Baliho Bakal Calon Gubernur Kaltara Andi Sulaiman Dirobek di Bagian Wajah, Relawan Datangi Bawaslu

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Puluhan baliho bakal calon Gubernur Kaltara, Andi Sulaiman diduga dirusak oleh orang tak dikenal.

Puluhan baliho dirusak tersebar di beberapa titik. Pihak relawan Andi Sulaiman menilai baliho yang rusak merupakan tindakan kriminal.

Ketua Relawan Andi Sulaiman Kota Tarakan, Hadi Chandra membeberkan puluhan baliho Sulaiman yang dirusak tersebar di seluruh wilayah di Tarakan paling banyak ditemukan di jalan protokol.

"Kami cek di semua titik-titik jalan di Tarakan ada sekitar puluhan mungkin 20-an. Kami masih cek dengan seluruh relawan yang ada di setiap Kecamatan dan Kelurahan untuk jumlah pastinya,” kata Chandra di Tarakan, Kalimantan Utara. 

Perusakan diperkirakan terjadi pada Rabu 26 Juni 2024 malam.

Baca juga: Hari Ini KPU Hadirkan Band Tipe-X di Peluncuran Jingle dan Maskot Pilkada Kaltara 2024

Chandra mengungkapkan, baliho tersebut dirusak dengan cara disobek menggunakan benda tajam.

Relawan pun telah mengumpulkan dokumentasi sebagai barang bukti. Baliho yang dirobek berada di posisi wajah dan nama bakal calon.

“Kami lihat polanya mengggunakan benda tajam karena ada yang melingkar ada yang horizonal dan vertikal,” katanya.

Atas kondisi itu pihaknya membuat laporan ke kepolisian. Relawan mendatangi Polres Tarakan pukul 14.30 Wita.

Sekitar 30 menit lamanya rombongan tim relawan berada di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dipimpin Ketua Tim Relawan, Hadi Candra.

Selanjutnya tim bergeser menuju Bawaslu Kota Tarakan. Kedatangan tim untuk melakukan konsultasi.

Usai menemui perwakilan Komisioner Bawaslu Kota Tarakan, Hadi Candra menyampaikan bahwa kedatangannya dilatarbelakangi dengan adanya laporan relawan sejak pukul 06.00 Wita.

Baca juga: Butuh Dukungan Minimal 50.426 Suara, Jalur Perseorangan Pilkada Kaltara 2024 Sepi Peminat

Dilaporkan bahwa lebih 10 baliho dirusak orang tak dikenal.

"Mereka masukkan saran supaya cari solusi. Jangan sampai ini ramai. Karena negara kita negara hukum, kita tidak boleh semena-mena dan membalas karena kita tidak tahu siapa yang melakukan. Kami sudah ke Polres tadi dan disampaikan bahwa Polres bukan tidak dapat laporan," lanjutnya.

Tetapi, meminta petunjuk dulu dari Bawaslu terkait alat peraga ini. Namun seharusnya karena bakal calon provinsi dan melapor kasus ini ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.