Ibu Kota Negara

Khawatir Prabowo Buat Kebijakan Baru? Kepala Bappenas Beber Alasan Investor Asing Belum Masuk ke IKN

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah penyebab investor asing belum masuk ke IKN di Kaltim.

Editor: Doan Pardede
KOMPAS.com/Hilda B Alexander
IKN DI KALTIM - Penampakan Kantor Presiden, Istana Negara, dan Lapangan Upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah penyebab investor asing belum masuk ke IKN di Kaltim.

Suharso mengatakan, investor asing diyakini akan tetap melirik proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan syarat tetap berjalan sesuai rencana utama telah ditetapkan.

 mengatakan, investasi tidak berkaitan dengan target, melainkan bagaimana Indonesia bisa membuat para investor tertarik untuk menanamkan modal.

Jika pembangunan IKN sesuai dengan rencana utama (master plan), Suharso meyakini para investor asing pasti tertarik buat masuk.

Baca juga: Terungkap Identitas Bule yang Sebut IKN di Kaltim Ibukota Koruptor Nepotisme, Bukan Warga Italia

"Kalau investasi kan yang penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukota nya pindah, benar-benar unsurnya berjalan, bahwa sesuai dengan master plan," kata Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

"Nah kalau itu membuat para calon investor sesuatu hal yang positif mereka pasti tertarik. Dan menurut saya mereka tertarik. Karena kenapa? Karena itu menjanjikan. Karena investasi kan membutuhkan tempat di mana pertumbuhannya tinggi," sambung Suharso.

Menurut Suharso, para investor asing saat ini masih bersikap menunggu sebelum mengambil keputusan karena akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dalam waktu dekat.

"Kira-kira mereka ingin lihat conformity-nya seperti apa. Kalau itu buat mereka pas, saya kira enggak ada soal, enggak ada isu di situ. Kan ini negara yang besar ya kan," ujar Suharso.

Suharso juga mengoreksi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut belum ada investor asing yang masuk ke IKN.

Suharso mengatakan, saat ini para investor asing masih bersikap mengamati.

"Enggak. Domestik kan sudah banyak. Nah asing kan mereka kan wait and see. Kalau domestiknya sudah masuk, mudah-mudahan yang untuk wilayah yang lain ya, yang di sebelah sini sebelah barat, kita buka untuk siapa pun," ujar Suharso seperti dilansir Kontan.co.id.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

IKN DI KALTIM - Proyek Kantor Kementerian Koordinator 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN).
IKN DI KALTIM - Proyek Kantor Kementerian Koordinator 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN). (KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER)

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Klaster pertama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara. Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi Ragu pada Pembangunan IKN dengan Perhelatan Upacara HUT RI di 2 Tempat

Pengamat Pesimistis Investor Mau Ikut Bangun Infrastruktur IKN

Investor diperkirakan tidak bakal berminat masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika pemerintah justru belum menyiapkan infrastruktur di sana, dan malah berharap swasta mau terlibat menyediakannya.

“Jadi enggak ada investor akan datang. Dia akan datang ketika sudah siap infrastrukturnya,” kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (5/6/2024).

Menurut Agus, justru pemerintah yang harus berperan dalam membangun infrastruktur, apalagi IKN adalah ibu kota yang dibangun dari awal.

“Enggak mungkin swasta harus bangun, kembalinya (modal) dari mana? Misalnya suruh bangun hotel, memang ada berapa orang yang akan datang ke IKN? Bangun rumah sakit, memang ada berapa orang?” ujar Agus.

Agus menyampaikan, mustahil mengharapkan investor buat melakukan investasi infrastruktur di IKN karena mereka membutuhkan kalkulasi laba dan rugi jika menanamkan modal di sana.

“Jadi semua itu disiapkan oleh pemerintah dengan APBN, itu saja. Kalau mengharapkan investor menyiapkan itu, enggak akan-akan datang. Mana ada investor gila mau bangun itu?” ucap Agus.

Agus juga tidak meyakini skema pendanaan IKN melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) bakal berhasil.

Apalagi pada kenyataannya beberapa badan usaha milik negara (BUMN) karya atau yang bergerak di bidang konstruksi gulung tikar atau bangkrut.

“KPBU kan pada bangkrut semua kan karya-karya itu. Sekarang mau cari dari mana lagi? Ya harus APBN. Sama seperti kereta cepat dan semuanya, kan KBPU-nya, jalan tol, semuanya kan sudah habis napasnya, maksudnya BUMN itu,” papar Agus.

“Nah sekarang ya praktis APBN, ada enggak uangnya? Ya enggak tahu saya. Nanti kan ada makan gratis atau minum susu gratis, kan duit lagi,” tambahnya.

Oleh sebab itu, kata Agus, sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru dalam mengerjakan proyek IKN.

“Kalau buru-buru, enggak bisa. Model Pak Jokowi ini cepat, cepat, cepat, akhirnya ya cepat rusak,” kata Agus. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan Bambang dan Dhony mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin (3/4/2024).

Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony yang disusul surat pengunduran dari Bambang.

“Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Keputusan pengunduran Bambang dan Dhony, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan meneken keputusan presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau berdua,” ujar Pratikno.

Baca juga: Hadiri Diskusi Akal Sehat di Balikpapan, Rocky Gerung Sebut Isu IKN jadi Olok-olok Negara Luar

Pasca mundur, Bambang disebut memiliki tugas baru yang telah diperintahkan oleh Jokowi.

Adapun tugas baru tersebut yaitu membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerja sama internasional untuk percepatan pembangunan IKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," ucap Pratikno, seperti dilansir Kompas.com.

Di sisi lain, jabatan yang sempat diemban Bambang bakal dijabat oleh Menteri PUPR, Bambang Hadimuljono sebagai Plt.

Sedangkan, jabatan Dhony sementara diemban oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Raja Juli Antoni. 

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved