Bahas Rancangan APBD 2025, Pemkab Kukar Fokus Atasi Ketahanan Pangan Tahun Depan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur akan fokus terhadap masalah ketahanan pangan di tahun depan.

Ini disampaikan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono saat membahas Pra Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 dan Rancangan APBD 2025 Kukar.

Ia menuturkan, Pemkab Kukar telah menyiapkan rancangan RKPD untuk APBD 2025, dengan fokus utama sektor ketahanan pangan.

Hal ini merupakan salah satu langkah strategis merealisasikan visi Kukar sebagai lumbung pangan utama di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Perlu untuk menjaga kekompakan dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, agar kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kukar," tegasnya di Hotel Fugo, belum lama ini.

Baca juga: Sekda Kutai Kartanegara Sunggono Sebut GPM Jadi Langkah Strategis Wujudkan Ketahanan Pangan Daerah

Baca juga: Sekda Kutai Kartanegara Sunggono Cermati Keberadaan IKN di Kaltim Dalam Hal Kerja Sama

Menurut Sunggono, Pra Rancangan APBD Perubahan 2024 dan Rancangan APBD 2025 dinilai penting karena, melalui pertukaran pendapat akan menciptakan landasan anggaran yang kuat dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.

Ia mengungkapkan, perubahan ekonomi dan dinamika keuangan tidak dapat diprediksi. Menghadapi dinamika itu, Pemkab Kukar telah melakukan analisis dan perencanaan anggaran dengan cermat untuk 2024 dan 2025.

"Perencanaan ini tidak hanya mempertimbangkan pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga dampak dari kebijakan pusat, serta prioritas pembangunan daerah," jelasnya.

Namun, dalam implementasinya, Pemkab Kukar dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, seperti defisit dan penyesuaian belanja pemerintah.

Sehingga, penyesuaian perlu diterapkan guna menjaga stabilitas keuangan daerah, dengan melaksanakan langkah-langkah strategis dan efisiensi anggaran.

Dewan Sarankan Rasionalisasi

Kabar mengenai defisit APBD 2024 dibenarkan, Anggota DPRD Sopan Sopian. Ia menyebutkab, langkah untuk merasionalisasi anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tak terhindarkan.

"Kukar defisit anggaran sebesar Rp 1,3 triliun di APBD murni 2024 ini,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kukar Sopan Sopian.

Menurut Politisi Gerindra itu, komisi II DPRD Kukar telah mengadakan rapat dengan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas kemungkinan rasionalisasi APBD di berbagai OPD.

Sopan menambahkan, langkah-langkah konkret sudah diambil, termasuk meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera mengevaluasi pendapatan dan penggunaan APBD.

"Kami sudah meminta juga kepada Bapenda dan BPKAD untuk segera lakukan evaluasi pendapatan dan penggunaan APBD,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kukar lainnya, Salehudin, menyatakan bahwa bulan Juni merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi penggunaan anggaran mengingat defisit yang dialami Kukar.

Meskipun DPRD telah meminta pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk membahas evaluasi bersama, tetapi Pemkab meminta penundaan waktu pertemuan tersebut.

“Kami sudah meminta Pemkab untuk pertemuan bahas evaluasi bersama, tapi Pemkab meminta ditunda waktunya,” ujar Salehudin, yang terpilih dari Partai Golkar Dapil VI Kukar.

Baca juga: Sekda Sunggono Lepas Kegiatan Pembinaan Fisik Satpol PP Kukar

Rasionalisasi anggaran dipastikan tidak dapat dihindari. Salehudin menegaskan, pemangkasan anggaran akan difokuskan pada OPD besar seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar.

Ia menekankan bahwa substansi rasionalisasi hanya ditunda dan bisa dianggarkan kembali pada tahun depan.

“Sasaran yang akan dilakukan pemangkasan anggaran pada OPD besar yaitu Disdikbud, Dinkes, dan Distanak Kukar. Substansi rasionalisasi hanya ditunda, dan bisa dianggarkan kembali tahun depan,” tegasnya. (*)