Wujudkan Desa Maju dan Mandiri, DPMPD Kaltim Gelar Rapat Teknis Percepatan Pembangunan di Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat teknis percepatan pembangunan desa tahun 2024.

Dengan mengusung tema "Penguatan Sinergitas Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk Mewujudkan Desa Maju dan Mandiri" di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (21/6/2024).

Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto mengatakan, rapat ini untuk memastikan pembangunan di desa-desa di Kalimantan Timur berjalan efektif dan aspiratif dengan mengoptimalkan kolaborasi antar stakeholder terkait.

Selain itu, juga merencanakan berbagai strategi dan intervensi untuk memastikan desa-desa di Kalimantan Timur dapat mencapai status maju dan mandiri.

"Supaya pembangunan di desa-desa di Kaltim mendapat aspirasi yang maksimal," ujar Puguh.

Baca juga: Lomba TTG Tingkat Provinsi, DPMPD Kaltim Harap Bisa Buka Kemitraan dan Kerjasama

Ia membeberkan dari evaluasi terbaru terdapat satu desa di Kabupaten Berau yang sudah mengalami peningkatan status.

Kemudian empat desa di Kutai Barat Kalimantan Timur masih tertinggal.

Dengan rincian desa yang masih berstatus tertinggal di Kutai Barat meliputi Desa Gerunggung, Tanjung Soke, Kampung Lemper, dan Deraya.

"Empat desa di Kutai Barat belum bisa naik status karena beberapa kendala, termasuk status areal yang masuk kawasan hutan produksi," jelas Puguh.

Ia menambahkan, upaya intervensi telah dilakukan, termasuk pembangunan infrastruktur di desa-desa di Kutai Barat.

Seperti infrastruktur jalan yang menjadi salah satu sarana terpenting dalam penilaian, sehingga dengan adanya infrastruktur yang baik maka akses masyarakat akan terfasilitasi dengan baik.

Tidak hanya untuk menyelesaikan desa tertinggal, tetapi semua yang masuk dalam parameter Indeks Desa Membangun (IDM) bisa tercapai.

Diakui Puguh, berbagai program telah diintervensi oleh DPMPD Kaltim mulai dari pengembangan BUMDes, pendampingan aparatur, kegiatan usaha alternatif, hingga program kepemudaan dan karang taruna.

Dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, kabupaten/kota, dan pendukung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Target kita tahun depan harus sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Syukur-syukur bisa maju mandiri," pungkasnya.

Baca juga: DPMPD Kaltim Terus Upayakan Ekonomi Desa Mandiri Melalui BUMDes