Menteri LHK, Direktorat Jenderal PPI dan BPBD Kaltim Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Karhutla

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Rapat koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) digelar di Hotel Platinum Balikpapan untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau, Rabu (31/07) malam.

Agustianur, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun saat transisi musim hujan ke musim kemarau.

"Ini rapat biasa, rapat rutin setiap tahun ketika musim transisi penghujan ke kemarau. Ibu Menteri ingin koordinasi sekaligus evakuasi berkaitan dengan langkah apa yang kita persiapkan berkaitan dengan karhutla ketika memasuki musim kemarau di Kaltim," ujar Agustianur.

Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Sarapan di Kopi Johny Balikpapan

Ia juga menambahkan bahwa di Kalimantan Timur, kebakaran hutan jarang terjadi. "Yang sering itu kebakaran lahan. Itu juga relatif tidak sebesar di daerah lain seperti Kalsel, Kalteng, atau Sumatra. Gambut di Kaltim masih terjaga ekosistemnya," jelasnya.

Selain itu, Gubernur Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga karhutla sebagai bentuk kesiapan. "Fasilitas dan armada di Kaltim juga cukup baik, peralatan cukup lengkap. Kita juga sudah petakan embung atau tempat air sehingga bila terjadi karhutla kita mudah untuk akses air," tambah Agustianur.

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, mengapresiasi upaya pengendalian hotspot di area perkebunan yang dilakukan di Kaltim. "Saya melihat di Kaltim sangat baik, ada yang tidak dilakukan di daerah lain yaitu pengendalian hotspot perusahaan perkebunan. Saya di Jakarta tidak mudah menemukan itu. Tapi kalau konsesi kehutanan, saya dengan mudah melakukan kontrol," ujar Siti Nurbaya.

Menteri LHK juga menekankan pentingnya koordinasi untuk warning secara reguler dalam pembukaan lahan. "Untuk warning secara reguler untuk pembukaan ini nanti berkoordinasi dengan pihak terkait," tambahnya.

Mengenai aktivitas tambang, ia menekankan bahwa yang terpenting bukan hanya soal kebakaran tetapi juga pemulihannya. "Tambang di kementerian sebagian datanya bisa kelihatan, kalau tambangnya terkait izin hutan bisa kita deteksi lokasinya, tapi kalau tidak, tidak bisa kita deteksi. Soal tambang yang terpenting bukan kebakarannya tapi justru pemulihannya harus bagaimana," jelas Siti Nurbaya.

Rapat ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan terkait dalam menjaga dan melindungi ekosistem hutan dan lahan di Kalimantan Timur dari ancaman kebakaran.(*)