpapan.

PKS Berupaya Hindari Kotak Kosong

Koalisi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Balikpapan yang sebelumnya sempat diungkapkan ke publik, kini berubah menjadi sekadar komunikasi.

Disinyalir, faktor utama yang mempengaruhi yakni besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan.

Ketua DPD PKS Kota Balikpapan, H. Sonhaji, menjelaskan posisi PKS dalam Pilkada Balikpapan 2024. 

Baca juga: Pilkada Balikpapan 2024 Masih Adem Ayem, Pengamat Politik Nilai Biaya Politik Terlalu Mahal

Menurutnya, PKS memiliki keinginan besar untuk menciptakan demokrasi politik yang bermartabat serta tidak ada lagi kotak kosong (kokos) seperti pada Pilkada 2019.

“PKS sesungguhnya tahu diri apakah kita bisa dalam Pilkada ini sebagai leader atau sebagai partner atau sebagai suporter saja. Dengan perolehan kursi yang ada, dari 6 kursi menjadi 3 kursi, posisi paling strategis bagi kita adalah sebagai partner karena otomatis tidak bisa menjadi pengusung sendiri,” kata Sonhaji, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Tribun Kaltim Menuju Pilkada: Menghitung Poros Pilkada Balikpapan 2024, Rabu (12/6/2024) sore.

Sonhaji juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi dengan partai-partai lain setelah menyadari posisi strategis PKS sebagai partner.