Ibu Kota Negara

Bukan di Era Jokowi, Otorita IKN Nusantara Berubah Jadi Pemdasus Dilaksanakan di Masa Prabowo-Gibran

Bukan di era Jokowi, Otorita IKN Nusantara berubah jadi Pemdasus dilaksanakan di masa Prabowo-Gibran

Editor: Rafan Arif Dwinanto
KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER
Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono bersama Wakil Menteri ATR/BPN sekaligus Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni mengunjungi Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (25/6/2024). Bukan di Era Jokowi, Otorita IKN Nusantara berubah jadi Pemdasus dilaksanakan di masa Prabowo-Gibran 

Berapa uang negara yang sudah dihabiskan untuk membangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur?

Diketahui, saat ini Pemerintah tengah mengebut pembangunan di IKN Nusantara.

17 Agustus ini, Presiden Jokowi akan memimpin langsung Upacara Hari Kemerdekaan di IKN Nusantara.

Pusat Pemerintahan secara bertahap akan dipindah dari Jakarta ke IKN Nusantara mulai 2024 ini.

Hingga kini, pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara terus berjalan secara progresif dan akseleratif.

Per 4 Juli 2024, tengah dikerjakan 106 paket pekerjaan yang terkontrak pada 2020-2024 dalam tiga bacth dengan progres fisik mencapai 45,11 persen.

Total paket pekerjaan tersebut menelan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 83,42 triliun.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi menuturkan, jumlah pekerjaan Batch 1 yang terkontrak sebanyak 40 paket dengan progres fisik 88,20 persen.

Kemudian Batch 2 meliputi 31 paket dengan progres fisik 46,71 persen, dan Batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61 persen.

"Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI, masuk ke dalam Batch 1," ujar Imam.

Infrastruktur yang disiapkan untuk upacara tersebut sebagian besar berada di Kawasan Inti Pusat pemerintahan (KIPP).

Antara lain Kantor Pemerintahan, Penataan Kawasan, Perumahan, Konektivitas KIPP dan Regional, Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan, serta Air Minum dan Sanitasi.

Baca juga: Perpres Percepatan Pembangunan IKN Dinilai Semakin Memperlebar Ketimpangan dengan Masyarakat Adat

Didesain untuk 2 Juta Orang

Sebagai smart forest city, terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 hektar yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk hingga 2 juta orang.

Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved