Nasib Mahakam Ulu 10 Tahun Jadi Daerah Otonom Baru di Kaltim, Pengamat: Anak Tiri, tak Diperhatikan

TRIBUNKALTIM.CO - Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) bak anak tiri di Provinisi Kalimantan Timur (Kaltim).

Mahulu ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) oleh DPR RI sejak 2012 lalu, nyatanya tak membuat daerah lebih maju.

Hal itu ditekankan oleh Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, yang merasa prihatin dengan kondisi ketertinggalan pembangunan di Mahulu.

Padahal, Mahulu adalah salah satu kawasan perbatasan darat, yang secara geostrategik merupakan pintu gerbang dari Indonesia ke wilayah Malaysia (Serawak).

Baca juga: Dishub Mahulu Kaltim akan Siapkan Aplikasi Pendataan Digital di Jalur Sungai

Baca juga: SMP Negeri 1 Long Bagun Mahulu Kena Dampak Banjir, 126 Siswa Baru Tetap Ikut Pengenalan Sekolah

"Terutama dari segi infrastruktur jalan dan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang hingga kini masih sangat tertinggal dari wilayah lain di Kaltim," tegas Purwadi.

Purwadi menilai, penetapan Mahulu sebagai DOB sama sekali tidak membawa dampak signifikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun Pemerintah Pusat.

Terbukti hingga DOB ini memasuki usia yang ke 10 tahun, kondisinya masih saja tertinggal.

Padahal menurutnya, sebagai daerah otonomi baru seharusnya pemerintah provinsi dan pusat bisa memberikan perhatian serius.

Baca juga: Polres Mahulu dan Dinas Pendidikan Lakukan Penandatanganan MoU Terkait Muatan Lokal Lalulintas

"Bukan justru menganaktirikan dan menutup mata melihat ketertinggalan pembangunan yang ada," bebernya.

Ia menjabarkan, akses ke Mahulu begitu sulit terjangkau.

Lewat jalur sungai, masyarakat harus dihadapkan dengan biaya yang cukup tinggi.

Belum lagi potensi kapal ferry atau speedboat terkena arus Sungai Mahakam yang begitu deras.

Baca juga: Operasi Patuh Mahakam 2024 di Mahulu, Fokus Sosialisasi Pemakaian Helm

"Mau lewat darat, kondisi jalan juga sangat buruk, belum lagi ban pecah di jalan. Ini kan anak tiri gitu loh. Seperti diberi status, tapi tidak diberi vitamin, tidak diperhatikan," kritiknya.

Padahal lanjutnya, baik Presiden RI dan menterinya sudah sering datang ke Kaltim.

Baik melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) ataupun melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten dan kota.