BPK Diminta Lebih Ketat Awasi Pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi pemerintahannya mendatang dengan lebih ketat.

Hal itu disampaikan Prabowo merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya meminta agar pemerintahan selanjutnya terus memberikan perhatian setiap rekomendasi dari BPK.

"Insya Allah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi kita," ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

"(Kita) tidak menginginkan ada kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.

Baca juga: Sosok Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Faisal Basri Ingatkan Hati-hati Memilih, Fungsinya Nge-rem

Menurut Prabowo, setiap rupiah uang rakyat harus diamankan agar berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta BPK ikut mengawal pada transisi kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu agar uang rakyat nantinya bisa dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pada bulan Oktober 2024, dirinya akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Sehingga, Presiden Jokowi berharap dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik.

Serta menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia. 

Baca juga: Rencana Jokowi Berkantor di IKN Kaltim Bulan Juli Belum Terealisasi, Terhambat Air dan Listrik

Selain itu, Jokowi juga berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Jokowi meyakini, pemerintahan saat ini dan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK.

"Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Jokowi saat acara penyampaian LHP LKPP tahun anggaran 2023, Senin (8/7).

Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK.

"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," ucap Jokowi.