Berita Nasional Terkini
Bocoran Refly Harun, Ternyata Perburuan Harun Masiku Ada Pemesannya, Kalau Dibilang Lanjut ya Lanjut
Bocoran Refly Harun, ternyata perburuan Harun Masiku ada pemesannya, kalau dibilang lanjut ya lanjut
TRIBUNKALTIM.CO - Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali gencar menangkap Harun Masiku, menuai sorotan.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun menyindir gencarnya upaya KPK memburu eks caleg PDIP tersebut.
Refly Harun menyinggung adanya pemesan yang meminta KPK memburu Harun Masiku.
Diketahui, baru-baru ini KPK memeriksa Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto terkait Harun Masiku.
KPK bahkan menyita ponsel milik Hasto dan stafnya.
Baca juga: Hasil Survei Terbaru Pilkada Surabaya 2024, Muncul Pesaing Terkuat Eri Cahyadi, Bukan Ahmad Dhani
Baca juga: Komitmen Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN Nusantara Dipertanyakan, Gerindra Beri Penjelasan
Refly Harun menilai, KPK akan mengusut tuntas kasus tersebut tergantung pemesannya.
Namun, dia tak menjelaskan pemesan yang dimaksud.
"Enggak (serius), tergantung pesanannya saja.
Kalau pemesannya bilang terus, terus.
Kalau pemesannya bilang setop, (maka kasusnya) setop," kata Refly Harun, Senin (17/6/2024).
Dia menegaskan, seharusnya KPK sudah selesai mengusut kasus tersebut.
Sebab, sudah bergulir sejak tahun 2020.
"Ya kalau dia serius, dari kemarin. Ini kan kasus 2020.
Jadi kelihatan betul memang bahwa KPK menjadi alat," ujar Refly.
Namun, Refly menyebut bahwa pihaknya tetap mendorong kasus apapun harus tetap diproses.
Hanya saja, dia menyayangkan lantaran lembaga-lembaga negara sekarang sudah berada di bawah ketiak kekuasaan.
Saat ini, kata Refly, aparat penegak hukum harusnya fokus menangani perkara-perkara yang merugikan keuangan negara sangat besar.
Baca juga: Akhirnya Terjawab Mengapa KPK Gagal Tangkap Harun Masiku, Padahal Tinggal Dijemput di Luar Negeri
Baca juga: Kasusnya Harun Masiku Heboh Lagi Usai KPK Periksa Hasto, Eks Penyidik Sebut Perburuan Jadi Sulit
"Yang gila tuh kasus timah mestinya kan. Kasus yang kemarin emas palsu, kasus pajak, dan lain-lain sebagainya.
Kalau kasus Harun Masiku nih sebenarnya kasus ecek-ecek," ucapnya.
Adapun belum lama ini KPK melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.
Hasto diperiksa selama empat jam. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone (HP) milik Hasto dan catatan partai melalui stafnya bernama Kusnadi.
Selain itu, 1 milik milik Kusnadi, serta buku tabungan ATM berisi Rp 700.000 juga disita penyidik KPK.
Penyebab KPK Gagal Tangkap Harun Masiku
Fakta baru terkait perburuan Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, terungkap.
KPK mengaku nyaris membekuk eks caleg PDIP tersebut.
Namun, upaya tersebut gagal lantaran adanya Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK untuk para pegawai KPK.
Baca juga: Ternyata KPK Tak Pasang Target Seminggu untuk Tangkap Harun Masiku Usai Periksa Sekjen PDIP Hasto
Baca juga: Terjawab Siapa Harun Masiku, Profil/Biodata Kader PDIP dan Kasus yang Membuatnya Jadi Buronan KPK
Pasalnya, para penyidik yang menangani kasus tersebut akhirnya terdepak dari KPK karena tak lulus TWK.
Menurut mantan penyidik KPK Praswad Nugraha, jejak pelarian Masiku tercium pada 2021 di sebuah lokasi di luar negeri.
Praswad mengatakan, tim yang siap berangkat untuk menangkap Harun Masiku sudah mengonfirmasi laporan intelijen itu secara berulang.
Para penyidik KPK pun meminta surat tugas kepada pimpinan KPK, mengingat operasi yang akan dilakukan berlokasi di luar wilayah Indonesia.
Akan tetapi, ketika Praswad dan rekan-rekan melaporkan operasi penangkapan Harun Masiku, tiba-tiba KPK memutuskan menonaktifkan sejumlah pegawai.
Termasuk penyelidik dan penyidik, yang disebut gagal lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Pada saat setelah dilaporkan tersebut, tiba-tiba adanya penonaktifan pegawai yang dinyatakan TWK walaupun belum memasuki masa jangka waktu pemberlakuan UU KPK hasil revisi yang baru," kata Praswad saat dimintai, Minggu (16/6/2024).
Padahal, TWK itu sejak awal memang kontroversial.
Sebab terjadi pertentangan antara pegawai yang menentang dengan sikap Firli Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK.
Meski pelaksanaan TWK ditentang oleh sejumlah pegawai dan kalangan masyarakat sipil lantaran dianggap akal-akalan buat mendepak para penyelidik dan penyidik yang menangani kasus Harun, tetapi Firli berkeras melanjutkannya.
Bahkan kalangan pegiat antikorupsi beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa menentang pelaksanaan TWK.
Karena dianggap sebagai rangkaian dari upaya pelemahan KPK setelah melakukan revisi undang-undang.
Akan tetapi, pemerintahan Presiden Jokowi mengabaikan keberatan itu dan melanjutkan TWK.
Alhasil, sejumlah penyidik KPK seperti Novel Baswedan Yudi Purnomo, dan Praswad didepak karena tidak lolos TWK.
"Itulah yang memperkuat dugaan bahwa sebetulnya TWK dibentuk untuk menghentikan langkah penyidik yang sedang berjalan, yang salah satunya adalah kasus Harun Masiku," sambung dia.
Baca juga: Alasan KPK Bisa Menangkap Harun Masiku Dalam Sepekan Usai Memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Baca juga: Usai Periksa dan Sita Ponsel Hasto PDIP, KPK Optimis Bisa Bekuk Harun Masiku Dalam Sepekan
Maka dari itu, Praswad meyakini tidak ada pimpinan KPK yang mau menangkap Harun Masiku.
Menurut Praswad, penyidik KPK menemukan petunjuk Harun bersembunyi dengan kedok sebagai guru bahasa Inggris.
Akan tetapi, sampai saat ini keberadaan Harun masih diburu.
Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap terhadap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.
KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini.
Selain Wahyu dan Harun, ada juga kader PDIP Saeful Bahri dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Wahyu, Saeful, dan Agustiani telah divonis dan dinyatakan bersalah.
Sedangkan, Harun masih berstatus buronan setelah lolos dari operasi tangkap tangan pada Januari 2020 lalu. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Refly Harun Tak Yakin KPK Serius Usut Kasus Harun Masiku: Tergantung Pesanan
Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim
Sosok Mardiono yang Terpilih Jadi Ketua Umum PPP Periode 2025-2030 Hasil Mukmatar PPP 2025 Ancol |
![]() |
---|
Sosok 3 Calon Ketum PPP yang Menguat dan Agenda Muktamar PPP 2025, Nama Jokowi Sempat Mengemuka |
![]() |
---|
Ini Daftar Jenderal Purnawirawan yang Jadi Petinggi BGN |
![]() |
---|
Pengamat Politik Sebut Peluang Duet Prabowo-Gibran Pecah Tak Lanjut 2 Periode Terbuka |
![]() |
---|
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 27 September 2025 di Logam Mulia |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.