PKB Sebut SBY, Megawati, Jokowi Bisa Isi DPA di Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - PKB sebut SBY, Megawati, dan Jokowi bisa isi DPA di kabinet Prabowo-Gibran.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Anggota DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebutkan jika DPA di kabinet Prabowo-Gibran itu bisa diisi SBY, Megawati, dan Jokowi.

Meski begitu, Jokowi  menyatakan, rencana kembali ke Solo, Jawa Tengah, saat pensiun usai masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024 belum berubah.

"Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah," kata Jokowi saat memberikan keterangan sebelum lepas landas ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024) dikutip dari Kompas TV.

Projo Dukung Apapun Langkah Politik Jokowi, termasuk Jika Jadi DPA Prabowo

Bendahara Umum DPP Pro Jokowi (Projo), Panel Barus menegaskan, pihaknya akan mendukung penuh langkah politik Presiden Jokowi ke depannya.

Sebab menurut Panel Barus, Projo tidak akan lahir jika tidak ada Jokowi.

Termasuk Projo mendukung soal kabar Presiden Jokowi akan masuk ke dalam Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang tengah digodok di DPR RI, jelang pelantikan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.

"Sempat diwawancara terkait rencana DPA ini, yang pasti posisi Projo akan mendukung apapun langkah politik yang akan diambil Pak Jokowi ke depan," kata Panel Barus saat ditemui di Kantor DPP Projo, Kalibata, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Meski begitu, Panel mengaku bahwa Projo punya imajinasi jika Jokowi nantinya bisa memimpin sebuah partai politik selepas purna tugas sebagai Presiden RI pada Oktober 2024, mendatang.

Namun, dia menegaskan akan menyerahkan keputusan langkah politik ke depan kepada Jokowi. Termasuk, jika nantinya masuk dalam jajaran DPA di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Walaupun Projo berpikir sebaiknya Pak Jokowi ke depan memimpin partai politik.

Tapi kalau kemudian pilihan langkahnya yang diambil Pak Jokowi adalah ke depan mungkin menjadi bagian dari DPA, kita akan dukung," ujar Panel.

"Karena tidak mungkin Projo berbeda dengan Jokowi, kita akan dukung apapun itu," jelasnya.

Panel pun menaruh harapannya bahwa Jokowi tetap mewarnai kancah perpolitikan nasional.

Sebab, dia menilai sosok Jokowi masih dibutuhkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia ke depan.

"Tapi minimal dari apa yang kita sampaikan ternyata disetujui, bahwa Pak Jokowi jangan buru-buru pensiun, bahwa Pak Jokowi masih dibutuhkan oleh bangsa negara dan rakyat Indonesia untuk terus berkiprah," ujarnya.

"Masih terlalu muda kalau dalam bahasa Projo, mubazir kalau buru-buru pensiun karena Pak Jokowi ini aset politik, aset bangsa, punya gaya politik yang khusus, yang unik, yang baru dan selalu memberikan insentif elektoral terhadap organisasi yang diikutinya terhadap partai politik yang diikutinya," pungkas Panel.

Wantimpres Diubah jadi Dewan Pertimbangan Agung, PKB: Bisa Diisi Jokowi, SBY, Megawati

Anggota DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan presiden terdahulu, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo bisa masuk di Dewan Pertimbangan Agung.

Luluk mengatakan Dewan Pertimbangan Agung ini dapat menjadi tempat aspirasi bagi pemimpin Indonesia terdahulu dibandingkan membentuk Presidential Club.

"Nah, saya kira cara kita menghargai pemimpin bangsa kita atau pemimpin negara itu kan banyak cara.

Nah, saya kira mereka sudah transformasi menjadi negarawan.

Jadi ada beliau former president itu Pak SBY, Ibu Megawati, atau Pak Jokowi misalnya," kata Ketua DPP PKB ini.

"Ya mungkin ada juga perwakilan dari keluarga Gus Dur dan lain-lain.

Intinya, termasuk juga tokoh-tokoh yang lain karena tidak mesti harus juga presiden yang itu bisa ada di Dewan Pertimbangan Agung.

Itulah tempat yang mulia untuk para orang-orang yang mulia itu memberikan pertimbangan, masukan, agar arah Indonesia menjadi lebih baik," sambungnya.

Luluk mengatakan PKB tak masalah dengan Dewan Pertimbangan Agung.

Ia menekankan kembali terkait hak prerogatif presiden.

"Nggak ada masalah, lagi pula itu juga menjadi hak prerogatif presiden.

Kita kembalikan lagi asasnya karena apa presiden terpilih tentu memiliki hak prerogatif untuk memilih semua orang yang dianggap layak untuk bisa membantu beliau menjalankan pemerintahan ini, termasuk Dewan Pertimbangan Agung," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Projo Dukung Apapun Langkah Politik Jokowi, termasuk Jika Jadi DPA Prabowo.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul Kata Jokowi Soal Wacana Akan Masuk DPA Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim