Breaking News

Pilkada Kaltim 2024

Akademisi Unmul Samarinda Sebut Harus Dipahamkan Agar tak Memilih Karena Uang

Pengamat politik dan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman Chosiah berharap, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendidikan politik

TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO
Ilustarasi saat warga menyalurkan hak pilihnya di Samarinda, Kalimantan Timur pada 14 Februari 2024. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2024.TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pengamat politik dan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman Chosiah berharap, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2024, utamanya pada pemuda sebagai pemilih pemula di Bumi Etam.

DPT Kalimantan Timur di Pemilu 2024 lalu tercatat ada 2.778.644.

Angka ini terdiri dari laki-laki 1.435.916 dan jenis kelamin perempuan 1.342.728.

Dari data KPU, DPT tingkat Provinsi Kaltim pada Pemilu 2024 berdasarkan kategori usia, yakni:

1. Pre Boomer (usia > 78 tahun) berjumlah : 21.487

2. Baby Boomer (usia 59 s.d 77 tahun) berjumlah : 285.544

3. Gen X (usia 43 s.d 58 tahun) berjumlah : 773.040

4. Milenial (usia 27 s.d 42 tahun) berjumlah : 1.028.387

5. Gen Z (usia 11 s.d 26 tahun) berjumlah : 670.186

Proses pemilihan kepala daerah menurutnya, sering kali dipengaruhi emosi daripada logika.

Pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi kunci peningkatan partisipasi pemilih dalam menentukan kualitas pemimpin agar mensejahterakan masyarakat.

Baca juga: Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula, DPRD Balikpapan Dorong KPU Gencarkan Sosialisasi Pilkada 2024

Baca juga: KPU Balikpapan Gandeng Disporapar untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Pemilihan pemimpin daerah diibaratkan seperti memilih pasangan hidup.

“Masyarakat pemilih diminta tidak salah pilih karena hajat hidup mereka akan sangat terpengaruh. Konsep politik semestinya lebih luas dari kekuasaan karena berisi kebijakan dan program untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya, Senin (22/7/2024).

Namun demikian, dalam konteks pemilu, politik sering diterjemahkan dan identik dengan kekuasaan.

Terlebih fenomena politik uang, merupakan fakta di tengah masyarakat yang juga tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved