Ibu Kota Negara

Batal Berkantor di IKN Bulan Ini, Presiden Jokowi Sebut Masih Tunggu Lampu Hijau

Batal ngantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) bulan ini, Presiden Joko Widodo sebut tunggu lampu hijau.

Editor: Diah Anggraeni
YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi saat groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024). Batal berkantor di IKN pada bulan ini, Presiden Jokowi mengatakan dirinya masih menunggu kondisinya sudah siap. 

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi optimis akan berkantor di IKN mulai akhir Juni-awal Juli.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengatakan, dirinya bakal berkantor di IKN jika kondisinya sudah siap.

"Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 19 Juli 2024.

Diketahui, mantan walikota Solo ini optimis menargetkan bakal berkantor di IKN awal Juli ini saat mengunjungi IKN Nusantara pada 5 Juni 2024.

Namun, saat itu, Jokowi memang menyebut bahwa masih menunggu sarana prasarana inti, termasuk ketersediaan air.

"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli. Juli," kata Jokowi dalam keterangannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur saat itu.

"Airnya juga kemarin sudah kita resmikan dengan Bendungan Sepaku. Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” ujarnya lagi.

Baca juga: Tinggal Hitungan Hari Taksi Terbang IKN Mengudara di Samarinda, Uji Coba Dimulai dari Bandara APT

Air dan Listrik Belum Siap

Hingga awal Juli 2024, saat ditanyakan terkait kepastian berkantor IKN Nusantara, Jokowi mengakui bahwa sarana prasarana belum siap, sehingga rencana tersebut urung dilakukan.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 8 Juli 2024.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum,” katanya lagi.

Kemudian, saat ditanya perihal Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara bisa diteken sebelum 17 Agustus 2024, Jokowi menyatakan akan melihat situasi di lapangan terlebih dulu.

Kepala Negara menyebut bahwa Keppres pemindahan ibu kota negara bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024.

Pasalnya, pemerintah tidak bisa memaksakan situasi lapangan yang belum siap.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Jokowi.

Baca juga: Lokasi Ibu Kota Baru Disebut-sebut Kurang Pas, Ini 5 Alasan Jokowi Tetapkan IKN Nusantara di Kaltim

Dikonfirmasi terkait pernyataan Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN memastikan bahwa fasilitas air dan listrik di IKN sudah terpasang pada bulan Juli.

Oleh karena itu, dia menyebut, terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa Presiden batal berkantor di IKN pada Juli 2024.

"Juli itu kan sampai tanggal 31, kan dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk," kata Basuki di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, 10 Juli 2024.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta laporan kepada Telkom dan PLN mengenai masalah air dan listrik tersebut.

"Telkom dan PLN tadi baru melaporkan, 10 megawatt itu sudah oke. Sekarang baru dibangun 40 megawatt selanjutnya, tapi yang 10 Megawatt dari PLTS, sudah dicek Pak Erick juga minggu lalu. Tadi saya baru mengumpulkan yang energi dan komunikasi, besok yang lain lagi," ujarnya. 

Basuki lantas mengungkapkan, bakal kembali mengecek kesiapan IKN Nusantara bersama Presiden Jokowi sepulangnya dari Abu Dhabi sekitar tanggal 18 Juli 2024.

"Nanti tanggal 15, ada commissioning, nanti saya tanggal 18 ke sana, karena tanggal 15 saya ke Abu Dhabi bersama presiden, pulang tanggal 17, dan 18 ke sana memastikan air Insya Allah sudah oke," kata Basuki.

Baca juga: Alasan 2 Kota Ini Dinilai Lebih Siap Jadi Ibu Kota Negara Baru Dibanding IKN di Kaltim

Hujan Menghambat

Namun, memasuki pertengahan Juli 2024, Kepala Negara belum terlihat bersiap pindah berkantor di IKN Nusantara.

Kembali ditanyakan mengenai kepastian rencana berkantor di IKN Nusantara, Jokowi kali ini menyebut bahwa masih akan melihat kesiapan infrastruktur dasar pada bulan ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengakui bahwa pengerjaan sejumlah infrastruktur di ibu kota baru tersebut terkendala karena hujan terus-menerus.

"Ya melihat itu tadi, kesiapan (infrastruktur dasar) itu. Kalau itu siap (baru berkantor). Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 16 Juli 2024.

Namun, Jokowi memastikan bahwa instalasi dasar seperti air dan listrik terus dikerjakan.

Baca juga: Pengembang Sebut Cikarang dan Yogyakarta Lebih Cocok Jadi Ibu Kota Dibanding IKN di Kaltim

Bahkan, menurut dia, instalasi listrik sudah terpasang meski tetap membutuhkan waktu untuk mampu menerangi seluruh ibu kota.

"Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar. IKN itu kan bukan dibangun dua tahun, tiga tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak jangan membayangkan IKN sudah jadi sempurna pada 17 Agustus 2024 mendatang, di mana upacara hari kemerdekaan rencananya akan terselenggara di Istana Negara yang baru tersebut.

"Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah tengah mengejar minat investasi dari para investor di IKN Nusantara, baik dari dalam maupun luar negeri.

Hal itu, menurut Jokowi, menjadi salah satu tujuan yang akan dibicarakan dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

"(Investasi) Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban (pembangunannya) dari gedung-gedung pemerintahan Istana Presiden, Wakil Presiden. Dan oleh karena itu, 100 persen dari APBN," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menanti Realisasi Jokowi Berkantor di IKN yang Terus Tertunda...".

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved