Tribun Kaltim Hari Ini
Warga Akui Ganti Rugi Normalisasi Sungai Karang Mumus Samarinda Sudah Sepadan
Anak Sungai Mahakam, Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi nadi kehidupan masyarakat Kota Samarinda. Namun permukiman padat membuat sungai menyempit
Penulis: Martinus Wikan | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anak Sungai Mahakam, Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi nadi kehidupan masyarakat Kota Samarinda. Namun permukiman padat membuat sungai menyempit.
Ini disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.
Pemkot Samarinda pun mengambil langkah tegas mengendalikan banjir, dengan menormalisasi SKM. Upaya ini tak luput dari dampak sosial, sebab sebanyak 151 bangunan dan tanah di kawasan Jembatan Ruhui Rahayu, Kelurahan Temindung Permai, harus dibongkar.
Baca juga: Normalisasi Sungai Karang Mumus Samarinda Berlanjut, Ganti Rugi 53 Pemilik Menunggu KJPP
Salah satu warga terdampak, Erham, mengaku bahwa koordinasi yang dilakukan Pemkot kepada pihaknya tak ada kendala. Terkait dengan pembebasan lahan, sudah terselesaikan.
"Pergantiannya juga sudah diterima. Nominalnya sesuai, bahkan saya anggap sebagai ganti untung," ungkapnya, Senin (24/6/2024).
Erham dan keluarganya telah tinggal di bantaran SKM tersebut sejak tahun 1990.
Awalnya ia mengaku berat meninggalkan tempat tinggalnya, namun di sisi lain, dirinya memahami kebutuhan untuk normalisasi sungai demi mencegah banjir.
"Apalagi sudah lama tinggal di sini tapi disuruh pindah. Sudah kenal tetangga seperti keluarga. Tapi kami ikut saja arahan pemerintah, ya tidak apa," tutur Erham.
Baca juga: Pungut Sampah di Sungai Karang Mumus, DLH Samarinda Libatkan Para Pelajar
Ia pun menambahkan bahwa Pemkot memberikan toleransi waktu bagi warga untuk melakukan pembongkaran mandiri hingga tanggal 28 Juni mendatang. Alat berat akan mulai bekerja di bulan depan.
"Jadi kami bongkar ramai-ramai. Kami mengikuti saja apa kata pemerintah," jelas Erham.
Meskipun harus mencari tempat tinggal baru, Erham dan warga lainnya merasa lega karena Pemkot telah memberikan ganti rugi yang sepadan.
"Meskipun sedih ya terima saja, syukurnya Pemerintah mengerti dengan masyarakat kecil seperti kita ini. Sementara kami masih mencari tempat masing-masing lagi untuk tinggal," tuturnya. (snw)
| Jangan Pakai e-KTP saat Check In Hotel, Kemendagri Sarankan Masyarakat Pakai Identitas Lain |
|
|---|
| Sopir Dipaksa Antre Panjang, Penyaluran BBM Subsidi di Balikpapan Sudah Melampaui Kuota |
|
|---|
| Kejagung Tetapkan Hery Susanto Tersangka Dugaan Korupsi Suap Nikel, Jejak Kasus Ketua Ombudsman RI |
|
|---|
| Polemik Pengalihan Kepesertaan JKN dari Provinsi ke Kab/Kota, Wali Kota Samarinda Minta Ditunda |
|
|---|
| Surat Pemprov Kaltim yang Minta Kabupaten/Kota Ambil Alih Pembiayaan BPJS PBI Dianggap Terlambat |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20240624-Erham-salah-satu-warga-terdampak-normalisasi-bantaran-SKM-Samarinda.jpg)