Ekonom Ingatkan Kenaikan Utang Pemerintah Usai Proyek IKN di Kaltim Masuk APBN 2025

TRIBUNKALTIM.CO - Ekonom ingatkan kenaikan utang pemerintah usai proyek IKN di Kaltim masuk APBN 2025.

Pemerintah memasukkan keberlanjutan proyek pembangunan IKN di Kaltim masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Artinya, APBN presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan tidak hanya mengakomodir program-program yang menjadi janji politiknya.

Namun juga dituntut mengakomodasi warisan proyek Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN dan proyek strategis nasional (PNS) yang saat ini belum selesai.

Baca juga: Siapkan Berkas! Putra Putri Kaltim Diberi Kuota Khusus untuk Mendaftar CASN 2024, Penempatan IKN

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan APBN pada tahun depan akan cukup berat lantaran harus mengakomodasi warisan proyek Jokowi dan juga janji kampanye Prabowo-Gibran.

Belum lagi, APBN era Prabowo-Gibran juga menghadapi beban bunga utang sangat berat yang merupakan warisan dari Jokowi.

Pada 2025, beban utang pemerintah diperkirakan mencapai kisaran Rp 1.300 triliun, yakni sebesar Rp 800 triliun pembayaran utang jatuh tempo dan sekitar Rp 500 triliun untuk pembayaran bunga utang.

"Beban cicilan pokok dan bunga utang ini setara dengan setengah penerimaan perpajakan," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (25/6).

Menurutnya, Prabowo juga akan menghadapi situasi yang semakin sulit karena janji politik yang harus dipenuhinya tidak hanya makan siang bergizi saja melainkan juga kenaikan gaji ASN, membuka sekolah unggilan termasuk menambah fakultas kedokteran hingga 300, hingga pembentukan badan penerimaan negara (BPN).

"Skenario ideal adalah jika APBN memiliki tambahan ruang fiskal yang signifikan untuk membiayai janji politik Presiden Prabowo, melanjutkan proyek warisan Jokowi dan sekaligus memenuhi pembayaran beban utang pemerintah," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Yusuf berharap, Prabowo tidak secara gegabah menambah utang dan juga menjaga disiplin fiskal secara ketat.

Hal ini dikarenakan banyaknya program-program yang harus dijalankan di APBN, termasuk keberlanjutan IKN bisa berimplikasi kepada kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran atau pemotongan anggaran belanja tidak terikat (discretionary spending) seperti belanja infrastruktur atau belanja bantuan sosial (bansos).

"Ketika pasar melihat sikap presiden Prabowo yang cenderung permisif dengan utang, bahkan sempat beredar kabar liar berniat akan menaikkan rasio utang pemerintah yang kini di kisaran 38 persen PDB menjadi kisaran 50 persen PDB," kata Yusuf.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir April 2024.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang pemerintah hingga 30 April 2024 tercatat Rp 8.338,43 triliun.

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 76,33 triliun atau meningkat sekitar 0,92 persen dibandingkan posisi utang pada akhir Maret 2024 yang sebesar Rp 8.262,1 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,64 persen. Namun ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,79 persen.

Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir April 2024 ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen.

Kapan Investor Asing Masuk?

Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah menyedot dana besar.

Proyek ini telah menyerap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 72,3 triliun sepanjang tiga tahun belakangan.

Anggaran IKN itu meningkat setiap tahunnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah menggelontorkan anggaran IKN tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, lalu di 2023 sebesar Rp 27 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp 39,8 triliun.

Padahal, postur APBN untuk pembangunan IKN hanya didesain sebesar 20 persen dari total kebutuhan anggaran IKN Rp 466 triliun atau sekitar Rp 93,2 triliun.

Artinya, bila mengacu pada rencana pos pendanaan IKN itu, gelontoran APBN sebesar Rp 72,3 triliun telah mencapai 77,57 persen.

Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mewanti-wanti agar pemerintah khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat segera menggaet investor sebagai sumber pendanaan IKN baru.

“Biaya dari APBN tinggal sedikit saja dan bisa habis digunakan pada 2025-2026. 

Tugas Otorita IKN-lah untuk bekerja keras mencari investor untuk mendanai pembangunan IKN. Dari sektor swasta (porsinya) 80 persen sebesar Rp 372,8 triliun,” ujanya kepada KONTAN, Senin (24/6).

Upaya mendatangkan investor dipandang bakal menjadi tantangan besar, karena hingga saat ini investasi di IKN terkesan tak terlalu signifikan.

Nirwono berpandangan, lambannya geliat investasi di IKN salah satunya didorong karena kota tersebut didesain sebagai pusat pemerintahan bukan kota komersial atau kota bisnis.

Hal itulah yang kemudian menimbulkan kondisi wait and see dikalangan investor. Terlebih, hingga saat ini belum terlihat jelas berapa populasi masyarakat IKN ke depan.

Sebagai siasatnya, Nirwono menilai pemerintah dapat melakukan pengembangan wilayah perkotaan di sekitar area mega proyek tersebut, tujuannya agar ekosistem investasi di sana dapat terdongkrak.

“Otorita IKN dapat mulai memasarkan rencana pengembang wilayah perkotaan (WP), masih ada 8 WP di luar KIPP IKN yang bisa dikembangkan sebagai kota industri, kota riset dan pendidikan, kota bisnis, hingga kota wisata,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya terus mendorong masuknya investasi asing di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menjelaskan, Otoritas IKN tengah mempercepat proses masuknya investasi asing yang saat ini telah ada beberapa surat terkait minat investasi alias letter of intent (LOL) agar segera dilakukan groundbreaking di Juli 2024 mendatang.

Dia bilang, para calon investor rata-rata mengincar imbal hasil investasi atau internal rate of return (IRR) yang cukup signifikan yakni di atas 12 persen.

“Kalau IRR biasanya sama saja mau asing mau nasional kalau IRR di atas 12 persen pasti menarik,” ungkap dia.

(Kontan/Kontan)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim