Yohanes Avun: Harus Ada Sinergi Pemprov & Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Pembangunan di Mahulu 

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh melalui Wakil Bupati Yohanes Avun berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk membangun kabupaten ini.

Wabub Mahulu, Yohanes Avun mengatakan sangat mendukung akan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.

Terlebih rencana untuk merayakan HUT RI ke-79 yang akan segera diadakan di IKN pada 17 Agustus tahun ini.

Tentu ini menjadi kebanggaan bagi seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Kaltim termasuk Mahulu sebagai penyangga IKN.

"Di Kaltim itu ada beberapa kabupaten kota termasuk Mahulu, Mahulu disebut sebagai salah satu penyangga IKN saya harap Mahulu ini menjadi prioritas juga," katanya pada TribunKaltim.co, Kamis (1/8/2024).

Baca juga: Kisah Pilu Warga Mahulu Kaltim Belum Merdeka Listrik, Andalkan Genset yang Nyala Cuma 6 Jam Sehari

Ia sangat berharap pembangunan di Mahulu sebagai kabupaten perbatasan Indonesia - Malaysia mendapatkan perhatian khusus.

Utamanya sebagai salah satu bagian dari IKN yang akan menjadi wajah Indonesia.

Layaknya muka manusia, wajah Indonesia juga akan tampak indah jika bagian-bagian di sekitarnya memiliki pembangunan yang baik.

Utamanya yang saat ini menjadi masalah besar dan tak kunjung menemui jalan keluar yaitu infrastruktur sarana dan prasarana di Mahulu yang masih sangat minim.

"Terutama infrastruktur yang saat ini menjadi problem, secara khusus di Mahulu itu infrastuktur jalan baik dari kampung ke ibu kota," ujarnya.

Sampai saat ini infrastruktur jalan penghubung dari kampung ke ibu kota kabupaten Mahulu di Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun masih jauh dari kata layak.

Terlebih di dua kecamatan paling hulu di kabupaten ini, sampai sekarang masih sulit akses.

"Kemudian dari kota sampai ke perbatasan, dari Tiong Ohang khususnya dari Long Pahangai sampai ke Long Apari," ucapnya.

Harusnya ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah pusat untuk membangun di kabupaten yang ada di Kaltim.

Tidak hanya sekedar fokus untuk merias titik nol IKN dengan gencar membangun gedung, tanpa memperhatikan nasib kebutuhan sarpas kabupaten di sekitarnya.