Soroti Wacana Bansos untuk Korban Judi Online, DPRD Balikpapan: Banyak yang Lebih Berhak

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada keluarga korban judi online memicu kontroversi di berbagai kalangan, termasuk DPRD Balikpapan. 

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono mengkritisi keras usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy yang dinilai bisa memberikan kesan legalisasi terhadap judi online.

"Jika pemerintah memberikan bansos kepada keluarga pelaku judi online, seolah-olah pemerintah mengakui keberadaan judi online," ujar Budiono pada Selasa (25/6/2024). 

Menurut Budiono, segala bentuk perjudian dilarang oleh semua agama dan harus diberantas.

Baca juga: DPRD Balikpapan Rapat Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Progres Tercapai 83 Persen

Ia juga menegaskan bahwa aturan perundang-undangan Indonesia juga melarang perjudian, sehingga memberikan bantuan sosial kepada keluarga pelaku judi online tidak tepat sasaran.

"Aturan perundang-undangan kita juga melarang, bukan justru difasilitasi," tegasnya.

Ia juga menilai bahwa pelaku judi online biasanya memiliki modal sendiri untuk berjudi, sehingga pemberian bantuan sosial tidak tepat sasaran.

"Lebih baik bantuan sosial tersebut dialokasikan untuk usaha yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Menurut saya, masih banyak masyarakat lain yang lebih berhak menerima bansos daripada korban judi online," ungkap Budiono.

Baca juga: Soroti Kasus Pelecehan Anak Bawah Umur, Komisi IV DPRD Balikpapan Sebut KLA Bukan Sekadar Seremonial

Budiono juga khawatir bahwa pemberian bantuan sosial kepada korban judi online bisa membuka pintu bagi mereka untuk kembali melakukan aktivitas perjudian yang lebih luas.

Polemik ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian banyak pihak, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat luas dan persepsi mengenai legalitas judi online di Indonesia.

Wakil rakyat, khususnya di Kota Balikpapan, kini menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah terkait usulan kontroversial ini.

Ia pun berharap adanya solusi yang lebih tepat sasaran terhadap pemberian bantuan sosial. (*)