Usul Ada Fit and Proper Test untuk Kabinet Prabowo-Gibran, Effendi Simbolon Sindir Menteri Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memang belum dilantik, namun kabinetnya sudah jadi bahan perhatian publik.

Salah satu usulan datang dari Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.

Politisi PDIP ini mengusulkan ada fit and proper test untuk calon menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Uji kelayakan dan kepatutan itu untuk menentukan menteri yang duduk di kabinet pada pemerintahan mendatang.

Baca juga: Diisukan Jadi Calon Menteri PAN RB di Kabinet Prabowo-Gibran, Fadli Zon: Lihat Nanti Saja

Effendi berpandangan, fit and proper test dibutuhkan supaya presiden tidak asal menunjuk menteri hanya berdasarkan kesukaan saja, tapi harus punya kompetensi.

"Kita berharap memilih kebinet ini juga kalau perlu fit and proper test semua lah lewat publik lah. Jangan karena suka, bagus, gayanya apa (lantas dipilih sebagai menteri). Ini separuh dari menteri Pak Jokowi kan parah semua, ya," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Politikus PDI-P ini berpesan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak berkompromi dalam memilih menteri-menterinya kelak.

lihat foto

Ia mencontohkan, kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan akibat dari koordinasi kepemimpinan yang lemah di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Oleh sebab itu, Effendi menegaskan bahwa kursi menkominfo harus diisi oleh orang yang profesional, bukan orang yang beruntung karena bagi-bagi jabatan.

Baca juga: AHY Tegaskan Demokrat Tak Merusuhi Penyusunan Kabinet, Bocoran Kaesang Soal Pertemuan Ketum Parpol

"Ya kita harus fit and proper kan. Paling tidak kan dia (calon menteri) mengetahui tupoksinya secara baik, tidak kemudian gaya relawan begitu ya. Ini kan lucu kayak, kabinet tapi kayak warung semua," kata dia.

Diketahui, terdapat desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peretasan PDN yang menyebabkan sejumlah layanan publik sempat terganggu.

Merespons desakan tersebut, Jokowi mengaku sudah mengevaluasi semua hal terkait peretasan PDN, termasuk tuntutan agar Budi mundur.

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita," kata Jokowi di Karawang, Rabu (3/7/2024).

Baca juga: Jadwal Pelantikan Presiden dan Wapres 2024-2029 dan 64 Prediksi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuan Abrijani Pangerapan telah memutuskan mengundurkan diri karena peretasan PDN.

"Ini merupakan tanggung jawab moral saya, karena secara teknis, masalah PDN ini seharusnya bisa saya tangani dengan baik," ujar Semuel, Kamis. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim