Media Asing Juluki Budi Arie 'Menteri Giveaway', Didesak Mundur dari Menkominfo Usai Peretasan PDN

TRIBUNKALTIM.CO - Menkominfo Budi Arie menjadi pemberitaan tersendiri di media asing Channel News Asia.

Bahkan, media yang berbasis di Singapura itu menyebut bahwa Budi Arie Setiadi sebagai "menteri giveaway".

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapatkan sorotan media asing usai terjadi peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Indonesia sejak akhir Juni 2024.

CNA juga menyoroti adanya petisi yang mendesak Menkominfo Budi Arie mengundurkan diri dari jabatannya karena gagal memenuhi target memulihkan ratusan data yang diretas hingga akhir Juni 2024.

Baca juga: Didesak Mundur dari Menkominfo Imbas Pusat Data Nasional Diserang Hacker, Budi Arie: No Comment

Hingga waktunya berlalu, baru ada lima institusi yang datanya pulih.

Media asal Singapura, Channel News Asia (CNA) menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway yang mendapat tekanan untuk mengundurkan diri oleh publik.

Budi dinilai yang paling bertanggung jawab atas gangguan keamanan siber berupa ransomware yang menyerang PDNS.

Serangan ini memengaruhi 239 lembaga di Indonesia, termasuk 30 kementerian dan lembaga pemerintah.

Terkait kejadian tersebut, SAFEnet membuat petisi lewat Change.org yang mendesak Budi mengundurkan diri.

Hingga awal Juli 2024, petisi itu telah ditandatangani lebih dari 18.000 orang dalam kurun waktu seminggu sejak dibuat. CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum yang menduga Budi menjadi menteri karena mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pemilu 2014 dan 2019.

"Jangan sampai ada 'giveaway' seperti ini terus... (Jabatan) ini posisi yang sangat strategis apalagi kita tidak bisa lepas dari dunia digital," kata Nenden.

Budi diketahui pernah menjadi Ketua Projo, kelompok relawan yang didirikan pada 2013 yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Budi lalu diangkat Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 2019 dan Menteri Komunikasi dan Informatika pada Juni 2023.

Budi menolak mengomentari petisi yang memintanya mundur tersebut.

Namun, Projo justru menuduh petisi itu dibuat fraksi yang menentang Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.