Pilkada Balikpapan 2024

Update Pilkada Balikpapan 2024, Terkuak Berapa Mahar untuk Restu Partai, Sonhaji: Rp 200 Juta-Rp 1 M

Sejumlah hal menarik terungkap dalam Talkshow Tribun Kaltim bertema 'Menghitung Poros Pilkada Balikpapan', salah satunya soal mahar politik. 

Editor: Doan Pardede
Tribun Kaltim
PILKADA BALIKPAPAN 2024 - Talkshow Tribun Kaltim bertema 'Menghitung Poros Pilkada Balikpapan' yang digelar Rabu (12/6/2024). Hadir dalam talkshow yang dipandu langsung host Januar Alamijaya itu: Sonhaji, Ketua DPD PKS Balikpapan, Andi Arif Agung, Ketua Harian DPD Partai Golkar Balikpapan dan Hery Sunaryo, Pengamat Kebijakan Publik Kota Balikpapan. 

Salah satu pertimbangan utama adalah daya dukung partai dalam pilkada.

“Tentunya, pertimbangan utama adalah bagaimana kemungkinan menang. Karena setiap partai yang maju pasti ingin menang. Jangan sampai hanya semangat maju tapi tidak menghitung potensi menangnya,” tambah Sonhaji.

PKS Balikpapan juga membuka pendaftaran kepada semua kandidat yang ingin berpartner, termasuk Rahmad Mas'ud, Ketua DPD Partai Golkar Balikpapan dan calon incumbent.

Dia menyebutkan, ada 16 kandidat yang mendaftar di PKS, dari berbagai latar belakang seperti politikus, ketua partai, pengusaha, akademisi, dan tokoh ormas.

Mekanisme komunikasi dan penjaringan kandidat di PKS, menurutnya, sudah berjalan.

Sonhaji menyebutkan, proses ini melibatkan tahapan di DPW dan DPP PKS. Hingga saat ini, Golkar menjadi partai yang memiliki daya dukung dan penugasan yang jelas.

“Partai yang punya daya dukung dan sudah memiliki penugasan adalah Golkar. Yang lainnya masih dalam proses di DPP masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, Sonhaji juga menyinggung soal koalisi dengan NasDem yang sempat dibicarakan di publik beberapa waktu lalu untuk menghindari kotak kosong di Pilkada Balikpapan.

“Kita berikhtiar dan secara etik menghindari kembalinya kotak kosong. Komunikasi dengan NasDem memang sudah dilakukan sejak awal karena kursi Nasdem dan PKS jika digabungkan cukup memenuhi persyaratan,” katanya.

Meskipun komunikasi antara PKS dan NasDem telah berjalan, Sonhaji menegaskan, koalisi tersebut belum mengikat secara resmi.

“Ini masih komunikasi politik di tahap awal dan belum tentu terjadi ketika pencalonan. Kami masih membuka ruang seluas-luasnya dengan partai-partai lain, meskipun komunikasi
lebih intens dengan NasDem pada awalnya,” terangnya.

Selain Nasdem, PKS juga menerima pendaftaran dari partai lain seperti Gerindra dan PPP. PKS terus membuka ruang untuk pilkada yang lebih bermartabat di kota Balikpapan, mengajak semua partai untuk bersama-sama menciptakan pilkada yang dinamis dan bermanfaat bagi masyarakat. 

"PKS Balikpapan tetap membuka diri untuk berpartner dengan berbagai partai lain, dengan harapan dapat menciptakan pilkada yang lebih bermartabat dan menghindari kotak kosong. Proses komunikasi dan penjaringan kandidat terus berjalan, menunggu hasil akhir dari DPP masing-masing partai," tandasnya. 

Air Baku Belum Teratasi

Menanggapi pernyataan pengamat Pengamat Kebijakan Publik, Hery Sunaryo, bahwa “Koalisi Gemuk” tidak berdampak positif bagi pembangunan Kota Balikpapan, Andi Arif Agung yang juga anggota DPRD Balikpapan, mengatakan bahwa dalam membangun kota yang lebih baik, berbagai tantangan harus dihadapi secara bersama.

Salah satu masalah krusial yang menjadi perhatian di Kota Balikpapan saat ini adalah ketersediaan air baku.

Menurut Andi, persoalan air baku bukanlah masalah yang muncul tiba-tiba, melainkan proses panjang yang memerlukan perencanaan matang sejak awal.

"Saat kita berbicara tentang air baku, kita berbicara tentang perencanaan jangka panjang. Kita harus memiliki sumber air baku yang jelas. Selama ini, kita hanya mengandalkan Waduk Manggar, dan itu tidak cukup," bebernya.

Menurutnya, persoalan air baku bukanlah hal baru bagi Balikpapan.

Dari zaman kepemimpinan Wali Kota Imdad Hamid hingga Wali Kota Rizal Effendi yang menjabat dua periode, kota ini masih bergulat dengan masalah yang sama.

"Kita tidak punya sungai atau sumur air baku yang memadai," tambah Andi.

Andi juga menekankan bahwa pembangunan kota tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu periode kepemimpinan.

"Pembangunan kota adalah proses berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak. Tidak adil jika kita menumpahkan semua tanggung jawab kepada satu periode kepemimpinan wali kota," jelasnya.(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved