Prediksi Parpol dengan Menteri Terbanyak di Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Minta Jatah 5

"Jadi sejarah yang lalu presiden dan capres yang didukung bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen.

Baca juga: Peluang Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Ditambah, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan

Kita 75-80 persen bahwa memang benar Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata dia.

Selain itu, Menko Perekonomian itu juga meminta semua kader Golkar tetap mengawal kepemimpinan Jokowi-Maruf sampai selesai.

"Kita harus jaga supaya sukses dan berikut kita ingin di tahun 2025 begitu tahun anggaran baru pemerintah baru yang terpilih nanti akan menjadi sukses dan perjalanan dengan Pak Presiden hampir semua negara sudah memberikan ucapan selamat termasuk Amerika Serikat," ucap dia.

Sementara Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan apa yang disampaikan Airlangga itu hanya harapan saja. Paulus menampik jika Golkar sangat ingin kebagian jatah menteri.

"Ya kami tunggu. Karena itu hak prerogatif dari seorang presiden. Berapa posisi menteri sih yang akan diberikan kepada Partai Golkar.

Kami tunggu komunikasi antara ketua (Airlangga) dan presiden terpilih," kata Paulus.

Reaksi Gerindra Hingga PSI

Sedangkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bisa saja Golkar mendapat jatah 5 menteri seperti yang diminta Airlangga.

Ia yakin Prabowo akan bersikap adil dalam memberikan kursi menteri.

“Jangankan lima, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Hanya saja, meskipun memilih jajaran menteri dalam kabinetnya adalah hak prerogatif presiden terpilih, Dasco yakin Prabowo akan melibatkan koalisi untuk memilih jajaran kabinet.

“Tentunya untuk masalah kabinet, kita akan apa namanya, bicarakan dengan partai-partai koalisi walaupun itu hak prerogatif presiden,” kata Dasco.

“Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri,” ujarnya.

Sedangkan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta pembicaraan mengenai kursi menteri sebaiknya dibahas setelah pengumuman resmi hasil Pilpres dari KPU.