DPRD Balikpapan Rapat Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Progres Tercapai 83 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat pembahasan internal untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, mengungkapkan bahwa agenda rapat kali ini bertujuan untuk mencocokkan sejauh mana progress yang telah dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah di kota Balikpapan.

"Kami hanya mencocokkan sejauh mana progres yang telah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujarnya, Selasa (25/6/2024).

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu jadwal pertemuan dengan BPK yang direncanakan pada Kamis 27 Juni 2024.

Baca juga: DPRD Balikpapan Dukung Peraturan Polri soal BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pengurusan SIM

Sarifuddin Oddang menjelaskan bahwa beberapa penyelesaian masih tertunda, terutama yang terkait dengan pembayaran pengembalian anggaran. 

Pembayaran ini hanya bisa dilakukan pada anggaran perubahan APBD Tahun 2023.

"Masa kerja kita berakhir pada bulan Agustus 2024, dan secara administrasi, beberapa hal sudah bisa terselesaikan meski secara pembayaran belum," jelasnya.

Hingga saat ini, Pansus LHP BPK DPRD Kota Balikpapan telah mencapai progres sebesar 83 persen. Pansus yang dibentuk DPRD Balikpapan terdiri dari 11 anggota Dewan dari lintas fraksi partai politik.

Mereka memiliki tugas selama tiga bulan untuk menindaklanjuti catatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023 yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.

Rapat ini menjadi bukti komitmen DPRD Balikpapan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

Baca juga: BREAKING NEWS: HMI Demo di DPRD Balikpapan, Suarakan Tiga Persoalan Rakyat

Dengan sisa waktu yang ada, diharapkan seluruh proses administrasi dan pembayaran dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(*)