Walikota Samarinda Andi Harun Matangkan Kajian Bus Listrik

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah mengkaji dua skema pengadaan bus listrik untuk mewujudkan transportasi publik di kota Tepian.

Skema yang dipertimbangkan adalah "buy the service" (beli layanan) atau investasi (membeli bus).

Rencana ini, sempat diwanti-wanti oleh DPRD Samarinda beberapa waktu lalu.

Di antaranya yakni terkait efektivitas pengadaan bus, biaya operasional, dan studi kelayakan serta dampak infrastruktur.

Mengingat, kondisi jalan yang ada di Ibu Kota Kaltim ini pun cukup berkelok.

Baca juga: Walikota Andi Harun Akui Probebaya Berdayakan Masyarakat Samarinda

Walikota Samarinda, Andi Harun, menyambut catatan DPRD dengan baik. Ia mengakui bahwa banyak faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan transportasi massal bus listrik.

"Saya setuju dengan kehati-hatian yang disarankan oleh DPRD. Salah satunya kita harus mengidentifikasi angkutan kota (angkot) yang ada di Samarinda, karena mereka juga warga kita," ujar Andi Harun.

Andi Harun juga menekankan pentingnya kajian mendalam untuk memastikan efisiensi dan keberhasilan program bus listrik. Agar anggaran yang nantinya disiapkan tak menjadi efektif lantaran tak sesuai dengan kebutuhan di Kota Samarinda.

"Jangan sampai sudah kita bayar belasan miliar tapi tidak digunakan masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa keberlanjutan angkot dan sopir-sopir yang saat ini mengoperasikan angkot harus dipertimbangkan agar tidak terjadi kesenjangan.

Menurutnya, penataan kota harus dilakukan dengan baik tanpa mengabaikan angkot yang masih beroperasi di beberapa trayek.

Sebab itu, kajian mendalam akan dilakukan pihaknya, termasuk mempelajari data penumpang, data trayek angkot yang masih beroperasi, dan kemampuan fiskal Pemkot Samarinda.

"Yang pasti kajiannya akan sampai ke sana, termasuk kita pelajari data penumpang dan data seluruh trayek yang masih eksis di Samarinda. Jangan sampai angkot kehilangan penumpang," tuturnya.

Baca juga: Walikota Samarinda Ingatkan Pemilik Lahan Rapak Indah tak Tutup Jalan, Andi Harun: bisa Dipidana

Selain itu, orang nomor satu di Samarinda ini juga mengakui kondisi infrastruktur jalan di Samarinda yang berbeda dengan daerah Pulau Jawa.

Menurutnya, jalan di Samarinda cenderung sempit dan berkelok, sehingga pihaknya harus menyesuaikan bentuk bus yang akan digunakan.

"Kita akan kaji dengan seksama, termasuk kesesuaian bus listrik dengan kondisi jalan di Samarinda," ujar Andi Harun.

Meski kajian pengadaan bus sedang dikebut, Pemkot Samarinda berencana melibatkan sopir angkot untuk menggelar diskusi bersama.

Harapannya dapat menemukan solusi terbaik yang dapat mengakomodasi keinginan pemerintah tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.

"Supaya ketemu solusinya. Yang jelas, kita harus menghitung kebutuhan fiskal kita," pungkas Andi Harun. 

BRT Tak Timbulkan Kemacetan Baru

SAAT INI, Kalimantan Timur (Kaltim) didorong untuk memiliki transportasi publik yang maju dan terintegrasi menggunakan Bus Rapid Transit (BRT). Terlebih kepindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim, diprediksi akan menimbulkan lonjakan jumlah penduduk.

Tak heran jika saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sedang mengkebut kajian pengadaan bus listrik.

Mulai dari pertimbangan pilihan skema trayek, rute perjalanan, hingga perhitungan lainnya.

Tujuannya, dapat mengurangi gas emisi dari penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat.

Soal rencana ini, tak sedikit menuai tanggapan dari masyarakat Kota Samarinda. Diantaranya yakni Susilo, warga Jalan Pramuka.

Baca juga: Ternyata Ini Strategi Jitu Walikota Andi Harun Atasi Banjir di Kota Samarinda

Dirinya mengaku sangat menanti adanya ketersediaan transportasi umum modern, terlebih berbasis lingkungan seperti TransJakarta.

Ia menilai saat ini Kota Samarinda sudah mulai menunjukkan kemacetan yang signifikan.

"Memang sih ada ojek online, tapi kan artinya ini bisa jadi opsi dan membawa perubahan baru bagi Kota Samarinda itu sendiri. Meskipun sedikit terlambat dari daerah lain. Tapi ya semoga gak makin nambah macetnya di Samarinda ini," ungkapnya (23/7).

Senada, salah satu pegawai negeri sipil (PNS) Riswan mengaku tak keberatan jika harus beralih menggunakan transportasi publik.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda berencana mengusulkan one day public transportation alias menggunakan transportasi satu hari jika penerapan bus listrik sudah berjalan.

Usulan tersebut pun akan didahulukan kepada PNS di Kota Samarinda.

"Mungkin bisa lebih tertib ya. Tapi pastinya pegawai juga harus tepat waktu dan mengatur waktunya. Karena namanya juga transportasi massal," ujarnya.

Namun disamping mendukung kebijakan ini, Riswan mendorong agar Pemkot dapat memperhatikan segala aspek, seperti halte yang lebih layak daripada halte yang ada saat ini.

"Soalnya sekarang halte-halte udah lama, banyak ditempati tunawisma juga," tutupnya.

(snw)