Demi Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim, Ekonom Senior sebut Prabowo harus Genjot Pendapatan

Proyek Makan Siang Gratis ini banyak menjadi sorotan mengingat anggaran yang digelontorkan dipastikan tidak sedikit.

Selain itu, untuk proyek Makan Siang Gratis ini juga memerlukan ketersediaan pangan yang besar, akan seperti apa persiapannya. 

Baca juga: Ekonom Bongkar Alasan Realisasi Investasi Investor Asing Belum Masuk ke IKN Nusantara di Kaltim

Demi proyek Makan Siang Gratis ini, sebanyak 10.000 hektar lahan kering di 13 kabupaten di 7 provinsi seluruh Indonesia mulai tahun ini akan dikelola secara terpadu menjadi kawasan hortikultura. 

Proyek tersebut salah satunya untuk menyambut program Makan Siang Gratis dalam hal penyediaan bahan baku pangan yang berkualitas

Sebanyak 13 kabupaten di 7 provinsi tersebut yaitu di Kabupaten Pakpak Bara, Dairi, Karo, Sumedang, Batang, Wonosobo, Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Enrekang, Gowa, dan Ende. 

Proyek Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) tersebut melibatkan Kementerian Pertanian menggandeng Asian Development Bank dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Direktur Jenderal Hortikultura sekaligus Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan, kegiatan tersebut berupa pengelolaan kawasan hortikultura terpadu hulu hingga hilir.

"Selain mempersiapkan bahan baku untuk program Makan Siang Gratis, HDDAP diharapkan mampu mengungkit dan mengakselerasi pengembangan hortikultura nasional menjadi lebih maju dan mendunia," kata Prihasto usai "kick off" HDDAP di Surabaya, Kamis (16/5/2024).

HDDAP akan mengonsolidasikan 10.000 hektar lahan kering dan petani hortikultura secara berkelanjutan dalam wadah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) untuk menghasilkan produk hortikultura berkualitas sesuai kebutuhan domestik, industri, dan ekspor.

Sebanyak 10.000 hektar lahan kering tersebut akan digunakan untuk pengembangan produk hortikultura seperti cabai, bawang merah, mangga, durian, manggis, jeruk, sayuran daun, tanaman obat, dan aneka buah lainnya. 

"Penentuan lokasi di 13 kabupaten dari total 514 kabupaten di Indonesia ini telah melalui serangkaian proses perencanaan panjang dan melalui feasibility study," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

HDDAP menghadirkan model kemitraan bisnis yang saling menguntungkan antara KEP dan sektor swasta.

Di masing-masing daerah lokasi proyek ditarget akan berdiri satu KEP yang bankable.

Hingga hari ini telah teridentifikasi 17 pihak swasta yang siap terlibat dalam kegiatan HDDAP diantaranya perbankan.

Keterlibatan perbankan dalam HDDAP berperan menyediakan skema dan layanan kredit usaha bagi petani melalui jaminan KEP untuk keberlanjutan usaha.