Anggaran HUT RI di IKN Kaltim Membengkak, Pengamat: Konsekuensi Karena Semuanya Terburu-buru

TRIBUNKALTIM.CO - Upacara HUT ke-79 Republik Indonesia (RI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim), ternyata membuat anggaran membengkak.

Bengkaknya anggaran negara menuai kritik dari pengamat dan juga sejumlah masyarakat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan membengkaknya anggaran untuk menggelar perhelatan upacara peringatan HUT RI tahun ini merupakan "konsekuensi yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan ambisi Presiden Jokowi yang sedang membangun IKN".

"Ini juga konsekuensi karena semuanya serba terburu-buru," imbuhnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: AHY Tiba di Balikpapan, Persiapan Sidang Kabinet Perdana di IKN Nusantara Kaltim

Baca juga: Jelang HUT RI di IKN, OIKN Dapat Serangan Siber Tiap Hari, Peran Penting Nusantara Command Center

"Selain itu pelaksanaan HUT RI di IKN adalah janji Presiden Jokowi dua tahun lalu, jadi enggak ada exit strategy selain bikin di dua tempat."

Namun terlepas dari itu, Bayu meyakini apa yang disebutnya sebagai "kengototan" Presiden Jokowi untuk menggelar peringatan HUT RI di IKN bukan urusan seremonial semata.

Tetapi menjadi pertaruhan politik Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya di akhir masa jabatannya.

Meskipun sebutnya harga yang harus dibayar adalah mengorbankan anggaran yang besar dan rasa empatinya ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi.

"Kondisi kelas menengah saat ini terpuruk, ada pelambatan ekonomi, di sisi lain ada glorifikasi 17 Agustus... ini jelas menyakiti hati rakyat," ujar Bayu.

"Tapi ini pertaruhan politik Pak Jokowi, dia akan melakukan apa pun untuk mewujudkan upacara 17 Agustus di IKN, dan ketika bicara politik maka kalkulasi ekonomi, empati, jadi nomor sekian," sambungnya.

Dengan menggelar upacara peringatan HUT RI di IKN pada akhir masa jabatannya, kata Bayu, maka setidaknya Presiden Jokowi merasa memiliki jaminan bahwa "warisannya" ini akan dilanjutkan sampai selesai oleh presiden selanjutnya Prabowo Subianto.

Sebaliknya, jika perhelatan HUT RI tidak dilangsungkan sekarang, maka dia khawatir IKN bakal dilupakan.

Itu mengapa Bayu memperkirakan seremonial HUT RI di tahun-tahun mendatang akan digelar di dua tempat hingga infrastruktur di IKN betul-betul rampung.

"Proses pararel begini akan berlangsung beberapa tahun, jadi tidak hanya tahun ini saja. Tahun depan Prabowo memimpin upacara HUT RI di Jakarta dan Gibran mungkin di IKN, begitu terus sampai infrastruktur siap," tuturnya.

Baca juga: Lengkap Daftar Nama 76 Anggota Paskibraka Nasional 2024 yang Bertugas di IKN Kaltim dan Besar Honor

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, sependapat.

Ia menyebut pelaksanaan upacara HUT RI di IKN terkesan dipaksakan untuk "memamerkan warisan politik Jokowi" kepada publik di dalam negeri dan investor di luar negeri bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota baru.

Kendati kalau berpijak pada kebijakan anggaran yang efisien, semestinya pemerintah cukup menggelar di satu lokasi saja yakni Istana Merdeka Jakarta.

Sebab sampai saat ini, sambungnya, Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia meski UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan dan selama belum diterbitkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara.

"Kalau saya lihat dari cost [pengeluaran] di dua tempat ini buang-buang anggaran, sementara benefit yang didapat tidak signifikan," ucap Trubus.

"Jadi saya lihat ini hanya pamer saja dan harapan Jokowi kepada Prabowo agar melanjutkan pembangunan IKN," sambungnya.

"Meski sampai sekarang pendukung Prabowo lebih fokus ke soal makan gratis ketimbang IKN."

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko pun angkat bicara.

“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (06/08).

Moeldoko mengeklaim, itu tak berarti pemerintah akan menggunakan anggaran secara sewenang-wenang. Dia mengatakan semua masih dalam kontrol pemerintah.

Baca juga: 8 Fakta Upacara HUT RI di IKN Kaltim, tak Ada Dubes Asing, Megawati dan SBY Diundang, Menteri Dibagi

Dia juga mengatakan tidak ada yang mahal jika tujuannya peringatan hari besar negara. Terlebih peringatan HUT RI tahun ini pertama kalinya digelar di IKN, tambahnya.

"Mestinya ini kan case-case tertentu. Memaknainya adalah jangan disamakan apple to apple dengan situasi yang umum. Ya bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu enggak ada yang mahal," katanya.

Konsep Peringatan HUT RI

Upacara peringatan HUT RI 17 Agustus tahun ini akan berbeda lantaran digelar di dua tempat: Istana Merdeka, Jakarta, dan Ibu Kota Nusantara.

Dilansir dari situs Menpan RB, Presiden Jokowi mengatakan IKN Nusantara dipilih sebagai lokasi upacara karena saat ini Indonesia sedang masa transisi menuju ibu kota baru.

Sehingga, katanya, upacara dilakukan di dua tempat itu agar perjalanan kepindahan ibu kota lebih terasa.

Rencananya, upacara HUT RI di IKN akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Adapun Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan memimpin upacara di Istana Merdeka.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tentang penyampaian tema dan logo HUT RI ke-79, peringatan tahun ini mengusung tema "Nusantara Baru Indonesia Maju".

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengatakan pihaknya menyiapkan 2.000 undangan untuk upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara.

Baca juga: 8 Fakta Upacara HUT RI di IKN Kaltim, tak Ada Dubes Asing, Megawati dan SBY Diundang, Menteri Dibagi

Nantinya Istana IKN akan membagi undangan dalam dua sesi, yakni 1.000 undangan untuk upacara pengibaran bendara pagi hari dan 1.000 undangan lainnya saat upacara penurunan bendara sore hari.

Mengapa demikian, sebab sarana dan prasarana di IKN masih terbatas, sebut Heru.

"Semua ada keterbatasan, maka dari itu di IKN maupun di Jakarta upacara penyelenggaraan 17 Agustus dengan undangan kurang lebih di IKN kami persiapkan 1.000 di pagi hari dan sore hari 1.000 plus yang 380 di main hall," ujar Heru sebagaimana dikutip di YouTube Sekretariat Presiden.

Selain di IKN, pemerintah juga menggelar upacara di Istana Merdeka, Jakarta dengan jumlah tamu undangan sebanyak 3.000 orang. Upacara ini akan mengikuti prosesi kemiliteran di IKN.

"Di Jakarta 1.500 [undangan] pagi dan 1.500 sore," sambungnya.

Sedangkan untuk warga sekitar IKN, menurut keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, tidak diizinkan mengikuti upacara peringatan HUT RI.

Namun meski tidak bisa masuk, klaimnya, kemeriahan tetap bisa dinikmati dari dekat dan siaran langsung yang diadakan pemprov yang bekerjasama dengan kabupaten/kota.

Rencananya siaran langsung juga akan digelar di Pentacity Kota Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda.

"Sama seperti di Jakarta, penduduk di sana tidak semua bisa masuk ke Istana Negara, tapi bisa menyaksikan secara langsung dari televisi. Nah kami ajak masyarakat seperti itu," ujar Sri seperti dilansir Kompas. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggaran upacara HUT RI di IKN 'membengkak' dikritik pengamat dan sebagian masyarakat - 'Demi pertaruhan politik Jokowi, walaupun korbankan anggaran'