5 Daftar Proyek IKN di Kaltim yang Ditargetkan Kelar Dibangun pada Juli 2024, Tuntas Sebelum HUT RI

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN di Kalimantan Timur menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintah menargetkan 5 daftar proyek IKN di Kaltim yang ditargetkan kelar dibangun pada Juli 2024.

Kementerian PUPR tengah mengebut pembangunan infrastruktur dasar IKN. 

Ini sekaligus mendukung pelaksanaan peringatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.

"Kantor Presiden, Kawasan Istana Presiden, Area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara (ditargetkan rampung pada Juli 2024)," kata Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Danis Hidayat Sumadilaga saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Baca juga: Prediksi Kelanjutan IKN di Kaltim, Anggaran Seadanya, Rencana yang sangat High Tech Sulit Diwujudkan

Selain itu, terdapat infrastruktur pendukung seperti Kantor Sekretariat Presidedn yang akan dioperasikan secara fungsional. Kemudian ada Kantor Kemenko 1, apartemen ASN, dan juga Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3B, dan 5A.

Bagaimana masa depan pembangunan IKN di Kaltim setelah Presiden Jokowi lengser? 

Ekonom menyoroti persoalan anggaran yang bakal menjadi tantangan Pemerintahan selanjutnya, hingga IKN di Kaltim diprediksi hanya mendapatkan anggaran seadanya.

Sorotan terkait kelanjutan pembangunan IKN di Kaltim ini ikut dibahas dalam diskusi bertajuk 'Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang' di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, secara politik, Prabowo memang memiliki komitmen tidak memangkrakkan IKN.

Namun, bila dilihat secara realitstis, uang yang cukup untuk membangunnya juga tidak ada.

Diketahui, Prabowo pernah mengungkap bahwa ia akan menganggarkan 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan IKN.

"Gimana nasib IKN kalau dengan anggaran yang tinggal Rp 16 triliun dan ke depan seperti apa. Dugaan saya sih gini.

Secara politik ini kan komitmen Pak Prabowo untuk tidak memangkrakkan IKN setelah Pak Jokowi selesai nanti," kata Eko.

"Tetapi di sisi lain, secara realistis, uangnya juga enggak ada.

Enggak banyak uang yang bisa diinvestasikan di situ, sehingga mungkin dugaan saya IKN ini akan hidup segan mati tak mau," lanjutnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Proyek Pembangunan IKN Bakal Mangkrak,  Sisa Anggaran Tinggal Rp16 Triliun.

Eko memprediksi, anggaran Rp16 triliun itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif.

"Enggak akan ada seperti rencana-rencana di awal yang katanya semuanya sangat high tech dan lain-lain itu.

Kayaknya sulit diimplementasikan," tuturnya.

Baca juga: Nasib IKN Kaltim, Eks Gubernur BI Bongkar Hitung-hitungannya, Bandingkan dengan Makan Siang Gratis

Ia pun menduga bahwa pembangunan IKN nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya diberi anggaran seadanya karena ada kewajiban lain yang harus dilunaskan oleh pemerintah.

Kewajiban itu seperti utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun.

Utang ini mayoritas merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang sifatnya harus dibayar.

Tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya.

"70 persen lebih utang ini adalah SBN.

SBN ini enggak ada negosiasi kompromi gitu. Enggak bayar, ya kita hakimi. Kan ke pasar.

Bukan kayak dulu. Siap-siap kalau berhadapan dengan pasar enggak komit, ya dihakimi," ujar Eko. 

Mana Prioritas?

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur dinilai hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Mulai 10 Agustus 2024 Seluruh Proyek Pembangunan IKN di Kaltim Dihentikan

Eko Listiyanto menyebut IKN hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan. Tidak lebih.

"Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan (ekonomi) sedikit saja.

Itupun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN.

Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja.

"Kalau disuruh memilih, (kelanjutan pembangunan) IKN mungkin moderat atau ala kadar saja, tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah," ujar Eko seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Daripada Buat Bangun IKN, Ekonom Sarankan Prabowo Prioritaskan Anggaran untuk Program Makan Bergizi.

Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN.

Luhut Yakin Aman 5 Tahun ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tidak ada masalah dengan anggaran baik untuk makan siang gratis maupun IKN Kaltim. 

Baca juga: 2 Orang Terpenting Indonesia di Upacara HUT RI di IKN, Pemprov Kaltim Ungkap Kesiapan Tim Kesehatan

Luhut menyatakan pendanaan untuk program makan bergizi gratis hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama lima tahun ke depan, tidak ada masalah. 

Kesimpulan itu didapat dari hasil kajian tim Kementerian Koordinator Marves.

Menurut Luhut, pemerintah bisa mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun untuk program-program tersebut termasuk pembangunan tol Sumatera, dengan menjaga defisit APBN di level 2,5 persen. 

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat (5/7/2024). 

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya.

Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” lanjutnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

 Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar anggaran tersebut bisa terealisasi.

Di antaranya dengan memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan, dan tidak ada yang menunggak pajak.

Dengan begitu, program makan bergizi bisa berjalan dan program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN, bisa dituntaskan.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” ujarnya.

Baca juga: Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kementerian Lembaga di IKN, Lowongan untuk 2000 Putra Putri Kalimantan

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim