Bantah APBN tak Mampu Biayai Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim, Luhut: Asal Kita Kurangin Kebocoran

TRIBUNKALTIM.CO - Masa depan megaproyek Jokowi, IKN Kaltim dan janji kampanye Prabowo, makan siang gratis disebut-sebut memerlukan dana yang tidak sedikit hingga bakal menjadi beban di APBN.

Namun prediksi berbagai kalangan yang menyebut IKN Kaltim dan makan siang gratis menjadi beban APBN ini dibantah Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, APBN mampu membiayai makan siang gratis yang merupakan janji kampanye presiden terpilih, Prabowo Subianto termasuk juga pembangunan IKN Kaltim hingga jalan tol Sumatera yang digagas Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah tudingan bahwa negara tidak mampu membiayai program makan siang gratis yang merupakan program kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca juga: Nasib Warga Terdampak IKN Kaltim, Dipastikan akan Direlokasi, Bebas Pilih Rumah Tapak atau Apartemen

Baca juga: Terjawab Dampak Buruk Pelemahan Rupiah Terhadap Pembangunan IKN Nusantara, Basuki: Semua Proyek Kena

Baca juga: Dampak Buruk Bila Prabowo-Gibran Tak Berkantor di IKN Nusantara di Kaltim, Investor Bisa Angkat Kaki

Padahal menurutnya, anggaran yang dimiliki negara bisa saja mencukupi biaya program tersebut lantaran dianggarkan secara bertahap.

"Orang takut nanti anggaran belanja kita enggak kuat, sebenarnya bertahap enggak ada masalahnya," ujarnya dalam acara MINDialogue di Hotel Bidakara, Jakarta, (20/6/2024).

Luhut bilang, nantinya pada permulaan akan dianggarkan sebesar Rp 20 triliun.

Dengan demikian, anggaran program makan siang gratis tidak langsung sebesar Rp 250 triliun seperti yang selama ini diisukan.

"Apanya yang Rp 250 triliun? Itu angka kita mulai mungkin dengan Rp 20 triliun untuk bertahap sambil jalan," kata Luhut seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Menurutnya, program makan siang gratis ini justru menjadi kesempatan yang bagus mengingat banyak anak Indonesia yang tidak berkesempatan mendapatkan gizi dari daging dan telur menjadi bisa makan makanan yang bergizi.

"Dan program itu sudah dijalankan di 93 negara, bukan hal yang aneh," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga telah membuat sekenario ekonomi terkait hal ini.

Didapati dengan defisit anggaran 2,5 persen, Indonesia dapat menganggarkan sebesar Rp 612 triliun.

Anggaran tersebut tidak hanya bisa untuk merealisasikan program makan siang gratis tetapi juga bisa untuk membangun jalan tol Sumatera dan meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Pagu PUPR di 2025 Dipangkas Demi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana Nasib IKN di Kaltim?

"Jadi negara ini menurut saya kita tidak perlu khawatir. Asal kita kelola dengan baik, asal kita kurangin kebocoran-kebocoran (anggaran).

Dengan digitalisasi kita akan bisa mengurangi secara signifikan jadi kita bisa membaik lagi," tuturnya.

Dilema APBN 2025

Dua mega proyek tersebut yakni IKN Kaltim yang digagas Jokowi dan makan siang gratis yang merupakan janji Prabowo di Pilpres 2024 diprediksi bakal menjadi beban APBN 2025.

Ekonom menilai APBN 2024 masih akan kembali terbebani program Jokowi yakni IKN Kaltim dan sederet proyek lainnya dan janji kampanye presiden terpilih Prabowo.

Pasalnya masih banyak mega proyek peninggalan Jokowi yang tetap harus dilanjutkan dan juga akan ditambah dengan berbagai program janji kampanye Prabowo.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai, tahun depan defisit fiskal harus dikelola secara ketat. Sebab ada banyak proyek jumbo pemerintahan Jokowi yang tak mungkin diberhentikan begitu saja.  

Akan tetapi, di saat yang bersamaan, pemerintahan Prabowo juga mempunyai program tersendiri yang sudah dirancang dan ditawarkan saat berkampanye.

“Di sinilah letak dari dilemanya, artinya kan harus ada program dari Prabowo yang mungkin tidak akan langsung dijalankan, pada tahun pertama.

Karena dengan meneruskan program Jokowi, seperti IKN, jalan tol, dan hirilisasi, nah inikan membutuhkan biaya besar.

Baca juga: Terjawab Sudah Siapa yang Salah Sampai Tak Satupun Investor Asing Minati IKN Kaltim? Ini Kata Ahli

Jadi Prabowo harus menghitung ke depan, apakah programnya akan dijalankan semua atau parsial,” tutur Bhima kepada Kontan, Selasa (18/6/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Ia mencontohkan seperti program makan siang gratis alias makan bergizi gratis yang diusung Prabowo, sebaiknya tidak dijalankan pada seluruh wilayah Indonesia mengingat membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Menurutnya, program tersebut bisa diprioritaskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terlebih dahulu.

Dengan disiplin fiskal tersebut lanjutnya, akan membuat defisit APBN pada 2025 tidak melebar.

Di samping itu, jika defisit melebar, maka penerbitan surat utang semakin banyak, dan APBN tahun selanjutnya akan semakin terbebani.

“Selain itu yang harus diperhatikan juga utang jatuh tempo yang nilainya Rp 800 triliun di 2025.

Ini juga harus dikelola dan ini pastinya akan membuat defisit APBN ikut melebar,” ungkapnya.

Bhima juga menyebut, penerbitan utang ke depan juga tidak akan mudah utamanya dalam menerbitkan SBN valuta asing (valas).

Sebab, kondisi perekonomian global juga masih penuh ketidakpastian.

Namun, jika penerbitan utang tidak terserap dengan maksimal, maka opsi lain adalah dengan mengandalkan penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

Baca juga: Terbaru Opini Prabowo di Media Asing, sebut Jokowi, tapi tak Bahas IKN Kaltim, Penjelasan Gerindra

Namun, Bhima menyebut, jika hal ini dilakukan maka akan menimbulkan masalah baru.

Sebab jika penerimaan pajak didorong lebih besar lagi, artinya masyarakat kelas menengah akan menjadi tertekan, dan membuat konsumsinya menurun.

Jika konsumsi menurun, maka dunia usaha akan terkena imbasnya karena omzet yang turun.

“Karena akan menerima beban pajak lebih besar lagi untuk menutup defisit, itu akan berakibat pada kontraksi ekonomi, atau perlambatan ekonomi yang tidak diharapkan banyak pihak,” kata Bhima.

Maka dari itu, Bhima menilai opsi terbaik yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengelola anggaran belanja seefisien mungkin.

Misalnya dengan rasionalisasi belanja kementerian/lembaga (K/L), agar tidak semua K/L yang meminta tambahan anggaran disetujui.

Kemudian, pemerintahan selanjutnya juga disarankan agar lebih mendahulukan program yang dibutuhkan, ketimbang memaksakan semua program dalam dengan anggaran jumbo tanpa memperhitungkan kondisi fiskal ke depan.

“Yang perlu dilakukan bukan memperlebar defisit, atau menaikkan utang, tapi yang dibutuhkan adalah menjaga kredibilitas dalam fase transisi,” tandasnya.

Untuk diketahui, Defisit RAPBN 2025 ditetapkan pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB), alias lebih tinggi dari defisit dalam APBN 2024 yakni sebesar 2,29 persen dari PDB.

Defisit yang melebar ini lantaran porsi belanja tahun depan dirancang sebesar 14,59 persen - 15,18 persen dari PDB, atau naik dari tahun ini sebesar 14,56 persen dari PDB.

Di sisi lain, penerimaan negara juga tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk menutup beban belanja tahun depan.

Dengan melebarnya defisit tersebut, sejumlah pihak khawatir, karena jika ketidakpastian ekonomi tak kunjung membaik hingga tahun depan, maka pemerintah selanjutnya tidak memiliki keleluasaan ruang fiskal, jika akan menambah anggaran untuk meredam ketidakpastian tersebut.

Baca juga: IKN Nusantara di Kaltim Nihil Investor Asing, Bappenas Beber Faktor Peralihan Jokowi dan Prabowo

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim