Pandangan Keliru Terkait Ibu Kota Nusantara

Oleh: Dr Isradi Zainal,
Rektor Uniba, Direktur Indeks Survei Indonesia

BEBERAPA hari lalu, saya mengundang Rocky Gerung atau disapa RG ke Kampus Universitas Balikpapan (Uniba) untuk diskusi atau bincang-bincang terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) di conference room Uniba, tepatnya Jumat (14/6/2024). Tema diskusi tersebut adalah Progres pembangunan IKN dan dampaknya terhadap Kaltim dan Indonesia. Saya dan Dr Rendy Susiswo mendampingi Bung Rocky sebagai Penanggap.

Kedatangan RG ke Uniba merupakan kedua kalinya. Kunjungan pertama RG tahun lalu tepatnya 18 Agustus 2022 dan tema diskusi saat itu adalah Kaltim Berdaulat dan IKN. Di pertemuan pertama, kami mencatat argumen RG saat mengkritisi IKN dan dapat info kalau beliau senang kalau ada yang mengkritisi atau menggeleng terhadap pernyataan atau pandangannya.

Diskusi yang dipandu oleh Pak Ajid dari Balikpapan Pos itu mengawalinya, dengan menyampaikan bahwa diskusi hari itu sebagai Forum Ulil Albab atau Forum dari orang orang yang berakal sehat. Setelah itu meminta saya untuk menyampaikanucapan selamat datang kepada RG di Uniba. Selanjutnya setelah saya menyampaikan sepatah dua patah kata, RG lalu diberi kesempatan untuk menyampaikam pandangannya terkait IKN.

RG mengawali diskusi dengan menyampaikan rasa senangnya diundang oleh kampus yang bermutu,Universitas Balikpapan. Ada sejumlah point yang disampaikan RG dalam paparannya, di antaranya usulan untuk melegalkan judi online sebagai biaya IKN, pernyataan bahwa Jokowi berbohong terkait air dan investasi di IKN, ungkapan bahwa pemindahan ke IKN tidak disampaikan ke rakyat, memprediksi bahwa IKN akan gagal, pernyataan bahwa tidak ada perintah konstitusi untuk membangun IKN, Investor tidak mau berinvestasi karena masalah lingkungan dan status tanah, pernyataan bahwa ada 8000 hektar tanah yang bermasalah, tuduhan bahwa IKN untuk kepentingan dinasti Jokowi, dan lainnya.

Untuk memenuhi amanat RG bahwa beliau sangat senang kalau ada yang menggeleng terhadap pandangan dan usulannya, dengan demikian, sebagai sahabat, saya memaparkan sejumlah hal yang disampaikan RG menurut saya kurang valid atau kurang tepat terkait IKN.

Pertama, usulan beliau untuk melegalkan judi online merupakan usulan yang kurang pas dan menandakan kalau Bung Rocky kurang memahami besaran dana yang akan dipakai di IKN. Bung RG seolah-olah menyatakan bahwa dana APBN yang dipakai di IKN sebesar 466 triliun rupiah dalam waktu singkat, padahal hingga tahun 2045 dan tidak semuanya dari APBN.

Kedua, pernyataan RG bahwa Jokowi menyatakan sumber air di IKN adalah dari air tanah merupakan hal yang salah kutip. Karena Jokowi tahu betul bahwa air di IKN bersumber dari air permukaan. Hal ini sering disampaikan oleh Kementerian PUPR terkait sumber air di IKN. Sebagai informasi penggunaan air dari Bendungan Sepaku Semoi direncanakan kelar di akhir Juli 2024.

Ketiga, pernyataan RG terkait tidak ada investasi di IKN tidak sepenuhnya benar, karena di IKN ada investor swasta yang investasinya mencapai 50 triliun rupiah dan ada rencana investasi asing di IKN. Saat diskusi bersama RG, saya mencontohkan investasi swasta yang saat ini dibangun di IKN yakni Rumah Sakit Hermina, Hotel Nusantara, dll. Untuk investasi asing bukan berarti nol atau tidak ada, karena sudah ada investasi asing yang telah memasuki tahapan proses investasi lanjut, baik yang sudah memasuki tahap letter of intent, kunjungan lapangan, studi kelayakan,dll.

Keempat, IKN dinyatakan tidak disampaikan ke rakyat atau bukan perintah konstitusi, padahal sebelum IKN dipindahkan Jokowi telah minta izin ke masyarakat yang diwakili oleh anggota DPR MPR RI, begitu juga dengan kelompok masyarakat lainnya dan telah dilakukan konsultasi publik sebelum pemindahan IKN diundangkan melalui UU no.3 tahun 2022. Saya sendiri menghadiri konsultasi publik hingga empat kali.

Kelima, RG menyatakan bahwa ada sekitar 8.000 hektare tanah yang bermasalah. Padahal yang benar adalah sekitar 2.086 hektare. Masalah tanah inipun dalam proses penyelesaian oleh Kementerian ATR/BPN dan OIKN. Hal ini disampakan oleh Plt wakil Kepala OIKN yang juga Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni saat kami bertemu beberapa hari lalu di Sepaku.

Keenam, pandangan RG yang menyatakan pemindahan IKN akan gagal dengan alasan kekurangan dana, masalah lingkungan dan lainnya tidak beralasan. Sebab masalah tersebut telah tertangani dengan skema pembiayaan IKN dan strategi pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan dan forest city.

Seperti diketahui bahwa skema pembiayaan IKN adalah dengan menggunakan APBN sebesar 20 persen dan skema lainnya 80?ri 446 triliun rupiah dengan target penyelesaian hingga 2045. Jadi bukan dengan APBN saja. Apalagi pengadaannya multiyears. Saat ini alokasi anggaran 2022-2024 ada sekitar 74 triliun rupiah dan sedang digunakan untuk pembangunan IKN tahap 1 selama 2022-2024.

Anggaran ini tidak mengganggu APBN Kesehatan, Pendidikan, dan lainnya tapi umumnya dari PUPR. Selain itu investasi swasta dari dalam negeri juga sudah ada dengan nilai mencapai 50 triliun rupiah. Jika dilihat dari progres di tahap pertama pembangunan IKN, maka bisa dikatakan sudah melampaui target.