Airlangga soal Kabar Kabinet Prabowo-Gibran Mau Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen, 'Itu Kan Wacana'

Hashim soal Kabinet Prabowo-Gibran, Sebut tak Akan Naikkan Utang Negara tanpa Naikkan Pendapatan

Hashim Djojohadikusumo sebut di kabinet Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.

Adik presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto itu meyakini Indonesia dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.

“Idenya adalah menaikkan pendapatan negara dan kemudian menaikkan utang,” kata Hashim, Kamis (11/7/2024).

Hashim mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia.

Hal ini diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times.

Hashim mengungkapkan menurut Bank Dunia, 50 persen dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.

Baca juga: Isu Jumlah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Bertambah, Ekonom: Makin Gemoy, Makin Besar Belanja Rutin

Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60 persen PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

Kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

Sebelumnya, pada bulan Juni, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono juga mengatakan bahwa Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50?ri produk domestik bruto (PDB).

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," kata Thomas.

Pernyataan Thomas ini menyangkal laporan Bloomberg sebelumnya yang menyatakan rumor Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga level tersebut.

Laporan itu kemudian merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Thomas menyatakan bahwa Prabowo sendiri belum mentargetkan tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai fiskal.