Ekonom Ingatkan Kenaikan Utang Pemerintah Usai Proyek IKN di Kaltim Masuk APBN 2025

TRIBUNKALTIM.CO - Ekonom ingatkan kenaikan utang pemerintah usai proyek IKN di Kaltim masuk APBN 2025.

Pemerintah memasukkan keberlanjutan proyek pembangunan IKN di Kaltim masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Artinya, APBN presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan tidak hanya mengakomodir program-program yang menjadi janji politiknya.

Namun juga dituntut mengakomodasi warisan proyek Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN dan proyek strategis nasional (PNS) yang saat ini belum selesai.

Baca juga: Siapkan Berkas! Putra Putri Kaltim Diberi Kuota Khusus untuk Mendaftar CASN 2024, Penempatan IKN

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan APBN pada tahun depan akan cukup berat lantaran harus mengakomodasi warisan proyek Jokowi dan juga janji kampanye Prabowo-Gibran.

Belum lagi, APBN era Prabowo-Gibran juga menghadapi beban bunga utang sangat berat yang merupakan warisan dari Jokowi.

Pada 2025, beban utang pemerintah diperkirakan mencapai kisaran Rp 1.300 triliun, yakni sebesar Rp 800 triliun pembayaran utang jatuh tempo dan sekitar Rp 500 triliun untuk pembayaran bunga utang.

"Beban cicilan pokok dan bunga utang ini setara dengan setengah penerimaan perpajakan," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (25/6).

Menurutnya, Prabowo juga akan menghadapi situasi yang semakin sulit karena janji politik yang harus dipenuhinya tidak hanya makan siang bergizi saja melainkan juga kenaikan gaji ASN, membuka sekolah unggilan termasuk menambah fakultas kedokteran hingga 300, hingga pembentukan badan penerimaan negara (BPN).

"Skenario ideal adalah jika APBN memiliki tambahan ruang fiskal yang signifikan untuk membiayai janji politik Presiden Prabowo, melanjutkan proyek warisan Jokowi dan sekaligus memenuhi pembayaran beban utang pemerintah," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Yusuf berharap, Prabowo tidak secara gegabah menambah utang dan juga menjaga disiplin fiskal secara ketat.

Hal ini dikarenakan banyaknya program-program yang harus dijalankan di APBN, termasuk keberlanjutan IKN bisa berimplikasi kepada kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran atau pemotongan anggaran belanja tidak terikat (discretionary spending) seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial (bansos).

"Ketika pasar melihat sikap presiden Prabowo yang cenderung permisif dengan utang, bahkan sempat beredar kabar liar berniat akan menaikkan rasio utang pemerintah yang kini di kisaran 38 persen PDB menjadi kisaran 50 persen PDB," kata Yusuf.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir April 2024.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang pemerintah hingga 30 April 2024 tercatat Rp 8.338,43 triliun.

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 76,33 triliun atau meningkat sekitar 0,92 persen dibandingkan posisi utang pada akhir Maret 2024 yang sebesar Rp 8.262,1 triliun.