Golkar Bantah Dugaan Kasus Korupsi Jadi Tekanan yang Buat Airlangga Mundur dari Kursi Ketua Umum

TRIBUNKALTIM.CO - Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar membuat heboh.

Banyak yang menduga, Airlangga Hartarto tersandera dugaan kasus korupsi.

Diketahui, Airlangga Hartarto pernah dikaitkan dengan dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng, yang masih diusut Kejaksaan Agung.

Namun, hal itu dibantah Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Baca juga: 3 Hasil Survei Terbaru Pilkada Jateng 2024, Bambang Pacul Bongkar Kans Andika Perkasa-Gus Yusuf Duet

Menurutnya, salah satu alasan Airlangga mundur adalah agar fokus mengawal transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke kabinet Prabowo-Gibran.

Airlangga Hartarto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. 

Pengunduran diri ini disampaikan oleh Airlangga pada Sabtu (10/8/2024) malam dan diumumkan pada Minggu (11/8/2024). 

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video, Minggu (11/8/2024). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengungkapkan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung. 

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat,” kata Airlangga.

Keputusan ini mengejutkan jajaran pengurus DPP Partai Golkar, namun mereka menghargai keputusan tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku terkejut dan baru mengetahui keputusan tersebut pada malam pengumuman. 

“Kita pertama sangat terkejut dengan pengunduran diri Pak Airlangga. 

Tadi saya jelasin lagi, kami tahunya pengunduran diri itu tadi malam,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kantor DPP Golkar, Minggu malam. 

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menegaskan, keputusan Airlangga mundur dari jabatannya diambil atas inisiatif pribadi, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

Baca juga: Rekaman Suara Bocor! Anies Ternyata Protes Diberi Deadline oleh PKS, Survei Terbaru Pilkada Jakarta

“DPP menghargai keputusan Ketum Airlangga Hartarto untuk mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. 

Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan,” ucap Meutya.

Kawal Transisi Pemerintaha ke Kabinet Prabowo-Gibran

Doli menjelaskan, alasan pengunduran diri Airlangga karena alasan pribadi dan sudah disepakati dalam rapat keluarga. 

Airlangga juga sudah langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Golkar. 

“Jadi alasan yang sangat pribadi. Sebelum kami diundang, itu sudah ada rapat keluarga Pak Airlangga dengan istri tercinta, anak-anak, adik, segala macam. 

Dan keputusan pengunduran diri itu sudah dirapatkan dan menjadi keputusan keluarga," kata Doli. 

Waketum Partai Golkar ini pun menampik adanya kabar bahwa Airlangga mundur karena terseret kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng, yang masih diusut Kejaksaan Agung. 

“Enggak lah (mundur karena terjerat kasus korupsi),” kata Doli.

Doli kembali menegaskan, Airlangga mundur karena ingin fokus mengawal transisi masa pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

"Beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi sebagai Menko Perekonomian di dalam menjalankan atau melancarkan proses masa transisi dari pemerintahan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran,” ungkap Doli.

Baca juga: Dinilai Bernuansa Mistis, Nyoman Nuarta Beber Tahapan Perubahan Warna Istana Garuda di IKN Nusantara

 Untuk diketahui, Airlangga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng pada 2023. 

Kejagung menduga terdapat kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada 2022.

Golkar Rapat Pleno

Partai Golkar kini fokus menyiapkan rapat pleno untuk menentukan pelaksana tugas (Plt) Ketum, seiring dengan mundurnya Airlangga. 

Waketum Partai Golkar Adies Kadir mengungkapkan bahwa rapat pleno harus segera dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dengan baik. 

“Jadi di dalam rapat pleno tersebut lah nanti diputuskan, dan kemudian juga menentukan siapa pelaksana tugas yang ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan-kegiatan Partai Golkar berikutnya,” kata Adies. 

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jajaran pengurus bersepakat menargetkan rapat pleno dapat digelar paling lambat 13 Agustus 2024.

“Tentu kami menargetkan dalam dua hari ke depan tanggal 13 Agustus 2024 kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar,” kata Ace. 

Menurut Ace, penunjukan pengganti sementara Airlangga harus segera dilakukan untuk memastikan tugas-tugas Ketum Partai Golkar tetap terlaksana, sampai digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) 2024. 

“Di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa Plt Ketum Yang akan menjalankan tugas-tugas ketua umum hingga mengantarkannya kepada munas tahun 2024,” kata Ace.

Baca juga: Bukan Meminta-minta, PDIP Beri Saran Soal Sosok Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Siapa Plt Ketum?

Adies menegaskan, seluruh waketum memiliki peluang yang sama untuk menjadi Plt Ketum Partai Golkar. 

Sebab, penunjukan sosok yang akan menjadi Plt Ketum akan dibahas dan diputuskan bersama-sama secara musyawarah dalam rapat pleno. 

"Kalau ditanya siapa yang akan menggantikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk menggantikan posisi Pak Airlangga sebagai Plt," ujar Adies. 

Selain itu, lanjut Adies, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak secara spesifik menyebutkan siapa sosok yang harus mengisi jabatan Plt Ketum. 

Nantinya, Plt Ketum akan menjabat sampai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang akan menentukan Ketum Partai Golkar definitif periode selanjutnya.

Sementara itu, Doli berpandangan bahwa pengunduran diri Airlangga membuat syarat untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. 

“Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Airlangga, tentu sudah menjadi syarat untuk mencari ketum yang baru melalui forum munas luar biasa,” kata Doli. 

Dia menjelaskan, AD/ART Partai Golkar mengatur bahwa munaslub bisa digelar apabila ketua umum mengalami tiga hal. 

“Pertama adalah, apabila seorang ketum berhalangan tetap. Kedua terkena masalah hukum. Ketiga apabila ketum mengundurkan diri,” tutur Doli. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum, Golkar Bantah karena Korupsi dan Fokus Cari Pengganti"

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim