Tidak Seluruh Kawasan IKN di Kaltim Dijamin Aman dari Banjir, Ini Daerah yang Rawan Terendam

TRIBUNKALTIM.CO - Banjir merupakan bencana alam yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali kawasan IKN di Kaltim.

Hujan yang mengguyur IKN di Kaltim dalam beberapa waktu terakhir pun menyebabkan pembangunan proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menjadi terkendala.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi, tidak seluruh kawasan IKN dijamin aman dari banjir.

Masih ada Wilayah Pembangunan (WP 2) yang merupakan daerah rawan.

Baca juga: 102 Warga Terdampak Pembangunan Bandara VVIP IKN Siap Kerja usai Terima Sertifikasi

"Itu ada di WP 2 dekat Pasar Sepaku memang sedang dilakukan penanggulangan banjir di sana," ucap Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN yang digelar dalam jaringan pada Kamis (11/7/2024).

Sementara berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042, WP 2 merupakan pusat ekonomi yang juga disebut sebagai IKN Barat.

WP IKN Barat, dengan luas kurang lebih 17.206 hektar.

Beberapa di antaranya mencakup sebagian Desa Bukit Raya, sebagian Desa Bumi Harapan, sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Pemaluan, dan sebagainya.

Meskipun demikian, Lapangan Upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dijamin bebas banjir.

Pasalnya, lokasinya ada di puncak Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Di awal memang sudah mentapkan lokasinya itu memang bebas banjir 100 tahunan, yang puncak," kata Imam.

Tetapi, Satgas IKN tetap mengantisipasi genangan air bila terjadi hujan deras pada Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

"Sehingga kita memanfaatkan ada beberapa tempat yang ada embung, kolam retensi itu adalah tempat untuk air," lanjut Imam.

Selain itu, dalam pembangunan IKN juga telah disiapkan drainase yang didesain sedemikian rupa untuk memastikan kawasan pemerintahan di ibu kota negara baru tersebut tidak terendam banjir.

Baca juga: Jadi Sebab Presiden Batal Ngantor di IKN Kaltim, PUPR Ungkap Kendala Penyelesaian Suplai Air Bersih

Proyek IKN Terhambat karena Hujan

Hujan terus turun di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, hal ini menyebabkan pembangunan proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menjadi terkendala.

Dirinya mengambil contoh pelaksanaan test and commissioning jaringan air di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Juli 2024.

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN awalnya menargetkan jaringan air bisa masuk ke KIPP IKN pada tanggal 18 Juli 2024.

Ini diawali dengan commissioning atau uji coba yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2024 dengan target beres kurang lebih satu pekan.

Kemudian, Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN meminta agar target jaringan air masuk KIPP dimajukan menjadi tanggal 10 Juli 2024. 

Hal itu juga dipengaruhi oleh adanya rencana penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus 2024.

"Tetapi rupanya ternyata dalam pelaksanaannya, kemarin kalau kita lihat, hujan hampir enggak berhenti lho di sana.

Sehingga terpaksa mundur, sehingga test and commissioning mundur juga. Sehingga kembali juga ke tanggal 17 (Juli 2024)," jelas Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN yang digelar dalam jaringan pada Kamis (11/7/2024).

Karenanya Imam menargetkan uji coba jaringan air beres pada 17 Juli 2024, sehingga jaringan air minum di KIPP IKN sudah siap menyambut peserta Upacara Kemerdekaan pada Agustus 2024 mendatang.

Media asing soroti Jokowi batal pindah ke IKN per Juli

Dilansir Kompas.com dari berbagai sumber, berikut media internasional yang turut memberitakan penundaan Jokowi berkantor di IKN per Juli 2024:

1. Bloomberg: Penundaan memicu keraguan keberhasilan IKN

Bloomberg melalui artikel berjudul "Jokowi Mulls Delaying Move to New Capital, Technoz Reports", Selasa (9/7/2024) menyoroti penundaan pemindahan IKN.

Dalam artikel tersebut, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulanya optimistis terhadap pembangunan IKN berubah menjadi pesimis hanya dalam waktu sebulan.

"Kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap. Jangan dipaksakan.

Kita perlu menilai perkembangan di lapangan," kata Jokowi.

Menurut Bloomberg, komentar orang nomor satu Indonesia ini menunjukkan sikap pesimis setelah pada Juni lalu Jokowi menyatakan akan mulai bekerja di IKN paling cepat pada Juli 2024.

Saat ini, Jokowi belum bisa memastikan kapan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN bakal diterbitkan.

Padahal status ibu kota negara tetap akan melekat di Jakarta sebelum presiden menerbitkan Keppre pemindahan ibu kota.

Hal ini seolah menjadi sinyal bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan ditunda pada tahun ini.

Sinyal penundaan pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN memperburuk keraguan publik dan investor terkait keberhasilan proyek tersebut.
Apalagi, kepala dan wakil Otorita IKN memutuskan mengundurkan diri dari proyek besar itu.

Akibatnya muncul ketidakpastian lebih lanjut mengenai penyelesaian pembangunan IKN.

Sebab IKN juga belum memperoleh investor asing meski pemerintah telah menawarkan berbagai insentif.

Baca juga: Jelang HUT RI Proyek IKN Bakal Disetop Sementara, Namun Dipastikan Penyelesaiannya Tidak Molor

2. CNA: Penundaan berkaitan dengan investor

Channel News Asia menyoroti penundaan pembangunan IKN melalui artikel berjudul "Jokowi could delay move to Nusantara; lack of water and electricity mark slow progress in Indonesia's new capital", Rabu (10/7/2024).

Menurut CNA, Jokowi tidak menepati janjinya untuk berkantor di IKN pada Juli 2024 dan memilih untuk menundanya.

Penundaan tersebut lantaran sejumlah fasilitas utama, seperti air dan listrik belum tersedia di IKN.

"Airnya sudah siap? Listriknya sudah siap? Tempatnya sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, kita akan pindah," kata Jokowi.

Proyek senilai Rp 466 triliun itu juga kesulitan menarik minat investor sehingga mengalami penundaan.

Bahkan infrastruktur utama proyek tersebut belum rampung beberapa minggu sebelum upacara Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024.

Sebagai informasi, upacara HUT ke-79 RI itu rencananya bakal digelar di IKN.

Sementara itu, Keppres terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN bakal diterbitkan setelah Jokowi lengser, atau pada periode kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dengan begitu, kemajuan proyek hingga peresmian IKN sebagai ibu kota Indonesia sangat bergantung kepada Prabowo yang baru dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024.

"Keputusan presiden bisa sebelum atau sesudah Oktober.

Kita lihat situasi di lapangan. Kita tidak mau memaksakan sesuatu yang belum (siap); jangan dipaksakan," kata Jokowi.

3. The Star: Jokowi gagal penuhi janji

Media Malaysia, The Star menerbitkan artikel berjudul "Jokowi delays relocation to Nusantara, will move there ‘once the place is ready’", Rabu (10/7/2024) terkait penundaan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN.

Dalam artikel itu disebutkan bahwa Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024.

Hal itu karena proyek infrastruktur utama, seperti pasokan air dan listrik yang belum tersedia di IKN.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bakal mulai bekerja di kantor barunya di IKN pada Juli 2024 tepat ketika tahap konstruksi pertama gedung pemerintahan IKN selesai.

Namun, Jokowi kembali mempertimbangkan rencananya itu. Alasannya, karena infrastruktur dasar belum siap.

“Saya sudah terima (laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyebutkan bahwa Nusantara) belum siap," kata Jokowi.

Saat ditanya terkait kapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Jokowi juga mengaku tidak terburu-buru.

"Keppres itu bisa ditandatangani sebelum (perayaan HUT Kemerdekaan Agustus), bisa juga setelah Oktober (saat saya lengser).

Semua tergantung kondisi di lapangan, kita tidak mau memaksakan sesuatu yang belum [siap]," ungkap Jokowi.

4. ANN: penundaan karena pembangunan melambat

Media Asia News Network menyoroti penundaan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN melalui artikel berjudul President "Jokowi delays formalising Nusantara status over sluggish progress", Rabu (10/7/2024).

Dalam artikel itu, Jokowi menunda penerbitan Keppres terkait peresmian IKN sebagai ibu kota Indonesia karena pembangunan proyek tersebut yang melambat.

Mega proyek hampir Rp 500 triliun itu belum juga rampung beberapa minggu sebelum peresmian yang rencananya dilakukan pada pertengahan Agustus.

Beberapa infrastruktur utama belum tersedia, seperti air dan listrik belum tersedia.

Jokowi mengatakan, peresmian status IKN sebagai ibu kota Indonesia sangat bergantung pada kemajuan pembangunan proyek itu.

"Saya tidak mau memaksakan sesuatu yang belum (selesai) jangan dipaksakan, kita cek dulu semua perkembangannya di lapangan (sebelum mengambil keputusan)," kata Jokowi

Menurut Jokowi, keputusan bisa saja dikeluarkan oleh pemerintahan berikutnya, yakni pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Presiden dan wakil presiden terpilih itu akan dilantik pada Oktober 2024.

Sebelumnya, Jokowi dijadwalkan meresmikan IKN sebagai ibu kota Indonesia pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan perayaan HUT Ke-79 RI.

Ia berencana mulai bekerja di kantor barunya pada Juli 2024 setelah pembangunan tahap pertama gedung pemerintahan selesai.

Langkah tersebut ditujukan untuk menyakinkan investor dan institusi-institusi dalam negeri setelah pengunduran diri kepala dan wakil kepala Otorita IKN secara mendadak pada awal Juni 2024 lalu.

Mundurnya dua petinggi pembangunan proyek IKN itu memunculkan keraguan baru mengenai masa depan IKN. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "IKN Hujan Terus, Proyek Andalan Jokowi Jadi Terhambat", Klik untuk baca: https://ikn.kompas.com/read/2024/07/11/140000087/ikn-hujan-terus-proyek-andalan-jokowi-jadi-terhambat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Kawasan IKN yang Rawan Banjir", Klik untuk baca: https://ikn.kompas.com/read/2024/07/12/102447287/ini-kawasan-ikn-yang-rawan-banjir.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Media Asing soal Jokowi Batal Pindah IKN Juli, Soroti Investor dan Progres Proyek", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/11/100000965/kata-media-asing-soal-jokowi-batal-pindah-ikn-juli-soroti-investor-dan?page=all#page2.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim