Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono Usulkan Penambahan Ruang Belajar

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran baru (2024/2025) di Kota Balikpapan telah resmi dimulai pada Senin, 1 Juli 2024.

Namun pada proses pelaksanaan PPDB tahun ini masih saja diwarnai dengan persoalan lama yakni krisis daya tampung SMP Negeri.

Dimana SD Negeri di kota Balikpapan yang berjumlah 137, sangat tidak memungkinkan jika lulusan SD tersebut harus masuk di SMP negeri yang hanya berjumlahnya hanya 26 unit di kota Balikpapan.

Kondisi ini kemudian mengundang perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk para wakil rakyat di kota beriman.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyoroti potensi kekurangan daya tampung sekolah ini sebagai masalah mendesak yang seharusnya perlu segera diatasi.

Menurutnya, DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan tengah berupaya keras mencari solusi untuk kekurangan Rombongan Belajar (Rombel) yang terjadi.

Baca juga: Pengumuman Hasil Akhir PPDB Balikpapan 2024 Jenjang SMA/SMK Sudah Keluar, Cek Linknya Disini

Baca juga: Rekomendasi SD Swasta Islam Terbaik di Balikpapan, Menyambut PPDB Balikpapan 2024 Juli Hari Ini

"Rata-rata orang tua menginginkan anaknya melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri setelah lulus dari SD," ujar Budiono, Senin (1/7).

Lebih lanjut dia menjelaskan beberapa langkah telah diambil untuk menambah ruang belajar, seperti pembangunan ruang belajar di SMPN 25 Balikpapan Barat, SMPN 26 Balikpapan Regency, serta Sekolah Terpadu di Graha Indah. Namun, langkah-langkah ini belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah PPDB tahun ini.

"Penambahan ini sudah menjadi solusi dan mampu mengurangi masalah PPDB di Kota Balikpapan."ungkapnya.

Namun, data menunjukkan bahwa daya tampung SMP Negeri hanya sekitar 6.500 siswa, yang berarti masih ada ribuan lulusan SD yang tidak tertampung.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, Budiono mengusulkan penambahan dua sekolah baru di Gunung Pasir Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur.

"Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kekurangan Rombel dan berjalan dengan lancar," jelasnya.

Budiono juga menekankan pentingnya pembangunan sekolah baru di Balikpapan. Menurutnya, secara regulasi, pemerintah wajib menyiapkan minimal 70 persen ketersediaan Rombel di sekolah negeri.

Selain itu, sistem zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orangtua yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan ini.

Namun, sistem zonasi ini sering kali menimbulkan keluhan dari masyarakat. "PPDB dengan sistem zonasi ini memang mendapat beberapa keluhan.