Jokowi Tanggapi Desakan Mundur Menkominfo Budi Arie, Hacker PDN Beri Kunci Sandi Ransomware Hari Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi soal desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya imbas peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Hingga saat ini data di PDN masih belum berhasil dipulihkan sepenuhnya..

Namun, hari ini, hacker (peretas) PDN mengaku akan memberikan kunci atau sandi ransomware hari ini, Rabu (3/7/2024) agar pemerintah bisa mendapatkan data-datanya kembali.

Peretas akan memberi kata kunci tersebut secara gratis namun meminta pemerintah untuk berterima kasih.

Baca juga: Hacker yang Retas Pusat Data Nasional Muncul, Sebut cuma Ngetes dan Minta Pemerintah Berterima Kasih

Menurut Presiden, semua hal terkait peretasan PDN sudah dievaluasi, termasuk tuntutan agar Budi Arie mundur.

"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi usai meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berada di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (3/7/2024).

Kepala Negara juga menuturkan, peretasan terhadap sistem sudah dievaluasi secara keseluruhan.

Menurut Presiden, peretasan terhadap sistem PDN tak boleh lagi terulang.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back-up (penyimpanan cadangan).

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita," ungkap Jokowi.

"Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," tegasnya.

lihat foto

Mantan Gubernur Jakarta itu menambahkan, serangan terhadap PDN sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain.

Sehingga bukan hanya di Indonesia saja peretasan dengan menggunakan ransomware terjadi.

Sebelumnya, desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari posisi Menkominfo ramai digaungkan sejumlah pihak.

Salah satunya oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Safenet sebelumnya juga menggalang petisi yang menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Petisi tersebut terpampang dalam laman change.org dan sudah ditandatangani oleh puluhan ribu orang.

Baca juga: Didesak Mundur dari Menkominfo Imbas Pusat Data Nasional Diserang Hacker, Budi Arie: No Comment

Hacker PDN Beri Sandi untuk Buka Data yang Terkunci, Minta Pemerintah Berterima Kasih

Kelompok yang diduga meretas Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2), Brain Cipher, mengaku akan memberikan sandi untuk membuka data-data yang terkunci ransomware kepada pemerintah.

Kelompok peretas ini mengaku akan memberikan kunci ransomware secara cuma-cuma. Tak lagi meminta tebusan.

Kelompok ini membuat pernyataan tentang peretasan PDNS 2 di sebuah forum darknet, mengaku akan memberikan sandi data-data yang terkunci pada Rabu (3/7/2024).

Pernyataan Brain Cipher diunggah ulang oleh perusahaan intelijen siber yang berbasis di Singapura, Stealth Mole di platform X, Selasa (2/7).

Dalam pernyataannya, Brain Cipher mengaku tidak memiliki motif politik dalam kasus peretasan PDN. Kelompok ini mengaku sekadar menginginkan uang tebusan.

Akan tetapi, kelompok tersebut mengaku akan memberikan kunci data-data yang terserang ransomware secara cuma-cuma. Kelompok itu menginginkan pernyataan terima kasih dari pemerintah.

Baca juga: Terjawab Alasan Roy Suryo Yakin Data di PDN Sudah Disalin Hacker, Sebut Budi Arie Jadi Beban Jokowi

"Kami juga meminta pernyataan terima kasih secara terbuka dan penegasan bahwa kami mengambil kebijakan ini secara sadar dan independen," demikian pernyataan Brain Cipher yang diunggah ulang Stealth Mole.

"Apabila perwakilan pemerintah menganggap terima kasih ke peretas adalah hal yang salah. Anda bisa melakukannya secara tertutup di kantor."

Kelompok Brain Cipher juga mengingatkan agar pemerintah berinvestasi serta merekrut tenaga-tenaga kompeten terkait keamanan siber.

Awalnya, kelompok peretas dilaporkan meminta tebusan sekitar 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar untuk membuka data-data di PDNS 2.

Namun, pemerintah menegaskan tidak akan membayar tebusan tersebut.

Di tempat terpisah, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku pihaknya telah menemukan unsur internal yang dianggap bersalah dalam serangan ransomware tersebut.

Unsur internal itu dinilai mengakitbatkan PDNS 2 dimasuki ransomware.

Hadi menyebut terkait akan diproses secara hukum oleh Badan Siber dan Sandi Negara serta aparat yang berwenang.

“Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” kata Hadi dikutip Kompas.com, Senin (1/7).

“Penegakan hukum oleh BSSN, nantinya oleh aparat, itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku." (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan KompasTV

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim