BREAKING NEWS: Demo Emak-Emak Berdaster Jilid II, Pasang Terpal di Depan Kantor Wali Kota Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Puluhan emak-emak berdaster kembali menyuarakan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SD dan SMP Negeri di Samarinda, Kamis (1/8/2024).

Kali ini mereka menggeruduk Kantor Wali Kota Samarinda.

Aksi yang dilakukan kaum hawa ini terbilang cukup ekstrem, lantaran mereka menggelar terpal di depan pintu masuk Kantor Pemerintah Kota Samarinda yang berada di Jalan Kesuma Bangsa, Kecamatan Samarinda Kota.

Sejak pukul 10.00 Wita, puluhan ibu-ibu menggelar terpal dan menyuarakan tuntutan mereka. 

Baca juga: Walikota Andi Harun Dorong Transformasi Kesehatan, Ajak Warga Samarinda Manfaatkan Layanan Primer

Mereka bahkan membawa puluhan buku paket edisi lama yang dikatakan akan disumbangkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

"Mungkin pemerintah tidak mampu. Banyak sekolah negeri yang bilang buku paket tidak cukup untuk semua murid, makanya kami sumbangkan buku," kata Sumi (35), salah satu perwakilan orangtua murid dari Samarinda Seberang.

Mereka bahkan membawa data dan bukti yang akan disodorkan ke pemerintah terkait dugaan pungli yang dilakukan sejumlah SD dan SMP negeri di Kota Tepian ini.

Koordinator Aksi, Nina Iskandar mengatakan, sepertinya oknum pendidik di satuan sekolah dalam melaksanakan aktivitas pungli, dugaannya sudah terstruktur, sistematis dan masif.

Apalagi, setelah aksi yang digelar di kantor gubernur pada Kamis (24/7/2024), para wali murid mendapat ancaman serius. 

"Ada yang diancam anaknya tidak naik kelas. Mereka juga ada yang mengatakan bahwa aksi tersebut tidak membuahkan hasil, justru membuat para ibu-ibu ini capek," kata Nina.

Baca juga: Solusi Andi Harun Atasi Krisis Air Baku Balikpapan, Air Curah Samarinda Bisa Jadi Alternatif

Diakui Nina, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin sudah mengindahkan tuntutan para emak-emak tersebut.

Namun, menurutnya, edaran dan teguran yang dilakukan Kadisdik dianggap semu oleh oknum di sekolah. 

Dana BOSDA dinilai telah disalahgunakan, sehingga setiap anak wajib membeli buku paket, lembar kerja siswa (LKS), seragam, bangku hingga iuran sekolah.

"Kami ingin kepala sekolah dan tenaga pendidik yang terlibat dipecat. Kami juga sudah sebarkan edaran dari Kadisdik, tapi hal tersebut diabaikan. Untuk pemerintah jangan takut kehilangan tenaga pendidik. Sebab, kami yakin masih banyak tenaga pendidik yang profesional, segar, dan lebih baik," tegas Nina dalam orasinya.

Hingga pukul 16.00 Wita, belasan emak-emak berdaster ini masih bertahan di Balai Kota Samarinda.

"Kalau perlu menginap di sini, sampai Wali Kota (Andi Harun) menemui kami," tegas Nina. (*)