Rudy Mas'ud dan Kotak Kosong di Pilkada Kaltim 2024, KIPP: Merusak Demokrasi dan Kegagalan Parpol

Figur-figur terbaik di Kabupaten/Kota di Kaltim tidak akan timbul di mata masyarakat.

Meski, pada Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada, memungkinkan terjadi pasangan calon tunggal saat kontestasi politik dengan kondisi dan syarat tertentu.

Dalam pasal 54C ayat 1 disebutkan bahwa satu paslon mungkin terjadi jika setelah penundaan dan berakhirnya masa pendaftaran hanya ada satu calon saja yang memenuhi syarat.

Baca juga: Diskusi Peran Pers di Pilkada Kaltim 2024, Kawal Demokrasi dan Andalan Informasi Utama ke Masyarakat

UU Pilkada turut mengatur paslon tunggal bisa terjadi jika terdapat kondisi awalnya ada lebih dari satu calon yang mendaftar, namun hanya ada satu pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.

"Apa yang disayangkan, bukan berarti kita tidak punya figur terbaik Kaltim, saya meyakini putra terbaik Kaltim banyak, tapi terbaik partai belum tentu," ungkapnya.

Beberapa kader yang mencalonkan diri pada Pileg 2024 lalu dan berpotensi maju pada Pilkada sendiri terkesan tak punya ruang ikut dalam kontestasi.

Tak hanya itu, cara bagaimana merebut hati masyarakat juga telah teruji sebenarnya pada Pemilu serentak lalu.

“Pilkada esensinya mendekatkan pengambil keputusan di masyarakat. Ini evaluasi partai.

Penyelenggara dituntut bisa menjamin hak konstitusional warga negara bisa dipilih maupun memilih.

So, partai menjamin tidak hal seperti ini?,” ungkapnya.

“Evaluasi saya yakini dari partai. Kalau partai ini memang jadi perahu.

Tunjukkan bahwa perahu ini punya standar, penumpang mana yang pantas menaiki,” sambung Najidah.

Baca juga: Pilkada Kaltim 2024 Rawan Politik Uang hingga Distribusi Logistik dan Bencana Alam

Rudy Masud dan Kotak Kosong

Bakal calon Gubernur, Rudy Mas'ud berpeluang besar melawan kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024.

Sejauh ini, Rudy Mas'ud sudah mendapatkan dukungan dari 6 partai untuk maju di Pilkada Kaltim 2024, hanya tersisa PDIP dan PPP yang harus berkoalisi agar tak ada kotak kosong.