Tanggapan Bupati Berau Terkait Permintaan Pj Gubernur Kaltim dan WALHI Tutup Danau Pulau Kakaban

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menyatakan akan membentuk tim yang nantinya akan melakukan penutupan Danau Pulau Kakaban usai menerima laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang kondisi Danau Pulah Kakaban.

“Ya kita lagi bentuk tim, kemarin saya masih tunggu surat dari WALHI, kita sudah rapat dengan WALHI juga,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (24/7/2024).

Usai mendengar laporan WALHI itu sendiri, bahkan dirinya sampai meminta dengan rendah hati kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas untuk melakukan penutupan tersebut.

Baca juga: 2 Daerah di Berau Terima Bantuan dari Pemprov Kaltim, Peruntukan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

“Agar ekosistem yang ada bisa kembali pulih. Saya sudah bilang dengan bupati, dengan rendah hati tolong tutup dulu deh sekarang,” ucapnya.

Dirinya menilai, saat ini Danau Pulau Kakaban memiliki 2 pintu masuk.

Digambarkan, dengan 1 pintu masuk sebelumnya saja telah menghasilkan kejadian yang cukup luar biasa hingga ubur-ubur menghilang dari permukaan Danau Pulau Kakaban.

“Bayangkan, 1 pintu masuk saja rusaknya begitu, apalagi 2. Kita minta tutup 1 pintu masuk, dan satunya dikontrol ketat,” paparnya.

Akmal mengatakan, laporan yang diterima dari WALHI diantaranya adalah keberadaan ubur-ubur yang sudah hilang, dan banyak mengendap kebawah lantaran merasa tidak aman.

Selain itu, permasalahan sampah juga menjadi bagian dari laporan WALHI kepada Pj Gubernur Kaltim.

“Itu aset kita loh, hanya 3 di dunia,” tegasnya.

Menurut Akmal, jangan hanya karena ingin memuaskan keinginan, tetapi justru melakukan kerusakan yang mengancam aset berharga Danau Pulau Kakaban.

“Silahkan datang tapi dengan cara bertanggung jawab kita tidak larang selama ada pengorganisasian yang baik,” ungkapnya.

Disinggung apakah hal ini lantaran terjadi karena adanya kelalaian dari Pemerintah Kabupaten Berau, Akmal membantah seketika. Hal ini dibebankan pada kesadaran seluruh pihak yang dinilai kurang.

“Ini tidak ada kelalaian pemerintah daerah, ini soal prosedur, bukan soal daerah, ini permasalahan kesadarankita bersama,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Ilyas Natsir menegaskan sejatinya Pemerintah Kabupaten Berau dengan sigap segera mungkin melakukan penutupan dan pembatasan area Danau Pulau Kakaban untuk kunjungan wisatawan usai mendapatkan informasi hilangnya ubur-ubur di Danau Pulau Kakaban.