Berita Nasional Terkini

Menpan-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan, Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Bertambah?

Menpan RB sebut jumlah kementerian akan disesuaikan kebutuhan, menteri di kabinet Prabowo-Gibran bakal bertambah?

Tribunnews.com/Taufik Ismail
KABINET PRABOWO-GIBRAN - Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menpan RB sebut jumlah kementerian akan disesuaikan kebutuhan presiden, menteri di kabinet Prabowo-Gibran bakal bertambah? 

TRIBUNKALTIM.CO - Menpan RB sebut jumlah kementerian akan disesuaikan kebutuhan, menteri di kabinet Prabowo-Gibran bakal bertambah?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Ya, Menpan RB mengaku sempat membahas mengenai revisi Undang-Undang (UU) No. 39/2008 tentang Kementerian Negara dengan Jokowi.

Kata Anas, pada prinsipnya pembentukan kementerian akan diselaraskan dengan strategi pencapaian visi dan misi serta kebutuhan presiden di masa mendatang jika disetujui, termasuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

Baca juga: Peluang Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Ditambah, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan

"Terkait inisiatif UU Kementerian Negara, tadi dibahas bahwa khusus untuk pasal 15 kita tidak akan membahas secara rigid, kecuali memberi ruang kepada bapak presiden election yang akan datang untuk terkait jumlah kabinet disesuaikan dengan efisiensi menjalankan pemerintahan," kata Anas di Istana, Jumat.

Anas menuturkan, Kementerian PAN-RB belum dapat menyampaikan pernyataan lebih lanjut karena proses revisi UU Kementerian Negara sedang berjalan.

Tetapi menurutnya, secara prinsip ada dua hal yang ditekankan.

KABINET PRABOWO-GIBRAN - Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo Subianto--Gibran Rakabuming Raka.
KABINET PRABOWO-GIBRAN - Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo Subianto--Gibran Rakabuming Raka. (Dok KPU RI)

Pertama, pembentukan kementerian merupakan prerogratif Presiden.

 Kedua, pembentukan kementerian akan berbasis pada efektivitas pemerintahan, termasuk terkait optimalisasi tugas-fungsi yang ada di masing-masing kementerian untuk digerakkan dalam rangka mencapai target kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional.

"Terkait dengan Pasal 15 itu bahwa kita tidak akan lebih rigid lagi soal jumlah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan presiden dan skala prioritas berdasarkan strategi.

Dan tentu harapannya agar penyelenggara daerah tetap efisien dan efektif," ucap dia.

Anas menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, saat ini pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola pemerintahan dan proses bisnis yang efektif melalui koordinasi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga. 

Pemerintah, kata dia, fokus pada tata kelola agar berjalan baik dan berdampak ke rakyat.

"Intinya berdampak, bisa dirasakan rakyat, seperti berulangkali disampaikan Presiden Jokowi.

Contohnya beberapa hari lalu pemerintah meluncurkan digitalisasi perizinan event sebagai hasil pemangkasan proses bisnis dan kolaborasi lintas kementerian,” sebutnya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui rencana revisi UU tersebut menjadi rancangan UU inisiatif DPR.

Sektor Pendidikan dan Kesehatan jadi Fokus di Kabinet Prabowo Gibran

Sesuai arahan Presiden Jokowi, sektor pendidikan dan kesehatan akan jadi fokus di kabinet Prabowo-Gibran selama 5 tahun ke depan.

Terungkapnya arahan Jokowi tersebut langsung dibeberkan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Ya, Prabowo menerima arahan dari Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

“Sesuai arahan Presiden RI @jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna yang lalu, Sektor Pendidikan dan Kesehatan akan terus menjadi fokus bersama Pemerintah ke depan,” tulis Prabowo dalam unggahan lewat akun Instagramnya, @prabowo, Kamis (27/6/2024) petang.

Baca juga: 5 Menteri Kesayangan Jokowi Diprediksi Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Zulhas hingga Erick Tohir

Dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024), Presiden Jokowi dan Prabowo duduk berdampingan.

Sidang kabinet di Istana Negara, Prabowo duduk berdampingan dengan Presiden Jokowi. Prabowo ungkap arahan Jokowi untuk pemerintahannya 5 tahun ke depan, pendidikan dan kesehatan akan jadi fokus di kabinet Prabowo-Gibran.
Sidang kabinet di Istana Negara, Prabowo duduk berdampingan dengan Presiden Jokowi. Prabowo ungkap arahan Jokowi untuk pemerintahannya 5 tahun ke depan, pendidikan dan kesehatan akan jadi fokus di kabinet Prabowo-Gibran. (instagram/@prabowo)

Plt Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan, Prabowo diberi tempat duduk di samping Jokowi karena berstatus sebagai presiden terpilih. 

Biasanya, Prabowo selaku Menteri Pertahanan tidak duduk sejajar dengan Jokowi, melainkan duduk bersama para menteri lainnya di hadapan presiden.

Pejabat yang duduk sejajar dengan Jokowi biasanya adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta empat menteri koordinator.

Namun, pada rapat tersebut, Ma'ruf Amin dan empat menteri koordinator turut hadir dan duduk dalam satu deret dengan Jokowi dan Prabowo.

Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Usai Prabowo-Gibran diumumkan sebagai Presiden dan Wapres terpilih, ada sejumlah isu hingga daftar nama menteri, wakil menteri hingga kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran

Ketika daftar nama menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo-Gibran tersebut banyak beredar di medsos. namun belum ada pihak-pihak yang membenarkan bahwa daftar yang beredar sudah benar.

Terkait dengan calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran terdapat 2 kriteria utama ditetapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memilih kandidat menteri-menterinya.

Baca juga: Peluang Anies dan Ganjar Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Prediksi dan Penjelasan Gerindra

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

“Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo,” kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024) lalu.

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

“Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” ucap Dahnil.

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional.

"Itu tidak ada masalah karena orang partai kan juga banyak sekali yang punya profesionalisme yang tinggi sekali.

Banyak ahli keuangan di partai, banyak ahli hukum, punya banyak ahli ekonomi dan sebagainya,” ujar Dahnil seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

KABINET PRABOWO-GIBRAN - Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo Subianto--Gibran Rakabuming Raka. Berikut daftar nama mantan bankir yang disebut berpeluang menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) kabinet Prabowo-Gibran
KABINET PRABOWO-GIBRAN - Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo Subianto--Gibran Rakabuming Raka. Calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Presiden terpilih tegaskan dua syarat penting. (Dok KPU RI)

"Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai, orang-orang pasti banyak yang punya keahlian, why not,” sambung Dahnil.

Golkar dan Gerindra Berpeluang Banyak Dapat Jatah Menteri

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memprediksi kabinet yang nantinya dibentuk Prabowo-Gibran akan banyak diisi oleh tokoh-tokoh partai politik (parpol).

Menurutnya, kabinet ini nantinya akan membagi jatah kursi kabinet secara proporsional bagi parpol-parpol pendukung maupun yang baru bergabung ke koalisi setelah penetapan. 

Ujang memprediksi parpol yang akan memperoleh banyak jatah menteri yakni Gerindra dan Golkar. 

"Bicara soal partai mana yang mendapat jatah paling banyak, ya proporsional saja.

Misalnya Gerindra mungkin bisa besar karena capres-nya terpilih, lalu Golkar mungkin banyak juga karena memang jadi pemenang di Pileg dan kursi terbanyak di Koalisi Indonesia Maju," terang Ujang kepada Kontan, Senin (29/4).

Digadang-Gadang akan dapat banyak jatah menteri, Golkar untuk saat ini tidak berkomentar banyak soal itu.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengajak untuk terlebih dahulu fokus ke pemerintahan yang masih bergulir hingga Oktober nanti. 

"Masih lima bulan lagi pemerintahan ini berlangsung, mari kita fokus dulu akan hal tersebut.

Baca juga: Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran, Risiko terlalu Banyak Menteri hingga Posisi Menteri Strategis

Masalah kabinet itu wilayahnya presiden, jangan ada pihak luar yang mendikte apalagi memaksa," kata Dave saat dihubungi Kontan, Senin (29/4). 

Ditanya soal komunikasi Golkar dengan presiden terpilih, dia bilang bahwa semua anggota koalisi menjalin komunikasi yang baik.

Bukan hanya soal kabinet, namun juga membahas banyak hal.

"Sesama koalisi rutin berkomunikasi akan beragam hal," tuturnya.

Demokrat: Jumlahnya Oke

Bocoran AHY soal jatah menteri yang didapatkan Partai Demokrat di kabinet Prabowo-Gibran.

Dikatakan AHY, jatah menteri Demokrat di kabinet Prabowo-Gibran jumlahnya oke.

Artinya, menurut AHY, jumlah posisi menteri yang ditawarkan presiden terpilih Prabowo Subianto kepadanya sudah tepat.

Baca juga: Prediksi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Tantangan Berat Menkeu dan Sosok Penerus Tugas Sri Mulyani

"Okelah jumlahnya," kata AHY sambil tertawa, dikutip dari YouTube Kompas.

Namun, dalam wawancara tersebut, AHY tak menyebutkan secara spesifik jumlah menteri yang didapat oleh Partai Demokrat.

Selain itu, AHY belum mengungkap jumlah dan posisi kementerian yang ditawarkan.

Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.

Ia hanya menyebut akan mencari kader yang memiliki kemampuan sesuai dengan tanggung jawab kementerian tersebut.

"Saya sendiri ingin melepaskan supaya enggak ada beban juga, tapi pada saatnya beliau akan menyampaikan lah pasti saya tidak mau berandai-andai nanti kalau keliru juga enggak bagus gitu ya," ucap AHY.

Meski begitu, AHY meyakini bahwa keputusan Prabowo soal kabinet tentu melibatkan partai-partai yang telah mendukungnya di Pilpres 2024.

"Tapi yang penting saya punya keyakinan bahwa beliau akan melibatkan kita dengan sangat baiklah," lanjutnya.(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/06/27/21420741/prabowo-ungkap-arahan-jokowi-untuk-pemerintahannya?utm_source=Whatsapp&utm_medium=WAchannel&utm_campaign=Kompascom.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo"

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved