Skenario Kotak Kosong di Pilkada Kaltim 2024 Nyaris Terwujud, PDIP Kini Jadi Kunci Utama Isran-Hadi

TRIBUNKALTIM.CO - Pasangan Rudy Masud-Seno Aji berhasil mengamankan dukungan Gerindra di Pilkada Kaltim 2024.

Dengan demikian, PDIP kini menjadi kunci agar Rudy Mas’ud tidak melawan kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024.

Diketahui, harapan pasangan Isran Noor - Hadi Mulyadi untuk kembali memimpin Kalimantan Timur hanya tersisa pada PDIP yang memiliki 9 kursi di DPRD Kaltim.

Jika PDIP berhasil direbut pasangan Rudy-Seno, maka skenario kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024, dipastikan terjadi.

Terbaru, PDIP tak ingin menanggapi terkait isu kotak kosong atau banyaknya Rudy Masud mengantongi banyak dukungan parpol.

Baca juga: 3 Hasil Survei Terbaru Pilkada Banten 2024, Kaesang Optimis PSI Kalahkan Golkar yang Jagokan Airin

Merespon terkait hal ini, Ketua DPD PDIP Kaltim, Irjen Pol (Purn) Safaruddin menegaskan bahwa pihaknya masih dalam proses penjaringan yang disebut tengah berlangsung DPP PDIP.

“Berproses, masih proses di DPP ya,” sebutnya, Kamis (11/7) malam.

Mantan Kapolda Kaltim ini mengatakan PDIP mendengarkan suara akar rumput sebelum menentukan sikap untuk Pilkada Kaltim 2024.

Safaruddin menyebut PDIP akan berusaha membangun koalisi dengan bekerja sama dengan rakyat di bawah.

Kini, nama petahana Pilgub Kaltim 2024, Isran Noor yang telah berpasangan dengan Hadi Mulyadi juga telah diajukan ke ‘meja’ Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Bagi PDI Perjuangan Kaltim akan berproses dukungan kepada Pak Isran Noor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI terpilih ini juga menegaskan saat disinggung soal kemungkinan PDIP tak membiarkan kotak kosong berlaga di Pilkada 2024.

Namun tetap, semua keputusan terkait siapa bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan diusung dan didukung partai banteng moncong putih berada di Ketum DPP PDIP.

“Silahkan tafsirkan sendiri (PDIP tak mau ada kotak kosong di Pilgub Kaltim 2024).

Saya sebagai Ketua DPD mengusulkan (nama bacalon), di DPP sementara berproses, kita tidak bisa paksakan kehendak, terserah DPP,” jelasnya.